admin
Profil Singkat
Inspektur Jenderal Polisi Hendro Pandowo lahir di Blitar, Jawa Timur, pada 1 Juli 1969. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1993 ini mengawali karier di Kepolisian Resor (Polres) Malang sebelum meniti jenjang struktural di berbagai satuan. Hendro dikenal sebagai perwira dengan latar belakang kuat di reserse dan memiliki reputasi sebagai spesialis penanganan kejahatan transnasional.
Sebelum menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung pada 2024, Hendro mengemban posisi strategis sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2019-2021) dan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri (2021-2023). Jabatan terakhirnya adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan sebelum dimutasi ke Bangka Belitung melalui Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1533/IX/2024.
Karier dan Riwayat Jabatan
- Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat (2006)
- Wakapolres Metro Jakarta Selatan (2009)
- Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2012)
- Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2017)
- Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri (2019)
- Wakil Kepala Bareskrim Polri (2021)
- Kapolda Kalimantan Selatan (2023)
- Kapolda Kepulauan Bangka Belitung (2024-sekarang)
Kinerja, Janji, dan Realisasi
Dalam pidato serah terima jabatan pada 9 Oktober 2024 di Polda Babel, Irjen Hendro menegaskan tiga prioritas: pemberantasan tambang timah ilegal (PETI), penindakan tegas terhadap peredaran narkoba, dan pengamanan investasi smelter. Publik mencatat komitmen ini sebagai tolok ukur kinerja satu tahun pertamanya.
Sektor Tambang Ilegal: Data Ditreskrimsus Polda Babel menunjukkan 47 kasus PETI ditangani sepanjang Januari-Oktober 2025, meningkat 34% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Namun, catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada triwulan ketiga 2025 menyebutkan bahwa dari 47 kasus tersebut, hanya 8 kasus yang telah sampai pada tahap vonis pengadilan. Empat di antaranya berakhir dengan hukuman percobaan.
"Saya tidak akan pandang bulu. Tambang ilegal yang melibatkan cukong besar akan kami kejar sampai ke akar. Tidak ada kompromi untuk perusak lingkungan Bangka Belitung." — Irjen Pol. Hendro Pandowo, Serah Terima Jabatan Kapolda Babel, 9 Oktober 2024
Realisasi di lapangan menunjukkan disparitas. Operasi besar-besaran memang digelar di wilayah Bangka Selatan dan Belitung Timur sepanjang Desember 2024 hingga Maret 2025, dengan penyitaan 213 unit ponton isap dan 87 ekskavator. Namun, LSM Lingkungan Walhi Babel mencatat pada Agustus 2025, aktivitas PETI di kawasan Tanah Merah, Bangka Selatan, kembali marak dengan modus operasi malam hari. Belum ada satupun aktor intelektual yang secara eksplisit disebut sebagai tersangka utama.
Sektor Narkoba: Direktorat Reserse Narkoba Polda Babel mencatat pengungkapan 189 kilogram sabu dan 4.300 butir ekstasi sepanjang Januari-Oktober 2025. Jumlah ini melampaui akumulasi pengungkapan tahun 2023 dan 2024. Kasus signifikan adalah penggagalan penyelundupan sabu jaringan internasional melalui Pelabuhan Pangkalbalam pada Mei 2025 dengan barang bukti 104 kilogram.
Netralitas Pilkada 2024: Salah satu kontroversi yang tercatat adalah insiden tanggal 23 November 2024, ketika beredar video viral yang menunjukkan seorang perwira menengah Polda Babel berada dalam pertemuan tertutup dengan salah satu tim sukses calon gubernur. Irjen Hendro merespons dengan membentuk tim investigasi internal yang hasilnya menyatakan yang bersangkutan "melanggar kode etik ringan" dan dikenai sanksi teguran tertulis. Penegakan disiplin ini dinilai Propam Polri terlalu ringan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Pemilu Babel.
Tantangan dan Harapan
Struktur tantangan terberat Irjen Hendro terletak pada kompleksitas ekonomi-politik pertambangan timah. Rantai pasok ilegal melibatkan jaringan yang terkoneksi lintas provinsi hingga internasional melalui Singapura. Kapasitas penyidik Polda Babel yang terbatas—hanya 127 personel Subdit IV Tipidter—berbanding terbalik dengan luasnya wilayah pengawasan dan jumlah kasus.
Harapan tertumpu pada perintah Kapolri agar Polda Babel menjadi teladan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Indikator keberhasilan Kapolda yang terukur adalah: jumlah aktor utama PETI yang divonis bersalah, penurunan luas lahan bekas tambang ilegal berdasarkan citra satelit pada akhir 2026, dan indeks persepsi integritas internal yang dirilis Divpropam Polri pada tahun yang sama.
Comments (0)