admin
Profil Singkat
Irjen Pol. Achmad Kartiko lahir di Jakarta, 5 Maret 1971. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1993. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Aceh, Achmad Kartiko dikenal sebagai perwira tinggi yang meniti karier secara terstruktur di bidang reserse, khususnya tindak pidana khusus dan keamanan dalam negeri. Ia menggantikan Irjen Pol. Wahyu Widada yang dimutasi menjadi Kepala Biro Logistik Polri pada awal tahun 2025. Pelantikan Achmad Kartiko sebagai Kapolda Aceh tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/290/XII/2024, tertanggal 28 Desember 2024, yang mulai efektif pada Januari 2025.
Mutasi ke Aceh menempatkan Achmad Kartiko di wilayah dengan dinamika keamanan yang kompleks, mencakup isu terorisme, konflik politik lokal, dan maraknya peredaran narkoba melalui jalur Selat Malaka. Rekam jejak Achmad Kartiko di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim dan pengalaman di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menjadi latar yang relevan untuk penugasan ini. Publik mencatat, belum ada kontroversi personal signifikan yang melekat pada namanya sebelum ia bertugas di Aceh.
Karier dan Riwayat Jabatan
Achmad Kartiko mengawali karier kepolisian di Polda Metro Jaya dengan penugasan di berbagai satuan reserse. Kariernya mulai mencuat saat menjabat sebagai Kasat Reskrim di beberapa wilayah hukum. Berikut lintasan jabatan strategisnya:
- Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat (2012)
- Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya (2015)
- Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri (2017)
- Dirreskrimum Polda Jambi (2019)
- Penyidik Utama Tk. II Bareskrim Polri (2021)
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri (2023)
- Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg Lemhannas (2024)
- Kapolda Aceh (2025)
Dari penelusuran dokumen mutasi Polri selama satu dekade terakhir, Achmad Kartiko lebih banyak berkiprah di satuan pusat ketimbang daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari kalangan pengamat kepolisian tentang pengalaman lapangan yang dimilikinya dalam mengelola konflik vertikal-ideologis seperti di Aceh. Penugasan di Lemhannas pada tahun 2024 dinilai sebagai "sekolah politik" untuk mematangkan diri sebelum menduduki jabatan pimpinan wilayah, meskipun efektivitas penugasan semacam ini belum pernah diukur secara terbuka.
Kinerja dan Program Unggulan
Dalam masa jabatannya yang baru berjalan sekitar satu tahun lebih, Achmad Kartiko telah menggelar beberapa program prioritas. Pidato perdananya setelah serah terima jabatan di Mapolda Aceh pada Januari 2025 menekankan tiga pilar: penindakan narkoba tanpa kompromi, pengamanan investasi dan proyek strategis nasional, serta penguatan polisi masyarakat (Polmas) untuk mencegah radikalisme.
"Jangan coba-coba bermain dengan narkoba di Aceh. Saya tidak akan segan mencopot anggota yang terlibat dan menindak tegas bandar besar. Tidak ada tempat bagi pengkhianat bangsa," ujar Achmad Kartiko di hadapan awak media, Januari 2025, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Polda Aceh.
Data Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Desember 2025, Polda Aceh berhasil mengungkap 1.247 kasus narkoba dengan barang bukti sabu seberat 187 kilogram dan ganja 3,2 ton. Jumlah ini meningkat 22 persen dari periode yang sama tahun 2024 yang mencatat 1.022 kasus. Namun, peningkatan kuantitas pengungkapan ini belum sejalan dengan penurunan harga eceran narkoba di pasar gelap Aceh. Harga sabu di Banda Aceh dan Lhokseumawe pada kuartal keempat 2025 dilaporkan stabil di kisaran Rp1,2 juta per gram, yang mengindikasikan suplai masih lancar. Data ini dihimpun dari analisis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan laporan media lokal.
Di bidang pengamanan investasi, Achmad Kartiko membentuk satuan tugas khusus untuk mengawal proyek Jalan Tol Sigli–Banda Aceh dan revitalisasi Bandara Sultan Iskandar Muda. Namun, program ini menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil Aceh. Koalisi yang terdiri dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan KontraS Aceh mencatat adanya empat laporan dugaan intimidasi terhadap petani yang menolak ganti rugi lahan tol pada tahun 2025. Achmad Kartiko membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa kehadiran polisi hanya untuk mediasi dan menjaga aset negara.
Janji Achmad Kartiko untuk memperkuat Polmas guna mencegah radikalisme baru terlihat pada tataran seremonial. Sepanjang 2025, tercatat 12 kegiatan penyuluhan deradikalisasi di pesantren dan dayah. Belum ada indikator terukur untuk menilai dampak program ini terhadap penurunan potensi radikalisme di kalangan pemuda Aceh.
Tantangan dan Harapan
Tantangan paling kentara dalam masa kepemimpinan Achmad Kartiko adalah mengelola hubungan polisi-masyarakat pascakonflik. Ingatan masyarakat Aceh terhadap pendekatan represif aparat keamanan pada masa lalu masih kuat. Satu insiden yang sempat memanaskan situasi adalah bentrokan antara polisi dan warga di Aceh Utara pada Agustus 2025, terkait penertiban tambang emas ilegal. Empat warga mengalami luka tembak, dan kasus ini masih bergulir di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh.
Pada awal 2026, muncul dugaan keterlibatan salah satu anggota Densus 88 Antiteror dalam
Comments (0)