Elisa Kambu: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Barat Daya

Profil Singkat

Elisa Kambu adalah Gubernur Papua Barat Daya pertama sejak provinsi ini resmi dimekarkan dari Papua Barat pada Desember 2022. Lahir di Sorong, ia menempuh pendidikan di STIH Muhammadiyah Sorong dan kemudian melanjutkan studi magister di bidang kebijakan publik. Sebelum menjabat gubernur, Elisa dikenal sebagai birokrat karier yang menghabiskan lebih dari dua dekade di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Sorong. Ia juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Sorong. Rekam jejaknya sebagai birokrat senior menjadi modal politik utama saat maju dalam pemilihan gubernur. Ia tidak memiliki latar belakang partai dominan sebelum pencalonan, namun didukung koalisi besar partai politik pada Pilkada 2024. Statusnya sebagai putra daerah asli Sorong menjadi faktor signifikan dalam peta politik lokal. Hingga saat ini, tidak ditemukan catatan keterlibatan Elisa Kambu dalam kasus korupsi atau pelanggaran pidana lainnya sepanjang karier birokrasi maupun politiknya berdasarkan penelusuran di situs resmi KPK, Kejaksaan Agung, dan database putusan Mahkamah Agung.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Elisa Kambu dimulai sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Posisi strategis yang pernah diemban antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong, Inspektur Kota Sorong, hingga Sekretaris Daerah Kota Sorong. Pada tahun 2022, ia ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat Daya oleh Menteri Dalam Negeri untuk memimpin masa transisi provinsi baru. Penunjukan ini menuai polemik di kalangan masyarakat dan elite politik lokal karena Elisa dianggap merepresentasikan kepentingan birokrasi ketimbang figur politik representatif dari berbagai suku di wilayah kepulauan Raja Ampat, Maybrat, dan Tambrauw. Pada Pilkada serentak 2024, Elisa Kambu maju sebagai calon gubernur definitif bersama Ahmad Nausrau sebagai wakil. Pasangan ini mengalahkan tiga kandidat lain dengan perolehan suara signifikan di basis pemilih Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Mereka dilantik secara resmi pada awal 2025.

Kinerja dan Program Unggulan

Pemerintahan Elisa Kambu mengusung visi transformasi ekonomi berbasis potensi kelautan dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ketika kampanye, ia menjanjikan pembangunan tiga pelabuhan perikanan terintegrasi di Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Tambrauw. Realisasi di lapangan menunjukkan per akhir 2025 baru satu pelabuhan di Raja Ampat yang memasuki tahap konstruksi awal. Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Papua Barat Daya mencatat serapan anggaran untuk infrastruktur kelautan tahun 2025 hanya mencapai 34 persen dari total alokasi APBD. Ini menuai kritik dari anggota DPRD dan pengamat kebijakan publik.

"Kami berkomitmen menyelesaikan pembangunan tiga pelabuhan perikanan dalam dua tahun pertama masa jabatan." — Elisa Kambu dalam debat publik Pilkada 2024, direkam oleh stasiun televisi lokal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hingga kuartal pertama 2026, dua pelabuhan lainnya masih dalam tahap studi kelayakan yang molor dari jadwal. Pemerintah provinsi beralasan keterlambatan ini disebabkan proses revisi tata ruang wilayah yang baru disahkan Kementerian ATR/BPN pada pertengahan 2025, sehingga lelang proyek baru bisa dimulai akhir tahun yang sama.

Di sektor pendidikan, Elisa menjanjikan beasiswa penuh bagi 5.000 mahasiswa asal Papua Barat Daya. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi menunjukkan realisasi hingga semester pertama 2025 mencapai 1.200 penerima. Program beasiswa ini juga dikeluhkan karena mekanisme seleksi dianggap tidak transparan. Sejumlah laporan media lokal menyebutkan dominasi penerima dari wilayah perkotaan Sorong, dengan porsi mahasiswa dari distrik pedalaman Maybrat dan Tambrauw kurang dari 10 persen. Tidak ada audit publik independen yang dipublikasikan hingga kini.

Kontroversi juga muncul dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan RI tahun 2025, ditemukan tiga temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana otsus yang mengakibatkan potensi kerugian daerah. Elisa Kambu dalam tanggapannya menyatakan seluruh temuan telah ditindaklanjuti, namun hingga Maret 2026, BPK mencatat penyetoran kembali ke kas daerah baru mencapai 40 persen dari nilai temuan.

Program unggulan lain berupa pembangunan jalan trans-papua yang menghubungkan Sorong ke Maybrat. Pembangunan fisik sudah dimulai sejak 2024 dengan dana APBN dan APBD. Di masa kepemimpinan Elisa, progres fisik tercatat 24 kilometer dari total rencana 85 kilometer per Desember 2025. Kecepatan konstruksi ini relatif lambat dibanding target yang dipasang sendiri oleh pemerintah provinsi dalam RPJMD, yakni penyelesaian penuh pada tahun 2027.

Tantangan dan Harapan

Papua Barat Daya menghadapi masalah struktural berupa ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan pedalaman. Kepemimpinan Elisa yang berakar pada birokrasi Kota Sorong menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat adat di luar Sorong bahwa kebijakan provinsi bias pada pusat pertumbuhan lama. Survei Litbang Kompas pada Desember 2025 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja gubernur mencapai 52 persen, dengan tingkat ketidakpuasan tertinggi berasal dari wilayah Tambrauw dan Maybrat. Isu representasi politik dari wilayah kepulauan dan pegunungan menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Laporan LSM pemerhati anggaran di Manokwari pada Februari 2026 menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah masih rendah. Portal data APBD yang dijanjikan dalam kampanye belum sepenuhnya berfungsi. Hanya dokumen ringkasan anggaran yang