Muhidin: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Selatan

Profil Singkat

Muhidin adalah Gubernur Kalimantan Selatan yang menjabat sejak sisa masa jabatan 2021-2025 menggantikan Sahbirin Noor yang tersandung kasus korupsi. Ia dilantik sebagai gubernur definitif pada 2023 setelah sebelumnya menjabat Wakil Gubernur periode 2021-2023 mendampingi Sahbirin. Sebelum terjun ke eksekutif, Muhidin merupakan birokrat senior dengan rekam jejak panjang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pria kelahiran 1955 ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya terpilih sebagai wakil gubernur pada Pilkada 2020. Latar belakangnya yang kuat di sektor pendidikan kerap dijadikan modal politik untuk meyakinkan publik tentang kapasitas kepemimpinannya.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Muhidin dimulai sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalsel. Puncak karier birokrasinya adalah ketika menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan selama 12 tahun, dari 2008 hingga 2020. Pada Pilkada 2020, ia maju sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi petahana Sahbirin Noor dan memenangkan kontestasi. Pada November 2023, Muhidin diangkat menjadi Gubernur Kalimantan Selatan definitif melalui rapat paripurna DPRD, menggantikan Sahbirin Noor yang mengundurkan diri karena menjadi terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi yang ditangani KPK. Pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023. Dalam pidato perdananya, Muhidin menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan yang telah dirintis pendahulunya, sekaligus memulihkan kepercayaan publik yang tercoreng akibat kasus hukum sang gubernur sebelumnya.

Kinerja dan Program Unggulan

Muhidin mewarisi sejumlah janji kampanye yang dicanangkan bersama Sahbirin pada Pilkada 2020. Dokumen visi-misi pasangan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur pedesaan, penguatan sektor pendidikan, dan percepatan pembangunan Bandara Syamsudin Noor sebagai hub logistik Kalimantan. Berikut realisasi sejumlah program hingga 2025:

• Infrastruktur jalan dan jembatan: Alokasi APBD 2024 mencatat belanja infrastruktur sekitar Rp2,1 triliun. Namun sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Hulu Sungai dan Kotabaru masih berstatus rusak berat. LSM Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat kerusakan infrastruktur di jalur lingkar tambang tidak tertangani optimal.
• Sektor pendidikan: Klaim peningkatan APK SMA/SMK sederajat dari 82,3 persen (2021) menjadi 86,1 persen (2024). Namun pemerataan guru bersertifikasi di daerah terpencil masih rendah. Data Dapodik 2024 menunjukkan 32 persen guru honorer di sekolah provinsi belum memiliki sertifikasi.
• Bandara Syamsudin Noor: Proyek perluasan terminal kargo dan perpanjangan runway 2.500 meter rampung pada akhir 2024 sesuai target. Bandara ini kini melayani rute langsung ke Singapura dan Kuala Lumpur.
• Penanganan banjir: Program normalisasi Sungai Martapura dan pembangunan kolam retensi di Kabupaten Banjar masih berjalan lambat. Banjir besar Januari 2025 merendam 12 kecamatan, memicu kritik tajam dari DPRD Kalsel.

Pada sektor kesehatan, Muhidin mengklaim cakupan Universal Health Coverage mencapai 98 persen per Desember 2024. Namun Ombudsman Kalsel melaporkan 127 pengaduan terkait lambatnya klaim BPJS dan diskriminasi pasien JKN di sejumlah rumah sakit daerah sepanjang 2024.

“Kami fokus menyelesaikan mandat konstitusional. Tidak muluk-muluk, yang penting uang rakyat tidak bocor.” – Muhidin, Januari 2025, menanggapi isu lambatnya eksekusi proyek infrastruktur.

Tantangan dan Harapan

Jabatan Muhidin berakhir pada 2025. Evaluasi terhadap kepemimpinannya dinilai beragam: sektor infrastruktur strategis berjalan sesuai jadwal, tetapi persoalan banjir tahunan dan ketimpangan akses pendidikan di pedalaman masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kontroversi terbesar yang membayangi masa jabatannya adalah ia naik takhta akibat kasus korupsi pendahulunya — menempatkannya di posisi unik yang dituntut membuktikan tata kelola lebih bersih dari rezim sebelumnya. Badan Pemeriksa Keuangan pada LKPD 2023 mencatat penurunan jumlah temuan signifikan dari 17 menjadi 9 temuan dibanding tahun sebelumnya. Namun Indeks Persepsi Korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel versi Survei Penilaian Integritas KPK 2024 masih berada di skor 67,8 — masuk kategori rawan. Publik Kalsel menantikan apakah Muhidin mampu menuntaskan janji reformasi birokrasi yang bersih dan pembangunan yang berkeadilan sebelum masa jabatannya habis.