Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

Anak Agung Ngurah Suhardi Duka, lahir di Mamuju, 10 Mei 1962. Ia merupakan dokter medis lulusan Universitas Hasanuddin yang beralih ke politik. Beristrikan Andi Ruskati Radjab dan dikaruniai tiga anak. Sebelum menjabat Gubernur Sulawesi Barat, namanya dikenal luas sebagai Bupati Mamuju dua periode (2005-2010 dan 2010-2015).

Karier dan Riwayat Jabatan

Lintasan karier Suhardi Duka mencerminkan kombinasi birokrasi kesehatan dan politik elektoral. Ia memulai sebagai dokter PTT di Puskesmas Mamuju, lalu menjabat Direktur RSUD Mamuju. Jabatan struktural yang pernah diemban: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju (1999-2004). Puncak karier politik dimulai ketika ia terpilih sebagai Bupati Mamuju dua periode, kemudian terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Barat pada Pilkada Serentak 2024, dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Ia berpasangan dengan Salim S. Mengga sebagai Wakil Gubernur.

Kinerja dan Program Unggulan

Masa kepemimpinan Suhardi Duka di Sulawesi Barat memasuki tahun pertama pada 2025-2026. Dokumen visi-misi kampanye menjanjikan transformasi sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Data BPS Maret 2025 menempatkan Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin 11,67 persen, tertinggi ketiga nasional dan tertinggi di Sulawesi. Angka ini menjadi baseline pengukuran realisasi janji kampanye.

Realisasi Program 2025-2026:

• Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai rumah sakit rujukan tipe B, melanjutkan konstruksi yang dimulai era penjabat gubernur.
• Program Mamuju Sehat dengan layanan ambulans gratis 24 jam — program legacy dari masa jabatannya sebagai bupati yang diskalakan ke tingkat provinsi.
• Pembangunan Jalan Mamuju-Kalukku-Tobadak sepanjang 123 kilometer dengan target penyelesaian bertahap hingga 2027.
• Subsidi transportasi laut untuk kepulauan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar.

Rekam Jejak Kontroversi: Suhardi Duka pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2018 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP di Kabupaten Mamuju. Kasus ini berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Bupati Mamuju. Proses hukum berjalan hingga tahap penyidikan, namun tidak berlanjut ke penuntutan. Isu ini mencuat kembali selama Pilkada 2024 dan menjadi bahan perdebatan publik mengenai integritas calon kepala daerah.

Tantangan dan Harapan

Pemerintahan Suhardi Duka menghadapi beban struktural yang berat: angka kemiskinan yang stagnan selama satu dekade terakhir, keterbatasan fiskal daerah dengan APBD 2025 sekitar Rp 2,1 triliun, dan rasio infrastruktur dasar yang masih di bawah rata-rata nasional. Stunting berada pada angka 35 persen pada 2024, tertinggi nasional.

Janji vs Realisasi:

• Kampanye menjanjikan penurunan kemiskinan sebesar 3 persen dalam dua tahun pertama. Data BPS semester pertama 2026 menunjukkan angka kemiskinan 11,2 persen — penurunan 0,47 poin persentase.
• Program satu desa satu bidan telah terealisasi di 648 dari 648 desa, namun 30 persen bidan desa belum memiliki tempat tinggal layak di lokasi penugasan.
• Pembangunan pabrik kelapa sawit di Polewali Mandar yang dijanjikan saat kampanye belum memasuki tahap groundbreaking hingga Juni 2026.

"Pekerjaan rumah kami besar. Saya tidak menjanjikan keajaiban, tapi saya pastikan setiap rupiah APBD tepat sasaran," kata Suhardi Duka dalam pidato satu tahun kepemimpinan di Mamuju, Februari 2026.

Pengamat kebijakan publik mencatat bahwa masa kepemimpinan Suhardi Duka terlalu dini untuk dinilai secara komprehensif. Indikator awal menunjukkan progres bertahap di sektor kesehatan, sementara pengentasan kemiskinan dan industrialisasi masih memerlukan akselerasi signifikan.