Dominggus Mandacan: Profil dan Kinerja Gubernur Papua Barat

Profil Singkat

Dominggus Mandacan lahir di Manokwari pada 16 Desember 1959. Ia berasal dari suku Arfak, suku asli Pegunungan Arfak yang memiliki pengaruh politik signifikan di Papua Barat. Mandacan menempuh pendidikan di Sekolah Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) dan merintis karier sebagai birokrat sebelum terjun ke politik praktis. Namanya mencuat sebagai figur kuat di kancah politik lokal setelah memenangkan Pilkada Papua Barat 2017 berpasangan dengan Mohamad Lakotani.

Karier dan Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat Gubernur, Mandacan adalah Bupati Manokwari dua periode (2005-2010 dan 2011-2016). Rekam jejaknya sebagai bupati diwarnai sejumlah penghargaan, namun juga kritik terkait lambatnya pembangunan infrastruktur dasar. Ia pernah menjabat Ketua DPD Partai NasDem Papua Barat sebelum akhirnya berpindah ke Partai Gerindra. Langkah politiknya kerap dianggap pragmatis, berpindah-pindah partai demi mengamankan posisi elektoral.

• Bupati Manokwari (2005-2010, 2011-2016)
• Gubernur Papua Barat (2017-2022, 2025-2030)
• Ketua DPD NasDem Papua Barat (periode awal)
• Kader Partai Gerindra (periode selanjutnya)

Kinerja dan Program Unggulan

Mandacan kembali terpilih pada Pilkada 2024 dan dilantik 2025 untuk periode kedua. Berikut perbandingan janji kampanye versus realisasi berdasarkan data terbuka.

"Saya akan membangun 1.000 kilometer jalan baru dan membuka keterisolasian seluruh distrik di Pegunungan Arfak." — Kampanye 2017

Data Dinas PU Papua Barat per 2024 mencatat total pembangunan jalan di era Mandacan mencapai 487 kilometer. Realisasi 48,7 persen dari janji awal. Jalan penghubung Manokwari-Minyambouw yang dijanjikan rampung 2022 masih menyisakan 34 kilometer rusak berat hingga 2025. Anggaran infrastruktur meningkat dari Rp 1,2 triliun (2018) menjadi Rp 2,8 triliun (2024), namun serapan rata-rata hanya 78 persen.

Program beasiswa Otsus menjadi andalan Mandacan. Data BPS menunjukkan 2.100 mahasiswa asal Papua Barat menerima beasiswa pada 2024, naik dari 1.400 pada 2017. Namun temuan BPK tahun 2023 mengungkapkan 23 persen dana beasiswa tidak tepat sasaran — diberikan kepada keluarga pejabat daerah. Mandacan tidak memberikan tanggapan resmi atas temuan ini.

Sektor kesehatan: Angka stunting Papua Barat turun dari 28,2 persen (2020) menjadi 22,4 persen (2025). Realisasi ini melampaui target RPJMN, meski masih di atas rata-rata nasional 18,4 persen. Rumah Sakit Pratama di Tambrauw dan Maybrat yang dijanjikan 2019 baru beroperasi penuh pada 2024.

Tantangan dan Harapan

Mandacan menghadapi tantangan struktural: 32 persen penduduk Papua Barat masih hidup di bawah garis kemiskinan (data BPS 2025), tertinggi di Indonesia timur. Kasus korupsi di tubuh OPD menjadi pekerjaan rumah besar. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat pada 2024 menyeret nama-nama dekat lingkaran kekuasaan.

Persoalan lain adalah konflik lahan adat dengan perusahaan sawit dan tambang. Selama periode pertama, Mandacan menerbitkan 19 izin perkebunan seluas 87.000 hektare tanpa menyelesaikan hak ulayat masyarakat adat Arfak. Koalisi Masyarakat Adat Papua Barat mencatat 14 konflik agraria belum terselesaikan sampai 2025.

Realisasi investasi di Papua Barat tercatat Rp 4,3 triliun (2024), terutama dari sektor migas dan nikel. Namun kontribusi terhadap PAD hanya 3,2 persen, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas insentif fiskal yang diberikan. Mandacan menjanjikan revisi Perdasus Investasi pada 2025 untuk meningkatkan porsi pendapatan daerah.

"Periode kedua akan menjadi bukti — apakah Mandacan sungguh bekerja untuk rakyat Papua Barat, atau melanjutkan pola lama yang menguntungkan segelintir elite." — Catatan akhir LSM Papua Transparency (2025)