admin
Profil Singkat
Irjen Pol. Akhmad Wiyagus lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Desember 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Kini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat sejak dilantik pada 14 Oktober 2024, menggantikan Irjen Pol. Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Sebelum bertugas di Jabar, ia dikenal sebagai perwira tinggi dengan latar belakang kuat di reserse kriminal dan brimob. Rekam jejaknya mencakup penanganan berbagai kasus besar dan posisi strategis di level nasional.
Karier dan Riwayat Jabatan
Karier Akhmad Wiyagus dimulai dari posisi perwira pertama di lingkungan Polda Jawa Barat. Ia kemudian menapaki berbagai jabatan operasional dan struktural. Berikut tonggak penting kariernya:
- Wakapolres Metro Bekasi Kota (2008)
- Kapolres Purwakarta (2010)
- Wadirreskrimum Polda Jabar (2012)
- Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri (2015)
- Dirreskrimsus Polda Jateng (2016)
- Kapolrestabes Surabaya (2017)
- Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri (2018)
- Wakapolda Jawa Barat (2019)
- Kapolda Jawa Timur (2023-2024)
- Kapolda Jawa Barat (Oktober 2024-sekarang)
Masa jabatannya sebagai Kapolda Jatim relatif singkat, sekitar 16 bulan. Selama periode itu, ia menghadapi sejumlah pengungkapan kasus besar termasuk jaringan narkoba internasional dan kejahatan siber. Namun, ia juga tercatat menangani kontroversi pengerahan kekuatan berlebihan oleh anggota dalam aksi unjuk rasa di Surabaya pada awal 2024. Kasus tersebut berujung pada pemeriksaan internal oleh Divpropam Polri terhadap enam personel, meskipun hasil akhir pemeriksaan tidak dipublikasikan secara terbuka.
Kinerja dan Program Unggulan
Sejak memimpin Polda Jabar pada Oktober 2024, Irjen Akhmad Wiyagus mencanangkan program "Quick Wins" sebagai respons terhadap lonjakan kejahatan jalanan yang meningkat 18,4 persen sepanjang Januari-September 2024 berdasarkan data BPS Jawa Barat. Program ini mencakup tiga pilar utama:
- Penguatan patroli presisi berbasis analisis data kriminal spasial (hotspot policing)
- Pembentukan satuan tugas anti-premanisme terpadu
- Pengembangan sistem pengaduan digital "Lapor Cepat 24 Jam" yang diklaim merespons laporan dalam waktu maksimal 15 menit
Berdasarkan rilis resmi Polda Jabar per Maret 2025, angka kejahatan jalanan di Bandung Raya turun 31 persen dalam lima bulan pertama implementasi program tersebut. Meski demikian, Lembaga Studi Keamanan Publik (LSKP) mencatat bahwa penurunan signifikan baru terlihat di wilayah perkotaan besar, sementara daerah pinggiran seperti Kabupaten Bandung Barat dan sebagian Cianjur masih mengalami tren stagnan.
Program unggulan lain yang digaungkan adalah "Polisi RW" dengan target penempatan satu personel Bhabinkamtibmas di setiap RW se-Jawa Barat pada akhir 2026. Hingga data terakhir Desember 2024, realisasi baru mencapai 38 persen dari total 52.000 RW di Jabar. Keterbatasan anggaran dan rekrutmen menjadi kendala utama yang diakui internal Polda Jabar dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Jabar, Februari 2025.
"Kami tidak bisa menjanjikan hasil instan. Tapi arah kebijakan ini jelas: kepolisian yang hadir di level paling bawah dan merespons cepat. Itu target yang terukur." — Irjen Akhmad Wiyagus dalam konferensi pers akhir tahun 2024.
Tantangan dan Harapan
Beberapa tantangan serius menanti Kapolda Jabar. Pertama, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian di Jawa Barat berada di angka 62,3 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia (September 2024), di bawah rata-rata nasional 65,1 persen. Kedua, maraknya laporan pungutan liar di sektor pelayanan publik seperti pembuatan SIM dan SKCK yang belum sepenuhnya teratasi — sepanjang 2024, Ombudsman RI Perwakilan Jabar menerima 87 laporan terkait maladministrasi di sektor kepolisian, naik dari 64 laporan pada 2023.
Ketiga, pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon yang melibatkan proses hukum kontroversial masih menyisakan pertanyaan publik terkait transparansi penyidikan. Polda Jabar berada di bawah tekanan untuk memberikan kejelasan menyeluruh atas kasus yang telah berjalan sejak 2016 tersebut. Meskipun tersangka utama telah divonis, desakan dari LSM dan keluarga korban untuk membuka kembali berkas perkara terus bergulir.
Harapan terhadap kepemimpinan Irjen Akhmad Wiyagus terletak pada rekam jejaknya yang panjang di reserse dan pengalamannya menjabat Wakapolda Jabar pada 2019, yang memberinya pemahaman mendalam tentang peta kerawanan wilayah. Realisasi program "Quick Wins" dalam enam bulan pertama menjabat menunjukkan hasil awal yang positif, namun konsistensi implementasi dan transparansi akuntabilitas publik akan menjadi ukuran sesungguhnya dari efektivitas kepemimpinannya.
Comments (0)