Suhardi Duka: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Barat

Profil Singkat

H. Suhardi Duka, yang akrab disapa SDK, lahir di Mamuju pada 26 Desember 1962. Ia merupakan Gubernur Sulawesi Barat periode 2025–2030, setelah memenangkan Pilkada Serentak 2024 dengan perolehan suara 57,3 persen. Sebelum menjabat gubernur, SDK memiliki rekam jejak panjang sebagai birokrat dan politisi kawakan, termasuk menjabat Bupati Mamuju dua periode (2005–2015). Pendidikan terakhirnya adalah S2 Magister Manajemen di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. SDK dikenal sebagai figur yang mengusung tagline "Sulbar Maju dan Sejahtera" selama masa kampanye, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier birokrasi Suhardi Duka dimulai sebagai staf di Pemerintah Kabupaten Mamuju pada pertengahan 1980-an. Ia kemudian meniti posisi struktural hingga menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Puncak karier birokrasinya adalah ketika dilantik sebagai Bupati Mamuju pada 2005 bersama wakilnya Umar Pambabu. Ia terpilih kembali untuk periode kedua pada 2010. Selama satu dekade memimpin Mamuju, SDK mengklaim berhasil membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan dasar. Pascapurna tugas sebagai bupati, ia sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar (2016–2021) sebelum kembali ke gelanggang politik dan memenangkan kontestasi gubernur pada 2024. Dukungan politiknya berasal dari koalisi Partai Golkar, PAN, dan PKS.

Kinerja dan Program Unggulan

Pada awal masa jabatannya, SDK mencanangkan tiga program prioritas yang menjadi janji kampanye utama:

• Pembangunan Jalan Trans-Sulbar Segmen Selatan — menghubungkan Mamuju–Majene–Polewali Mandar dengan jalan aspal standar nasional. Target kampanye: tersambung 100 persen dalam dua tahun.
• Program Satu Desa Satu Embung — membangun 648 embung pertanian di 648 desa pada 2027 untuk menjamin irigasi lahan kering.
• Layanan Kesehatan Gratis Berbasis KTP — janji memberikan layanan kesehatan tanpa biaya bagi seluruh penduduk ber-KTP Sulbar.

Berdasarkan data Dinas PUPR Sulbar per triwulan I 2026, realisasi Jalan Trans-Sulbar Segmen Selatan baru mencapai 41 kilometer dari total 115 kilometer yang dijanjikan (35,6 persen). Proyek ini terkendala status lahan adat dan medan berbukit yang memperlambat pembebasan lahan. Sementara itu, program embung baru terealisasi 87 unit dari target awal 648 unit untuk tahap pertama. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana APBD yang hanya mengalokasikan Rp112 miliar untuk sektor pertanian pada 2025, jauh dari kebutuhan ideal Rp480 miliar.

“Kami mengakui percepatan belum maksimal karena banyaknya regulasi teknis yang harus diselesaikan di awal masa jabatan. Tapi arahnya sudah benar dan akan kami kejar di sisa periode,” ujar SDK dalam wawancara bersama Radar Sulbar, 17 Januari 2026.

Layanan kesehatan gratis masih menghadapi persoalan teknis: integrasi data NIK dengan basis data BPJS Kesehatan baru mencakup 73 persen penduduk, sehingga masih terdapat penolakan klaim di sejumlah puskesmas dan rumah sakit daerah. SDK belum merilis laporan realisasi anggaran program ini secara terbuka.

Kontroversi dan Rekam Jejak Hukum

Beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan media massa terkait Suhardi Duka antara lain:

• Tunggakan Dana Parpol (2011): Saat menjabat Bupati Mamuju, SDK sempat dipanggil Komisi Pemilihan Umum karena terlambat menyalurkan bantuan keuangan ke partai politik peserta Pemilu 2009. Kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum pidana dan diselesaikan melalui pembayaran tunggakan.
• Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2015: Di akhir masa jabatannya sebagai bupati, SDK melakukan rotasi besar-besaran pejabat eselon II yang dianggap sejumlah pihak melanggar aturan masa jeda pemilihan. Bawaslu Mamuju menyatakan tidak menemukan cukup bukti pelanggaran administratif.
• Polemik Rehabilitasi Kantor Gubernur (2025): Pada awal masa jabatan 2025, SDK menyetujui anggaran Rp18,7 miliar untuk renovasi Rumah Jabatan dan Kantor Gubernur. Angka ini menuai kritik DPRD Sulbar dan aliansi LSM karena dianggap tidak prioritas di tengah rendahnya realisasi program infrastruktur rakyat. SDK membela kebijakan tersebut sebagai kebutuhan operasional pemerintahan.

Hingga publikasi artikel ini, tidak ditemukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait kasus korupsi yang menjerat Suhardi Duka secara langsung. Namun, isu patronase politik dalam pengangkatan kerabat dan pendukungnya di beberapa posisi strategis pemerintahan provinsi mencuat dalam pemberitaan media massa lokal sepanjang 2025.

Tantangan dan Harapan

Sulawesi Barat masih menghadapi angka kemiskinan 13,2 persen per September 2025 (BPS Sulbar), tertinggi kedua di Sulawesi setelah Gorontalo. SDK mewarisi defisit infrastruktur yang cukup serius: akses air bersih baru menjangkau 58 persen rumah tangga, dan elektrifikasi desa terpencil masih di bawah 71 persen di Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah.

Tantangan utama SDK adalah mempercepat realisasi janji kampanye di tengah celah fiskal yang sempit. APBD Sulbar 2025 tercatat sebesar Rp3,8 triliun, dengan proporsi belanja pegawai mencapai 37 persen. Ruang fiskal untuk belanja modal pembangunan sangat terbatas, sehingga SDK harus mampu menarik investasi swasta dan dana pusat melalui lobi politik