Irjen Pol. Pipit Rismanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Barat

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sejak akhir tahun 2024. Ia dilantik menggantikan Irjen Pol. Anang Syarif Hidayat dalam rotasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelum menempati posisi strategis di Kalimantan Barat, Pipit Rismanto dikenal sebagai perwira tinggi yang meniti karier di lingkungan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan spesialisasi pada kejahatan siber dan transnasional.

Karier dan Riwayat Jabatan

Pipit Rismanto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992. Rekam jejaknya dominan di fungsi reserse. Beberapa jabatan strategis yang pernah diemban antara lain:

• Kanit V Subdit III Ditipid Bareskrim Polri (2012) — menangani kejahatan perbankan dan pencucian uang
• Wakapolresta Depok (2016)
• Kasubdit III Ditipidsiber Bareskrim Polri (2018) — memimpin penindakan kejahatan siber lintas negara
• Dirtipidsiber Bareskrim Polri (2021-2023) — jabatan tertinggi di bidang siber sebelum promosi ke bintang dua
• Wakapolda Sumatera Selatan (2023) — pengalaman memimpin wilayah
• Kapolda Kalimantan Barat (Desember 2024 - sekarang)

Sumber internal kepolisian menyebutkan bahwa penunjukan Pipit ke Kalimantan Barat dilatarbelakangi kebutuhan figur dengan pengalaman intelijen dan siber yang kuat, mengingat posisi strategis Kalbar sebagai wilayah perbatasan yang rentan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan narkotika.

Kinerja dan Program Unggulan

Dalam pidato serah terima jabatan di Mapolda Kalbar, Pipit Rismanto menegaskan tiga prioritas utama: pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan khususnya pembalakan liar dan kebakaran hutan, serta penguatan patroli siber untuk menangkal kejahatan digital. Berikut perbandingan antara janji dan realisasi berdasarkan data terbuka dan pemberitaan media lokal:

"Kita akan tingkatkan sinergi dengan stakeholder terkait, terutama Bea Cukai dan Imigrasi, untuk menutup celah masuknya narkoba dari Malaysia. Tidak ada toleransi untuk pembalakan liar yang merusak lingkungan Kalbar." — Irjen Pipit Rismanto, Desember 2024.

Pemberantasan Narkoba: Pada kuartal pertama 2025, Polda Kalbar melaporkan pengungkapan 178 kasus narkotika dengan 210 tersangka. Angka ini meningkat 22% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, mayoritas kasus masih didominasi pengguna tingkat rendah. Pengungkapan bandar besar baru terjadi satu kali pada Februari 2025 di Entikong dengan barang bukti 15 kilogram sabu yang diduga berasal dari jaringan Malaysia. Realisasi ini menunjukkan peningkatan kuantitas namun kritik muncul karena belum menyentuh struktur jaringan yang lebih tinggi.

Kejahatan Lingkungan: Sepanjang Januari–Mei 2025, Polda Kalbar menangani 12 kasus pembalakan liar di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Dari jumlah tersebut, empat kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara delapan lainnya masih dalam penyelidikan. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai 19 kasus. Namun, aktivis lingkungan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kalbar menilai penurunan ini belum tentu mencerminkan berkurangnya aktivitas ilegal, melainkan bisa jadi karena perubahan pendekatan penindakan. Belum ada satu pun korporasi yang dijerat sebagai tersangka, meski bukti keterlibatan perusahaan dalam pembalakan liar seringkali ditemukan di lapangan.

Patroli Siber: Di bawah kepemimpinan Pipit, Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalbar mencatat 34 laporan penipuan online dan judi daring pada kuartal pertama 2025. Penanganan kasus berhasil mengamankan delapan tersangka, namun belum ada pembongkaran jaringan besar. Realisasi ini relatif sejalan dengan janji awal, meski skala operasi masih terbatas dan belum menyentuh akar masalah kejahatan siber di wilayah perbatasan yang diduga melibatkan aktor lintas negara.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terbesar Pipit Rismanto terletak pada koordinasi lintas lembaga di perbatasan. Jalur tikus di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat–Serawak sepanjang lebih dari 850 kilometer menjadi celah utama masuknya barang ilegal dan narkoba. Meski Polda Kalbar telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) pada Maret 2025, hasil operasi gabungan masih minim. Hingga artikel ini ditulis, baru satu operasi bersama yang terpublikasi dengan hasil penangkapan satu orang kurir.

Harapan masyarakat dan pemangku kepentingan tertuju pada kemampuan Pipit memanfaatkan pengalaman sibernya untuk membongkar jaringan kejahatan transnasional yang semakin canggih. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam kunjungan kerja ke Pontianak pada April 2025 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas digital dan transparansi penanganan kasus. Pipit menyatakan komitmennya untuk membuka ruang informasi publik, namun hingga saat ini belum ada inovasi platform transparansi baru yang diluncurkan Polda Kalbar.

Kontroversi yang mencuat adalah dugaan keterlambatan penanganan konflik agraria antara masyarakat adat Dayak Iban dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Sanggau pada Maret 2025. Kelompok masyarakat adat mengklaim polisi lambat merespons laporan kekerasan dan justru memproses hukum warga yang mempertahankan la