Hendrik Lewerissa: Profil dan Kinerja Gubernur Maluku

Profil Singkat

Hendrik Lewerissa lahir di Ambon, 2 Maret 1968. Ia merupakan putra daerah Maluku yang meniti karier panjang di birokrasi pemerintahan provinsi sebelum akhirnya terpilih sebagai Gubernur Maluku periode 2024-2029. Berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pattimura, Lewerissa dikenal sebagai birokrat karier yang menguasai seluk-beluk administrasi pemerintahan daerah.

Ia berpasangan dengan Abdullah Vanath sebagai Wakil Gubernur, diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura.

Karier dan Riwayat Jabatan

Hendrik Lewerissa memulai karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 1992. Ia menduduki berbagai posisi strategis, antara lain Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Asisten Administrasi Umum, dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

Pada tahun 2018, ia diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Puncak karier birokrasinya terjadi pada 2019-2023 saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah definitif di bawah Gubernur Murad Ismail. Posisi ini memberinya akses luas terhadap pengelolaan anggaran dan kebijakan strategis provinsi.

Pada Pilkada Serentak 2024, Lewerissa maju sebagai calon gubernur dan memenangkan kontestasi dengan perolehan suara signifikan. Ia dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025.

Kinerja dan Program Unggulan

Janji Kampanye vs Realisasi Awal:

Dalam kampanye, Hendrik Lewerissa menjanjikan lima program prioritas: peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan antar-pulau, reformasi birokrasi berbasis digital, pengembangan sektor perikanan terintegrasi, peningkatan layanan kesehatan di daerah terpencil, dan penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan.

"Kami akan memastikan tidak ada lagi desa terisolasi di Maluku pada tahun 2027. Infrastruktur adalah nadi ekonomi rakyat." — Hendrik Lewerissa, debat kandidat Oktober 2024.

Hingga kuartal pertama 2026, dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi belanja infrastruktur mencapai 68% dari target. Proyek strategis Jalan Trans-Seram ruas Laimu-Werinama yang dijanjikan selesai 2025 mengalami keterlambatan pengadaan lahan. Sementara program Maluku Sehat dengan layanan ambulance laut untuk pulau-pulau terluar telah mengoperasikan 4 unit dari 10 unit yang dijanjikan.

• Realisasi Anggaran Infrastruktur (2025): Rp 1,2 triliun dari pagu Rp 1,8 triliun.
• Program Maluku Sehat: 4 ambulance laut beroperasi di Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Tanimbar.
• Digitalisasi Birokrasi: Sistem e-Office diluncurkan di 60% OPD per Maret 2026.

Kontroversi:

Pada Juni 2025, LSM Maluku Corruption Watch melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan ambulance laut senilai Rp 42 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku mengonfirmasi sedang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Gubernur Lewerissa membantah keterlibatan langsung dan menyerahkan proses kepada aparat penegak hukum.

Kebijakan rasionalisasi anggaran perjalanan dinas yang diterapkan per September 2025 memicu resistensi internal birokrasi. Sejumlah pejabat eselon III menyampaikan protes terbuka melalui media lokal, menilai pemangkasan hingga 40% mengganggu efektivitas koordinasi lapangan.

Isu lingkungan turut mencuat terkait pembukaan lahan untuk proyek Jalan Trans-Seram. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku mencatat potensi deforestasi seluas 120 hektar di kawasan hutan lindung, meskipun gubernur mengklaim telah mengantongi izin lingkungan lengkap.

Tantangan dan Harapan

Maluku menghadapi tantangan struktural yang memerlukan penanganan sistematis: kemiskinan 16,2% (data BPS 2025), disparitas pembangunan antar-wilayah kepulauan, rendahnya konektivitas transportasi, dan tingginya angka stunting 24,8% yang melebihi rata-rata nasional.

Efektivitas reformasi birokrasi yang diusung Lewerissa akan diuji pada pelaksanaan APBD 2026. Publik menanti percepatan proyek infrastruktur, transparansi pengadaan, dan independensi dari intervensi kepentingan politik lokal. Koalisinya yang gemuk di DPRD—menguasai 32 dari 45 kursi—sekaligus menjadi kekuatan dan potensi jebakan jika pengawasan legislatif melemah.

Hendrik Lewerissa memiliki modal pengalaman birokrasi panjang, namun masa jabatan sebagai gubernur menuntut kapasitas berbeda—kepemimpinan politik, manajemen krisis, dan akuntabilitas publik. Indikator keberhasilan akan terukur dari neraca akhir: realisasi janji kampanye, serapan anggaran berkualitas, dan perbaikan nyata kesejahteraan rakyat Maluku.