Laksamana Sukardi: Jejak Mantan Menteri BUMN dan Pemikir Ekonomi

Sosok Laksamana Sukardi hadir sebagai salah satu simpul penting dalam narasi reformasi Indonesia. Ia bukan sekadar mantan menteri; rekam jejaknya menggambarkan perpaduan langka antara ketajaman analisis ekonomi, keteguhan politik, dan keberpihakan pada tata kelola perusahaan negara yang bersih. Lahir dari keluarga sederhana di pelosok Jawa Timur, Laksamana tumbuh menjadi teknokrat yang pemikirannya kerap melampaui zamannya.

Akar Intelektual dan Kepekaan Sosial

Jauh sebelum menduduki jabatan publik, Laksamana telah menempuh pendidikan ekonomi yang solid. Ia menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang—salah satu kampus yang kala itu menjadi pusat pergolakan pemikiran kritis. Di sinilah fondasi keilmuannya terbentuk, bukan hanya dalam menghitung angka, melainkan juga dalam membaca dampak sosial dari setiap kebijakan ekonomi. Ketajaman analisisnya membuatnya kerap diundang sebagai pembicara di forum-forum internasional, memperkenalkan gagasan tentang ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada keadilan distributif.

Minatnya pada sektor publik mendorongnya untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga pelaku perubahan. Ia terjun ke dunia politik dengan membawa paradigma bahwa birokrasi dan badan usaha milik negara harus menjadi motor penggerak, bukan sekadar beban anggaran. Prinsip ini yang kemudian mewarnai setiap langkahnya di pemerintahan.

Jejak Politik dan Pengabdian di Parlemen

Sebagai politikus, Laksamana menempatkan diri dalam barisan partai yang memiliki basis massa akar rumput, PDI Perjuangan. Kiprahnya di partai banteng ini menjadi bukti bahwa ia bukan teknokrat steril, melainkan sosok yang memahami denyut nadi rakyat. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode awal reformasi, masa ketika penataan ulang sistem politik dan ekonomi menjadi agenda darurat nasional.

Di Senayan, Laksamana dikenal vokal dalam isu-isu keuangan negara dan pengawasan terhadap badan usaha milik negara. Ia kerap mengkritisi praktik-praktik korporasi plat merah yang tidak transparan, serta mendorong dilakukannya audit forensik di berbagai BUMN bermasalah. Suaranya yang lugas dan berbasis data menjadikannya figur yang disegani, meski tak jarang berseberangan dengan kepentingan elite bisnis yang nyaman dengan status quo. Posisinya sebagai anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR semakin mengasah kapasitasnya sebelum akhirnya dilantik menjadi pembantu presiden.

Kepemimpinan di Kementerian BUMN: Reformasi dan Kontroversi

Puncak karier birokratis Laksamana terjadi ketika ia dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Kabinet Persatuan Nasional (1999–2001). Era itu adalah masa kritis ketika beban utang BUMN, warisan krisis moneter, dan praktik korupsi politik menggerogoti aset negara. Laksamana datang dengan misi besar: menyehatkan kembali perusahaan-perusahaan negara agar menjadi entitas bisnis yang profesional dan berdaya saing global.

Di bawah kendalinya, Kementerian BUMN meluncurkan program restrukturisasi dan privatisasi yang cukup berani. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di semua lini. Sejumlah direksi diberhentikan, puluhan anak perusahaan yang merugi ditutup atau dimerger. Kebijakan ini menuai pro-kontra, terutama dari serikat pekerja yang khawatir akan gelombang pemutusan hubungan kerja. Namun, Laksamana tetap pada pendiriannya bahwa efisiensi adalah kunci agar BUMN tidak terus menjadi lubang hitam keuangan negara.

Salah satu terobosannya adalah mendorong transparansi laporan keuangan BUMN dan membuka akses publik terhadap laporan kinerja. Ia juga memprakarsai pembentukan satuan pengawas internal yang langsung bertanggung jawab kepada menteri. Langkah-langkah ini, meski tidak sepenuhnya tuntas karena masa jabatannya yang singkat, menjadi fondasi penting bagi reformasi BUMN di masa-masa berikutnya. Ia juga terlibat dalam negosiasi penyelesaian utang luar negeri dan penjadwalan kembali kewajiban BUMN, memanfaatkan jejaringnya dengan lembaga keuangan internasional.

Pasca-Kabinet: Konsistensi dan Gagasan Abadi

Setelah tidak lagi menjabat menteri, Laksamana tidak menghilang dari wacana publik. Ia kembali ke DPR dan terus menyuarakan perlunya pengawasan ketat terhadap BUMN. Sebagai ekonom, ia rajin menulis artikel, menjadi narasumber seminar, dan terlibat dalam berbagai lembaga kajian. Ia mengkritik keras pola penunjukan direksi yang sarat muatan politik dan dikeluarkannya beberapa aset negara yang dianggap strategis.

Di luar jalur pemerintahan, Laksamana juga berkontribusi dalam membangun kapasitas kader partai di bidang ekonomi. Baginya, politikus harus melek anggaran dan paham neraca keuangan negara agar tidak mudah dipermainkan oleh para spekulan. Pemikirannya tentang ekonomi konstitusi—yakni menempatkan mandat UUD 1945 sebagai panglima kebijakan fiskal—seringkali dikutip dalam diskusi-diskusi kebangsaan. Konsepnya sederhana namun fundamental: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap berada di bawah kendali negara, dikelola secara modern, dan diawasi secara demokratis.

Warisan yang Tak Lekang oleh Waktu

Laksamana Sukardi wafat pada 27 Juli 2020, meninggalkan jejak intelektual dan keteladanan moral yang tetap relevan hingga kini. Ia dikenang bukan hanya sebagai mantan menteri, melainkan sebagai pengawal integritas di tengah pusaran kepentingan. Gagasan-gagasannya tentang restrukturisasi BUMN, transparansi anggaran, dan independensi direksi perusahaan negara terus menjadi acuan ketika publik menyoroti kasus-kasus mega korupsi atau penyimpangan di tubuh korporasi milik negara.

Dalam perspektif sejarah ekonomi Indonesia, Laksamana adalah bagian dari generasi teknokrat yang berani melawan arus. Ia membuktikan bahwa kompetensi akademis dapat bersinergi dengan keberanian politik tanpa kehilangan orientasi pada keadilan sosial. Ketegasannya dalam membongkar praktik-praktik gelap di BUMN, meski menuai resistensi, telah membuka jalan bagi penguatan sistem pengawasan yang lebih baik. Hingga hari ini, setiap kali isu tata kelola BUMN mencuat, nama Laksamana Sukardi kerap disebut sebagai salah satu rujukan penting yang memperjuangkan agar perusahaan negara benar-benar hadir untuk kemakmuran rakyat.

Baca juga:

• ESDM Kejar Pemilik Kapal KM JOI I dalam Perkara Pidana Tambang
• Lima Bendungan Baru Diresmikan, Jaringan Irigasi Diperluas demi Swasembada