Menlu Iran dan Pejabat Hamas Bahas Nasib Perjanjian Damai Timur Tengah

Lurusin.com—Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menjalin komunikasi langsung dengan pejabat senior Hamas, Basem Naeem, melalui sambungan telepon pada Rabu (24/6/2026). Perbincangan itu membahas langkah diplomatik terbaru antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang dinilai akan menentukan peta konflik di Timur Tengah.

Menurut informasi yang dihimpun media kami dari laporan televisi pemerintah Iran dan kantor berita AFP, percakapan tersebut menyoroti nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani Teheran dan Washington pada pekan lalu. Kesepakatan ini digadang-gadang sebagai upaya serius untuk mengakhiri perang di kawasan—termasuk konflik yang melibatkan Israel dan Palestina—secara permanen.

Basem Naeem adalah anggota biro politik Hamas, sayap pengambil kebijakan kelompok milisi Palestina yang selama ini mendapat dukungan penuh dari Iran. Panggilan telepon itu menunjukkan bahwa Iran ingin memastikan sekutu utamanya di Gaza memahami arah negosiasi dengan AS dan tidak merasa ditinggalkan. “Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa pembicaraan ini soal sinkronisasi langkah dengan kawan-kawan Palestina,” demikian petikan yang dilansir televisi pemerintah.

Iran dan AS meneken MoU dengan tujuan menghentikan secara permanen permusuhan yang telah berlangsung puluhan tahun di Timur Tengah.

MoU tersebut, meski belum mengikat secara hukum, dipandang sebagai fondasi bagi perjanjian damai yang lebih komprehensif. Isinya mencakup komitmen penghentian serangan, pertukaran informasi intelijen, dan jalur diplomasi pengganti operasi militer. Bagi Hamas, setiap perundingan yang melibatkan Iran—pemasok senjata dan dana utama mereka—adalah kabar yang harus dicermati dengan saksama, karena dapat memengaruhi bantuan dan strategi perlawanan terhadap Israel.

Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya turut mengawasi dinamika ini, mengingat stabilitas Timur Tengah sangat bergantung pada hubungan antara Iran, AS, dan kelompok proksi Teheran. Sementara itu, gencatan senjata di Gaza yang rapuh masih dalam tahap awal, dan bantuan kemanusiaan baru mulai mengalir terbatas.

Pemerintah Iran melalui televisi resmi menyatakan bahwa pembicaraan Araghchi-Naeem juga menyinggung perkembangan teranyar di lapangan, termasuk kondisi warga Palestina dan rekonstruksi Gaza. “Kami sepakat untuk terus berkoordinasi demi menjaga kepentingan bangsa Palestina,” ujar sumber dari kementerian yang dikutip media kami.

Diplomasi antara Iran dan AS ini menuai pro dan kontra. Pendukung perdamaian menyambut baik, namun kalangan konservatif di kedua negara mengkritik. Di Tehran, sejumlah tokoh garis keras menganggap MoU tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap Israel, sementara di Washington, anggota Kongres dari Partai Republik menilai perjanjian itu terlalu lunak terhadap Iran.

Kendati demikian, langkah ini menjadi secercah harapan baru bagi Timur Tengah. Pertemuan tingkat menteri selanjutnya dijadwalkan dalam pekan mendatang di Jenewa untuk merinci teknis pelaksanaan MoU. Apakah Hamas akan dilibatkan dalam putaran perundingan itu masih menjadi tanda tanya.

Lurusin.com akan terus memantau perkembangan komunikasi antara Iran, Hamas, dan aktor regional lainnya. Sebab, setiap detik di kawasan itu bisa mengubah arah sejarah. (Lurusin.com)