Irjen Pol. Agus Nugroho: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Tengah

Profil Singkat

Irjen Pol. Agus Nugroho lahir di Klaten, Jawa Tengah, 13 Juni 1968. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini mengawali karier sebagai perwira pertama di jajaran Brimob sebelum menapaki berbagai posisi strategis di tingkat Mabes dan daerah. Ia dikenal sebagai perwira dengan latar belakang reserse yang solid, dengan pengalaman panjang di bidang kejahatan transnasional dan narkotika. Sebelum menjabat Kapolda Sulawesi Tengah, Agus Nugroho tercatat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2020-2021), kemudian dipercaya sebagai Kapolda Gorontalo (2021-2023). Mutasi ke Polda Sulteng tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2754/XII/KEP/2024, efektif per Januari 2025. Ia menggantikan Irjen Pol. Rudy Sufahriadi yang memasuki masa purnabakti. Pendidikan militer yang ditempuh mencakup PTIK, Sespim Polri, hingga Sespimti Dikreg-31. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro pada 2022 dengan disertasi tentang pemidanaan korporasi dalam kejahatan perbankan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Agus Nugroho menunjukkan spesialisasi di bidang reserse kriminal. Berikut posisi kunci yang pernah diemban:

• Kasat Reskrim Polrestabes Semarang (2008)
• Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim (2014)
• Kapolres Metro Jakarta Utara (2017-2018)
• Wadir Tipidnarkoba Bareskrim (2019)
• Dirtipidnarkoba Bareskrim (2020-2021)
• Kapolda Gorontalo (2021-2023)
• Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri (2023-2024)
• Kapolda Sulawesi Tengah (Januari 2025-sekarang)

Selama menjabat Dirtipidnarkoba, Agus Nugroho menangani beberapa kasus besar, termasuk pengungkapan jaringan narkotika internasional yang melibatkan sindikat Malaysia-Indonesia tahun 2021 dengan barang bukti 1,2 ton sabu. Namun, rekam jejaknya juga mencatat sorotan publik saat menjabat Kapolda Gorontalo terkait penanganan konflik agraria di Pohuwato tahun 2022 yang menewaskan dua warga sipil. Komnas HAM merekomendasikan evaluasi prosedur pengamanan, namun tidak ada sanksi disiplin yang dijatuhkan.

Kinerja dan Program Unggulan

Saat serah terima jabatan Januari 2025, Agus Nugroho memaparkan tiga janji kerja utama: (1) zero tolerance terhadap terorisme dan radikalisme di wilayah Poso-Sigi, (2) pengamanan investasi strategis nasional termasuk proyek Kawasan Ekonomi Khusus Palu, dan (3) mencegah konflik sosial pasca-Pilkada Serentak 2024.

Realisasi hingga Mei 2025:

• Penanganan Terorisme: Satgas Madago Raya di bawah kendali Polda Sulteng melaporkan penurunan aktivitas kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pasca-operasi pengejaran Januari-Februari 2025. Dua tersangka diamankan di Pegunungan Biru, Poso. Anggaran operasi menurun 40 persen dibanding periode yang sama 2024, dari Rp 15 miliar menjadi Rp 9 miliar.
• Pengamanan Investasi: Agus Nugroho membentuk Desk Kawasan Ekonomi Khusus Polda Sulteng. Hingga April 2025, desk mencatat 12 laporan dugaan pemerasan oleh oknum preman terhadap kontraktor lokal. Empat kasus telah masuk tahap penyelidikan. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulteng menyatakan tingkat kepercayaan investor belum meningkat signifikan, merujuk insiden pembakaran alat berat di proyek smelter Morowali Februari 2025 yang belum terungkap pelakunya.
• Pilkada dan Konflik Sosial: Pilkada Serentak November 2024 di 13 kabupaten/kota di Sulteng berlangsung relatif kondusif. Polda Sulteng mengamankan 127 orang dalam operasi cipta kondisi pra-pilkada. Namun, Bawaslu Sulteng mencatat 23 laporan pelanggaran administratif yang belum seluruhnya ditindaklanjuti secara tuntas oleh Gakkumdu hingga Maret 2025.

"Kami tidak akan kompromi terhadap siapa pun yang mengganggu stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah. Ini harga mati," ujar Agus Nugroho dalam jumpa pers pertamanya di Mapolda Sulteng, 15 Januari 2025.

Tantangan dan Harapan

Agus Nugroho mewarisi masalah struktural yang telah membayangi Polda Sulteng selama bertahun-tahun. Pertama, isu terorisme residual di Poso yang belum tuntas sejak konflik komunal 1998-2001. Data BNPT per Maret 2025 menunjukkan masih ada 7 DPO jaringan MIT yang belum tertangkap. Kedua, kejahatan lingkungan terkait pertambangan ilegal di Morowali dan Morowali Utara. Ketiga, tingginya angka kekerasan berbasis gender — Polda Sulteng mencatat 189 kasus KDRT dan kekerasan seksual sepanjang 2024, tertinggi di Sulawesi.

Pengamat kepolisian dari Universitas Tadulako, Dr. Maskuri, menilai pendekatan Agus Nugroho cenderung represif dan minim pendekatan community policing. "Polda Sulteng membutuhkan strategi pre-emptive yang lebih kuat, bukan hanya penindakan. Program cooling-down system pasca-konflik sosial belum terlihat," ujarnya dalam diskusi publik April 2025. Sementara itu, LSM KontraS Sulteng mendesak transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu di Palu dan Poso yang belum terselesaikan. Hingga artikel ini ditulis, Polda Sulteng belum merespons permintaan data terbuka yang diajukan KontraS melalui me