Irjen Pol. Akhmad Wiyagus: Profil dan Kinerja Kapolda Jawa Barat

Profil Singkat: Bukan Sekadar Bintang Dua

Irjen Pol. Akhmad Wiyagus lahir di Garut pada 24 Desember 1967. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini menapaki karier dari bawah, bukan dari jalur elite. Rekam jejaknya diwarnai penugasan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) hingga kepala satuan wilayah. Pada 14 Oktober 2024, ia resmi ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Pol. Akhmad Wiyagus—sebuah mutasi rotasi biasa dalam siklus Polri, namun Jawa Barat adalah medan uji yang berbeda: populasi 50 juta jiwa, kriminalitas kompleks, dinamika politik lokal, hingga bentang konflik agraria.

"Ini bukan promosi, ini panggilan. Saya akan selesaikan kasus-kasus yang menggantung, termasuk korupsi dan kejahatan jalanan." — Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, saat serah terima jabatan di Mapolda Jabar, 15 Oktober 2024.

Karier dan Riwayat Jabatan: Mobilitas Vertikal yang Deras

Lintasan jabatannya padat dan cenderung konsisten pada fungsi reserse:

• Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri (2011-2013): Mengusut kasus besar penipuan investasi bodong dan pencucian uang.
• Wadirreskrimsus Polda Metro Jaya (2016-2017): Menangani kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama, yang menuai uji publik luar biasa.
• Kapolrestabes Semarang (2017-2018): Mencatat penurunan curat dan curas signifikan, meski dikritik soal pendekatan represif terhadap demo buruh.
• Dirkrimsus Polda Jatim (2018-2019): Membongkar mafia BBM bersubsidi antarprovinsi.
• Wakapolda Sumatera Utara (2020): Periode singkat sebelum pandemi, minim catatan gemilang.
• Kapolda Banten (2020-2023): Masa jabatan terlama yang membentuk potret kepemimpinannya kini.
• Karo Paminal Divisi Propam Polri (2023-2024): Posisi "pendingin" selama setahun sebelum menerima bintang dua di Jawa Barat.
• Kapolda Jawa Barat (2024-sekarang): Mandat besar yang sejauh ini belum genap dua tahun.

Kinerja dan Janji: Banten sebagai Miniatur

Periode Banten menjadi cermin dua muka. Pada awal menjabat, ia berjanji menekan angka tawuran antarpemuda di Tangerang Raya, memberantas pungli di Pelabuhan Merak, dan menyelesaikan setidaknya 70% kasus korupsi di lingkungan Pemprov Banten yang sudah lama mandek. Data Polri menunjukkan angka tawuran menurun 22% pada 2022, namun data LBH Banten mencatat 14 kasus kekerasan polisi terhadap pelajar selama 2021-2023—mayoritas terjadi saat patroli antigang.

Di sektor korupsi: pada Oktober 2022, Subdit Tipikor Polda Banten menahan dua pejabat Dinas PUPR terkait proyek jalan Serang-Pandeglang. Namun kasus mega korupsi dana Banten Global Development yang diributkan KPK sejak 2019—yang menyeret politisi lokal—sama sekali tidak tersentuh di level polda. Janji "menuntaskan kasus besar" terasa selektif.

Sikap terhadap konflik agraria pun paradoksal. Ia menolak kriminalisasi petani penggarap di Cileles, Lebak—berlawanan dengan langkah bawahannya yang pada Maret 2023 menahan empat anggota Serikat Petani Indonesia. Publik menyaksikan dualisme komando.

Jawa Barat: Ujian Setelah Panggung Banten

Tongkat komando di Jawa Barat ia terima dengan tiga poin janji utama: (1) menekan angka pembegalan sepeda motor; (2) mengawal transparansi Pilkada Serentak 2024/2025; (3) membersihkan pungli di jalan raya oleh oknum polantas.

Secara statistik, jajaran Polda Jabar merilis data: pembegalan turun 18% periode Oktober 2024–Februari 2025 jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, pada Maret 2025, seorang mahasiswi di Bandung Timur tewas setelah ditabrak begal—viral dan menyulut demonstrasi di depan Mapolda. Akhmad Wiyagus lalu membentuk tim khusus, dan pelaku tertangkap dalam 48 jam. Respons cepat diakui, tapi kematian itu tetap membingkai bahwa angka penurunan tidak identik dengan rasa aman.

Isu paling tajam kini: Operasi Keselamatan Lodaya 2025 yang ia canangkan justru menuai protes karena diwarnai 23 laporan warga tentang polisi yang meminta uang damai di tempat. Dua provos ditindak—tetapi persoalannya sistemik. Janji "bersih pungli" yang dicetuskannya saat pertama memegang kendali Polda Jabar masih menjadi utang besar.

Tantangan dan Harapan: Simpul yang Belum Terurai

Akhmad Wiyagus bukan perwira tanpa prestasi. Ia cermat membaca data dan cepat mengambil keputusan operasional. Namun, tiga catatan menganjal: (1) ketergantungan pada pendekatan represif yang kerap memutarbalikkan relasi polisi-warga; (2) ketidakmampuan menuntaskan kasus besar yang menyentuh aktor ekonomi-politik