Muhidin: Profil dan Kinerja Gubernur Kalimantan Selatan

Profil Singkat

Muhidin adalah Gubernur Kalimantan Selatan yang menjabat sejak 2021. Ia lahir di Kabupaten Hulu Sungai Utara, 17 Agustus 1962. Sebelum menjadi gubernur, ia merupakan birokrat karir di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Muhidin memiliki gelar sarjana dari Universitas Lambung Mangkurat. Namanya kerap disebut sebagai representasi birokrat murni yang naik ke panggung politik tanpa latar belakang partai yang dominan. Saat kampanye, ia mengusung slogan “Kalsel Maju dan Mandiri” dengan fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karir Muhidin dimulai sejak era 1980-an. Berikut tahapan signifikan:

• Staf Biro Pemerintahan Pemprov Kalsel (1980-an)
• Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
• Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
• Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel
• Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel (2013–2018)
• Wakil Gubernur Kalsel mendampingi Sahbirin Noor (2016–2021)

Puncak karir politiknya terjadi pada Pilkada 2020. Saat itu, ia berpasangan dengan Hasnuryadi Sulaiman. Namun, kontestasi tidak berjalan mulus. Pasangan ini sempat tersandung sengketa administrasi terkait ijazah yang dipertanyakan keabsahannya. Mahkamah Agung akhirnya menolak gugatan tersebut dan KPU menetapkan keduanya sebagai pemenang.

Kinerja dan Program Unggulan

Dalam dua tahun pertama, terdapat gap antara narasi kampanye dan realisasi. Persoalan utama tersangkut pada lambatnya penyerapan APBD. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalsel mencatat realisasi belanja modal pada 2022 hanya menyentuh 78%, rendah dibanding target nasional. Meski demikian, beberapa mercusuar program tetap berjalan:

• Jalan Lingkar Luar Banjarmasin: Proyek strategis nasional. Janji tuntas 2023 molor hingga 2025 akibat pembebasan lahan. Hingga awal 2026, progres fisik mencapai 94%.
• Program Kalsel Pintar: Alokasi beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah. Realisasi anggaran sesuai janji, namun distribusi di daerah pedalaman, seperti Meratus, terkendala rute logistik.
• Pengembangan Kawasan Perbatasan: Pemerintahannya menggeber pembangunan kilang minyak dan infrastruktur dasar. Namun, kajian menunjukkan tidak adanya studi kelayakan lingkungan yang komprehensif di tahap awal, sehingga menuai protes dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.

Kontroversi mencuat pada 2023 ketika Muhidin menerbitkan kebijakan efisiensi anggaran yang membekukan dana hibah untuk sejumlah organisasi masyarakat. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk hukuman politik terhadap kritikus, meskipun Pemprov beralasan sebagai langkah penghematan pasca-Covid-19. Di sisi lain, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari BPK pada 2025 menjadi pembelaan atas tata kelola keuangan di era kepemimpinannya.

Tantangan dan Harapan

PR terbesar Muhidin adalah ketimpangan antara pusat ekonomi (Banjarmasin, Banjarbaru) dengan pedalaman. Sawit dan batu bara yang menjadi andalan pendapatan daerah berfluktuasi, namun kesejahteraan petani karet di Hulu Sungai stagnan. Deforestasi juga membayangi. Pada 2025, data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan ribuan hektar hutan di Kalsel genting akibat alih fungsi lahan tambang yang masif, bertentangan dengan janji kampanye green economy yang ia lontarkan.

Saya ingin menata Kalsel dari ujung, bukan dari tengah kota saja. Tapi kenyataannya, janji pemerataan itu masih berupa jalan bolong di pelosok yang tak kunjung diaspal sempurna.

Pernyataan di atas ia sampaikan pada debat publik Pilgub 2020. Hingga 2026, warga Kabupaten Balangan dan Kotabaru masih mengeluhkan akses jalan penghubung desa yang rusak parah, tak sejalan dengan klaim keberhasilan pembangunan.

Menjelang akhir masa jabatan pada 2026, Muhidin disibukkan dengan manuver koalisi untuk Pemilihan Gubernur selanjutnya. Ia menyatakan akan memastikan transisi berjalan aman, tetapi spekulasi politik terkait lobi-lobi di Jakarta justru menurunkan elektabilitasnya. Hasil survei Litbang Kompas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan angka kepuasan publik terhadap Muhidin di angka 52%, turun 7% dari tahun sebelumnya. Ini mengonfirmasi ketidakpuasan yang mendasar: janji pemerataan dan kemandirian ekonomi belum sepenuhnya terwujud.