Laksamana Sukardi, Mantan Menteri BUMN, Berpulang

Jakarta – Indonesia kehilangan salah satu tokoh ekonomi dan politiknya yang berpengaruh. Laksamana Sukardi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ekonom senior, dan politisi Partai Demokra...

Jul 12, 2026 - 11:00

0 0

Laksamana Sukardi, Mantan Menteri BUMN, Berpulang

Jakarta – Indonesia kehilangan salah satu tokoh ekonomi dan politiknya yang berpengaruh. Laksamana Sukardi, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ekonom senior, dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meninggal dunia pada Minggu, 17 Maret 2024 di usia 77 tahun. Kabar duka ini meninggalkan jejak panjang atas kiprahnya dalam membangun fondasi tata kelola BUMN modern dan perjalanan politik nasional.

Laksamana bukan sekadar pejabat. Ia adalah bagian dari generasi intelektual aktivis yang menjembatani gagasan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan negara. Namanya melekat pada upaya reformasi birokrasi dan profesionalisasi perusahaan-perusahaan negara di masa transisi reformasi. Kepergiannya memantik kenangan tentang masa kritis ketika Indonesia merajut ulang sistem ekonominya pasca-Orde Baru.

Dari Aktivis Hingga Pendiri Partai

Lahir pada 3 Maret 1947 di Yogyakarta, Laksamana Sukardi tumbuh dalam lingkungan yang sarat diskursus kebangsaan. Selepas menamatkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, ia memulai kariernya sebagai konsultan manajemen dan peneliti ekonomi. Kepeduliannya terhadap isu kesenjangan membawanya ke jalur politik. Pada era 1990-an, ia menjadi salah satu pengkritik keras kebijakan ekonomi Orde Baru yang dianggap meminggirkan peran negara dan koperasi.

Titik balik perjalanan politiknya terjadi pada 1998–1999. Bersama Megawati Soekarnoputri dan sejumlah tokoh lain, Laksamana ikut mendirikan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik baru pasca-reformasi. Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mengetuai beberapa komisi strategis. Di parlemen, ia dikenal vokal mendorong transparansi fiskal dan perlindungan aset negara.

Menteri BUMN di Era Transisi

Puncak karier eksekutifnya tiba ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menunjuknya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999–2000). Ini adalah periode yang penuh gejolak: krisis moneter 1997–1998 meninggalkan banyak BUMN dalam kondisi terlilit utang, inefisiensi, dan praktik korupsi yang mengakar.

Di bawah kepemimpinan Laksamana, Kementerian BUMN mengambil langkah-langkah tegas. Ia mendorong restrukturisasi besar-besaran terhadap puluhan perusahaan negara. Beberapa BUMN strategis di sektor perbankan, seperti bank-bank yang masuk program rekapitalisasi, berada di bawah pengawasannya. Ia juga menggagas peningkatan profesionalisme direksi melalui mekanisme seleksi terbuka yang saat itu masih langka di birokrasi Indonesia.

Salah satu kebijakan kontroversial yang diinisiasinya adalah rencana privatisasi sejumlah BUMN. Bagi Laksamana, privatisasi bukan sekadar menjual aset negara, melainkan instrumen untuk memperbaiki tata kelola, mendatangkan modal segar, dan memutus rantai campur tangan politik yang merusak daya saing korporasi. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari banyak kalangan, termasuk dari sesama politisi PDIP yang khawatir aset strategis jatuh ke tangan asing. Perdebatan itu menggambarkan ketegangan klasik antara nasionalisme ekonomi dan pragmatisme pasar yang terus bergulir hingga kini.

Pemikiran Ekonomi dan Warisannya

Sebagai ekonom, Laksamana Sukardi adalah pendukung kuat konsep ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada koperasi dan usaha kecil menengah, tetapi ia juga realistis terhadap kebutuhan investasi asing. Tulisan-tulisannya di berbagai media kerap menyoroti pentingnya kemandirian fiskal dan bahaya ketergantungan utang luar negeri. Ia percaya bahwa BUMN yang dikelola secara profesional dan berdaya saing dapat menjadi mesin pertumbuhan sekaligus alat distribusi kesejahteraan yang efektif.

Setelah meninggalkan jabatan menteri seiring reshuffle kabinet pada Agustus 2000, Laksamana tetap aktif di dunia pemikiran dan sesekali menjadi penasihat di berbagai lembaga kajian strategis. Meskipun tidak lagi berada di panggung utama politik, namanya tetap menjadi rujukan setiap kali pembahasan tentang reformasi BUMN mencuat.

Kenangan dari Para Sahabat

Sejumlah tokoh mengungkapkan belasungkawa dan kenangan mereka. Rekan separtainya mengenang Laksamana sebagai “kader pemikir yang tak pernah lelah memperjuangkan integritas.” Seorang mantan dirut BUMN yang pernah bekerja di bawah kepemimpinannya menuturkan, “Beliau tegas dan tidak mau kompromi soal profesionalitas. Banyak direksi yang diganti karena dianggap tidak memenuhi standar, tanpa pandang bulu.”

Sementara itu, koleganya di dunia ekonomi mengingat kegigihan Laksamana dalam menyuarakan reformasi di tengah tekanan politik yang kuat. “Ia sering sendirian melawan arus, baik di internal partai maupun di kabinet. Tapi ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa BUMN harus bebas dari cengkeraman kepentingan sempit,” ujar seorang akademisi yang pernah berkolaborasi dengannya dalam sebuah proyek penelitian.

Laksamana Sukardi meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dengan upacara penghormatan terakhir yang dihadiri oleh keluarga, kolega, dan sejumlah pejabat negara.

Kini, dengan kepergiannya, Indonesia kehilangan salah satu tokoh yang ikut memahat peta jalan tata kelola perusahaan negara. Warisannya terletak bukan pada bangunan atau proyek fisik, melainkan pada gagasan bahwa BUMN adalah amanat publik yang harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan tanpa kompromi terhadap korupsi—nilai-nilai yang tetap relevan di tengah dinamika ekonomi politik saat ini.

Baca juga: