Hendropriyono Pimpin Senat Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer

AM Hendropriyono resmi memegang amanah sebagai Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM). Penunjukan ini mengukuhkan posisinya sebagai figur sentral dalam pengembangan akademik dan riset di bidang hukum kemiliteran. Langkah ini diambil seiring komitmen STHM untuk memperkuat basis keilmuan dan integritas institusi pendidikan militer di Indonesia.

Kiprah dan Perjalanan Akademik

Sebelum mengemban tugas baru ini, Hendropriyono telah lama dikenal sebagai Guru Besar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) serta menyandang gelar Profesor Emeritus dari Universitas Pertahanan Indonesia. Pengalaman puluhan tahun di dunia intelijen dan pertahanan menjadi bekal penting dalam memandu arah kebijakan akademik STHM. Keterlibatannya tidak hanya sebatas seremonial, melainkan langsung merancang kurikulum dan memastikan standar pengajaran sejalan dengan kebutuhan strategis nasional.

Dalam lingkungan sivitas akademika, Hendropriyono dikenal sebagai sosok yang menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktik. Di STHM, ia mendorong agar setiap mata kuliah tidak hanya menyajikan doktrin hukum, tetapi juga studi kasus aktual yang dihadapi oleh prajurit di lapangan. Dengan demikian, lulusan diharapkan mampu membaca dinamika hukum dalam operasi militer dengan lebih kritis dan aplikatif.

Kontribusi di Bidang Intelijen dan Pertahanan

Jejak rekam Hendropriyono di ranah intelijen turut mewarnai pendekatan akademiknya. Sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Negara, ia membawa wawasan mendalam tentang pentingnya aspek legal dalam aktivitas intelijen. Di STIN, ia aktif mengembangkan mata kuliah terkait etika dan hukum intelijen, yang kini menjadi rujukan di berbagai lembaga pendidikan militer. Pengalaman tersebut menjadikan setiap pandangannya berbobot, terutama saat membahas hubungan sipil-militer dan akuntabilitas operasi keamanan.

Tidak hanya berhenti di ruang kuliah, Hendropriyono kerap diundang dalam forum internasional untuk memaparkan model pendidikan pertahanan Indonesia. Ia menegaskan bahwa hukum militer bukan semata instrumen disiplin, melainkan juga alat untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks pertahanan negara. Perspektif inilah yang ia bawa ke dalam Senat Dewan Guru Besar STHM, agar setiap kebijakan akademik mencerminkan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Harapan dan Langkah Strategis

Dengan posisi barunya, Hendropriyono diharapkan mampu mempercepat modernisasi kurikulum STHM. Ia berencana membuka ruang kolaborasi lebih luas dengan fakultas hukum sipil dan lembaga riset internasional. Salah satu gagasan yang tengah disusun adalah program pertukaran dosen dan mahasiswa dengan universitas pertahanan di kawasan Asia Pasifik, guna memperluas cakrawala pemahaman hukum militer lintas negara.

Selain itu, senat di bawah kepemimpinannya akan mendorong riset berbasis data tentang resistensi hukum dalam operasi militer modern, termasuk perang siber dan konflik asimetris. Menurutnya, hukum militer harus terus berevolusi agar tidak tertinggal oleh transformasi ancaman. Langkah ini sekaligus menempatkan STHM sebagai pusat keunggulan kajian hukum pertahanan di Asia.

Rekam Jejak Kepemimpinan

Tak bisa dilepaskan, Hendropriyono memiliki rekam jejak kepemimpinan di berbagai posisi strategis. Mulai dari perwira tinggi militer, kepala intelijen, hingga akademisi, semuanya memperlihatkan konsistensi pada prinsip disiplin dan pengetahuan. Gelar Profesor Emeritus dari Universitas Pertahanan Indonesia yang disandangnya merupakan pengakuan atas dedikasi tanpa henti di bidang pendidikan tinggi pertahanan.

Di usianya yang kini memasuki masa emeritus, ia justru semakin produktif. Buku-buku terbarunya tentang geopolitik dan hukum perang masih menjadi referensi di kalangan mahasiswa dan peneliti. Dengan demikian, pengangkatan sebagai Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan batu pijakan untuk mewariskan nilai-nilai keteladanan bagi generasi penerus pemimpin militer Indonesia.

Kehadiran Hendropriyono di pucuk pimpinan senat ini dipandang sebagai upaya menjaga mutu akademik STHM sekaligus menjawab tantangan zaman, di mana hukum dan kemiliteran harus bersinergi dalam bingkai demokrasi. Semua pihak menaruh harapan besar agar lembaga ini terus melahirkan perwira hukum yang tidak hanya andal di pengadilan militer, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional.

Baca juga:

• Kapal Tanker Bertahan di Selat Hormuz Walau Ketegangan Geopolitik Meningkat
• Radithya Bidik Gelar di Final Jaya Raya Junior GP