Irjen Pol. Suharyono: Profil dan Kinerja Kapolda Sumatera Barat

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Suharyono lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 30 November 1967. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989. Sebelum menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Suharyono meniti karier panjang di Korps Bhayangkara dengan pengalaman dominan di bidang reserse. Pria berusia 57 tahun ini dikenal sebagai perwira tinggi dengan pendekatan tegas terhadap kejahatan transnasional, namun rekam jejaknya juga menyisakan sejumlah catatan yang memerlukan pengawalan publik

Karier dan Riwayat Jabatan

Jabatan strategis yang pernah diemban Suharyono mencerminkan spesialisasinya di ranah penegakan hukum investigatif. Pada 2016, ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Karirnya menanjak signifikan saat dipercaya sebagai Analis Utama Bidang Pidum Bareskrim Polri pada 2019, posisi yang mempertemukannya dengan penanganan perkara-perkara mega skandal. Ia sempat bertugas sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karo Rena) Polda Metro Jaya sebelum menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada 2021. Puncak penugasannya di daerah dimulai ketika ia dilantik sebagai Kapolda Sumatera Barat pada 14 Oktober 2023, menggantikan Irjen Pol. Toni Harmanto.

Kinerja dan Program Unggulan

Saat serah terima jabatan di Mapolda Sumbar, Suharyono memproyeksikan tiga janji utama dalam 100 hari kerjanya: penurunan angka kejahatan jalanan, pengungkapan jaringan narkotika berbasis kampung, dan penertiban tambang ilegal yang merusak ekosistem. Realisasi di lapangan menunjukkan disparitas antara retorika dan eksekusi.

"Tidak ada tempat bagi begal dan bandar narkoba di Ranah Minang. Saya akan pastikan dalam tiga bulan pertama, situasi kamtibmas membaik secara signifikan," ujarnya dalam konferensi pers di Mapolda Sumbar, 15 Oktober 2023.

Program "Sumbar Zero Begal" diluncurkan dengan membentuk tim khusus patroli malam. Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar menunjukkan penurunan laporan curas sebesar 18 persen pada kuartal pertama 2024 dibanding periode sama tahun sebelumnya. Namun, serangan begal di kawasan Lubuk Begalung dan Kuranji pada Maret 2024 memicu pertanyaan tentang efektivitas patroli yang dijanjikan. Sumber internal kepolisian yang tidak bersedia disebutkan namanya mengindikasikan bahwa personel tim khusus sering ditarik untuk pengamanan kegiatan seremonial.

Di bidang pemberantasan narkotika, Suharyono mengklaim pengungkapan 1,2 ton ganja dan 4,7 kg sabu sepanjang 2024. Angka ini meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya. Namun, Lembaga Swadaya Masyarakat pemantau reformasi kepolisian mencatat bahwa dari 87 tersangka yang ditangkap, 73 di antaranya adalah pengguna dan kurir tingkat bawah. Jaringan bandar besar yang telah lama beroperasi di pesisir Pesisir Selatan tetap tidak tersentuh.

Kontroversi mencuat saat operasi penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Solok pada Januari 2025. Alih-alih menangkap pemodal utama, operasi tersebut justru mengamankan 12 penambang tradisional yang merupakan warga lokal. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Sumbar merilis pernyataan yang menyebut operasi itu "tebang pilih" dan menduga adanya perlindungan terhadap cukong tambang. Polda Sumbar tidak memberikan tanggapan tertulis atas tuduhan ini hingga batas waktu yang diminta

Pada Maret 2025, Suharyono mencuri perhatian nasional saat memimpin pengamanan operasi pemberantasan peredaran uang palsu sindikat internasional yang melibatkan warga negara Malaysia dan Singapura. Pengungkapan ini menuai apresiasi dari Kapolri dan dianggap sebagai keberhasilan terbesarnya selama bertugas di Sumatera Barat. Namun, publik mencatat bahwa pengungkapan ini lebih merupakan limpahan dari operasi terpusat Bareskrim Mabes, bukan inisiatif murni Polda Sumbar.

Tantangan dan Harapan

Sumatera Barat menyimpan kompleksitas permasalahan yang belum sepenuhnya terjawab oleh kepemimpinan Suharyono. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak justru mengalami peningkatan 12 persen sepanjang 2024 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumbar. Kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang berujung kematian di Kabupaten Agam pada Februari 2025 mencuatkan kritik terhadap respons lambat kepolisian setempat.

Hubungan Suharyono dengan pemerintah daerah dan tokoh adat relatif kondusif, namun pendekatan teknokratiknya dikritik kurang menyentuh kearifan lokal Minangkabau. Beberapa ninik mamak menyatakan aspirasi agar Kapolda lebih melibatkan lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial

Masa jabatan Suharyono sebagai Kapolda Sumbar memasuki tahun kedua pada 2025. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerjanya memerlukan transparansi data yang lebih terbuka dari institusi kepolisian. Publik menanti apakah sisa masa tugasnya akan diisi dengan pembenahan substansial atau sekadar melanjutkan pola penegakan hukum yang mengedepankan angka statistik di atas keadilan substantif.