Dominggus Mandacan: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Barat

Profil Singkat

Dominggus Mandacan lahir di Manokwari, 22 Desember 1959. Ia berasal dari suku Arfak, suku asli Pegunungan Arfak yang memiliki pengaruh politik signifikan di Papua Barat. Mandacan menempuh pendidikan formal hingga jenjang SMA dan dikenal sebagai figur birokrat karier sebelum terjun ke politik elektoral. Ia memenangkan Pemilihan Gubernur Papua Barat 2017 bersama wakilnya Mohamad Lakotani dengan perolehan suara 46,75 persen, mengalahkan dua pasangan calon lain. Pasangan ini diusung koalisi gemuk Partai NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Mandacan kembali maju dalam Pilkada 2024 dan dilantik sebagai Gubernur Papua Barat periode 2025-2030 pada Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, kali ini berpasangan dengan Mohamad Lakotani sebagai wakil gubernur.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjadi gubernur, Mandacan adalah birokrat murni yang menghabiskan lebih dari tiga dekade di Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Rekam jejaknya antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, dan Penjabat Bupati Manokwari pada 2015-2016. Jalur karier ini menempatkannya sebagai figur administrator yang menguasai seluk-beluk birokrasi daerah, namun sekaligus memunculkan kritik bahwa ia bagian dari status quo yang tidak membawa perubahan signifikan.

Kinerja dan Program Unggulan

Pada periode pertama (2017-2022), Mandacan menjanjikan tiga pilar utama: peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, dan reformasi birokrasi. Dokumen visi-misi kampanye 2017 secara eksplisit menyebut target pembangunan 1.000 kilometer jalan baru, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar tiga poin, dan penyerapan dana otonomi khusus (otsus) minimal 95 persen.

Data realisasi menunjukkan kesenjangan signifikan. Hingga akhir periode pertamanya pada 2022, realisasi pembangunan jalan baru tercatat sekitar 487 kilometer atau 48,7 persen dari janji kampanye. IPM Papua Barat pada 2017 tercatat 62,99 dan pada 2022 hanya naik menjadi 65,26—kenaikan 2,27 poin, di bawah target tiga poin. Serapan dana otsus rata-rata tahunan berada di angka 87 persen, dengan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang terus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Papua Barat tahun anggaran 2021 menunjukkan SiLPA sebesar Rp1,2 triliun, menandakan lemahnya kapasitas penyerapan anggaran.

Program unggulan "Satu Kampung Satu Produk" yang digadang-gadang mendorong ekonomi lokal juga minim data evaluasi dampak. Laporan BPS 2023 mencatat tingkat kemiskinan Papua Barat masih 21,44 persen, tertinggi kedua nasional setelah Papua. Rasio gini justru meningkat dari 0,376 (2017) menjadi 0,382 (2022), mengindikasikan ketimpangan yang melebar selama masa kepemimpinannya.

Tantangan dan Harapan

Mandacan kembali menjabat pada 2025 dalam konteks Papua Barat yang kini dimekarkan—provinsi ini kehilangan sebagian besar wilayahnya setelah pembentukan Papua Barat Daya pada 2022. Wilayah administrasi baru ini hanya mencakup tujuh kabupaten dengan populasi sekitar 560 ribu jiwa. APBD menyusut drastis, dari sekitar Rp6 triliun sebelum pemekaran menjadi sekitar Rp2,8 triliun pada 2025. Ketergantungan pada dana otsus tetap tinggi: transfer otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) menyumbang lebih dari 60 persen pendapatan daerah.

Kontroversi tata kelola tetap membayangi. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Sorong pada 2023, meskipun bukan bawahan langsung Mandacan, membuka kembali perdebatan tentang integritas birokrasi di wilayah Papua Barat. Mandacan sendiri tidak pernah menjadi tersangka, tetapi kritik publik mengarah pada lemahnya pengawasan internal di bawah kepemimpinannya. Janji reformasi birokrasi pada kampanye 2024 kembali diulang tanpa cetak biru yang terukur.

"Kami akan memastikan setiap rupiah dana otsus sampai ke kampung-kampung. Tidak boleh ada kebocoran lagi," ujar Mandacan dalam debat publik Pilkada Papua Barat, November 2024.

Ekspektasi publik periode 2025-2030 tertumpu pada tiga isu kritis: penyelesaian jalan trans-Papua Barat yang tersisa, penurunan angka kemiskinan ke bawah 15 persen, dan transparansi pengelolaan dana otsus pasca-pemekaran. Dengan modal pengalaman dua dekade di birokrasi dan kendali politik yang solid di DPRP, Mandacan tidak memiliki alasan untuk mengulang pola serapan rendah dan pencapaian target yang setengah hati. Publik dan pemantau anggaran akan membandingkan setiap butir janji kampanye 2024 dengan laporan kinerja tahunan yang kini lebih mudah diakses melalui keterbukaan informasi.