Irjen Pol. Winarto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Selatan

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Winarto menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sejak 2025. Pelantikannya dilakukan di Mabes Polri sebagai bagian dari rotasi besar-besaran yang menyentuh ratusan perwira tinggi. Ia menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang dimutasi menjadi Kapolda Sulawesi Selatan.

Winarto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang menghabiskan sebagian besar kariernya di fungsi reserse. Sebelum menjabat Kapolda Kalsel, ia tercatat sebagai Wakil Kepala Bareskrim Polri. Rekam jejak penugasannya mencakup pos-pos strategis di bidang penegakan hukum, termasuk keterlibatan dalam pengungkapan kasus-kasus besar di tingkat nasional. Latar belakang ini menjadi bekal signifikan menghadapi dinamika kriminalitas di Kalimantan Selatan yang kompleks.

Karier dan Riwayat Jabatan

Penelusuran riwayat jabatan menunjukkan lintasan karier yang terstruktur di korps reserse. Winarto pernah menduduki posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Wadirtipidkor Bareskrim Polri. Pengalaman di Direktorat Tindak Pidana Korupsi memberinya pemahaman mendalam tentang kejahatan keuangan dan korupsi, jenis kejahatan yang menjadi perhatian publik di daerah dengan aktivitas pertambangan dan perkebunan besar seperti Kalimantan Selatan.

Puncak kariernya sebelum menjabat Kapolda adalah Wakil Kepala Bareskrim Polri. Jabatan ini menempatkannya pada posisi koordinasi strategis untuk seluruh direktorat di badan reserse kriminal. Tidak ada catatan kontroversi signifikan yang melekat pada masa-masa penugasannya di level pusat, meskipun pengawasan terhadap oknum kepolisian dalam kasus-kasus tertentu selalu menjadi perhatian publik.

Kinerja dan Program Unggulan

Pada pidato perkenalan dan serah terima jabatan, Winarto menekankan empat arah kebijakan: penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, pemberantasan narkotika, penanganan konflik agraria, dan peningkatan kepercayaan publik. Publik Kalimantan Selatan menanti realisasi dari retorika tersebut.

Saya akan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, terutama terhadap kejahatan yang merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat banyak.

Pernyataan ini mengemuka saat kunjungan perdananya ke Polres Kotabaru dan Tanah Bumbu, dua wilayah dengan riwayat panjang konflik tambang dan perkebunan sawit. Data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalsel mencatat setidaknya 17 konflik agraria dan lingkungan yang melibatkan perusahaan tambang batu bara sepanjang 2024-2025. Namun, hingga saat ini belum ada laporan penindakan besar terhadap perusahaan yang terlibat sengketa dengan masyarakat. Beberapa laporan masyarakat tentang dugaan pencemaran lingkungan tetap berada di tahap penyelidikan tanpa perkembangan yang dipublikasikan.

Di sektor narkotika, Polda Kalsel berhasil mengungkap beberapa kasus penyelundupan sabu dalam jumlah besar. Pengungkapan ini menunjukkan kesinambungan dengan kinerja pendahulunya. Pertanyaan yang muncul adalah efektivitas penanganan dari hulu ke hilir: apakah sekadar menangkap kurir atau benar-benar membongkar jaringan pengendali. Publik menunggu bukti penindakan terhadap aktor intelektual di balik jaringan tersebut.

Sorotan tajam tertuju pada penanganan kasus yang menyangkut perusahaan kelapa sawit dan pertambangan. Kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap musim kemarau belum menghasilkan putusan pengadilan yang memberikan efek jera. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel mencatat luas lahan terbakar pada 2025 mencapai ribuan hektar, namun jumlah tersangka korporasi yang diproses hukum sangat minim. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberanian institusi kepolisian menghadapi aktor-aktor dengan sumber daya hukum dan politik yang kuat.

Tantangan dan Harapan

Kalimantan Selatan menghadapi kompleksitas tantangan yang tidak ringan: tambang ilegal yang melibatkan jaringan terorganisir, peredaran gelap narkotika yang meluas, dan konflik agraria yang melibatkan korporasi besar. Posisi Winarto sebagai mantan Wakabareskrim yang familiar dengan pola kejahatan kompleks menimbulkan ekspektasi tinggi.

Masyarakat sipil dan akademisi menaruh perhatian pada sejauh mana independensi institusi kepolisian dalam menghadapi tekanan dari pemilik modal di sektor ekstraktif. Ketidakmampuan membongkar jaringan besar dan hanya menangkap pelaku lapangan akan menjadi indikator kegagalan, bukan keberhasilan.

Pemantauan terhadap transparansi penanganan perkara dan konsistensi kebijakan akan terus dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Sejauh ini, Polda Kalsel belum membuka kanal informasi publik yang proaktif untuk menyampaikan perkembangan penanganan kasus-kasus strategis kepada media dan masyarakat. Keterbukaan ini penting untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik yang menjadi salah satu janji awal kepemimpinannya.