Irjen Pol. Hadi Sudirman: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Utara

Irjen Pol. Hadi Sudirman: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Utara

Jul 12, 2026 - 11:12
Updated: 3 hours ago
0 0
Irjen Pol. Hadi Sudirman: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Utara

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Hadi Sudirman lahir di Malang, Jawa Timur, pada 10 Maret 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990. Sebelum menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, perwira tinggi bintang dua ini dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse, khususnya tindak pidana korupsi dan narkotika. Rekam jejak pendidikannya juga mencakup Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) Polri, yang menjadi bekal dalam memimpin satuan wilayah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Karier Hadi Sudirman dimulai sebagai perwira pertama di Kepolisian Resor Malang. Ia kemudian menduduki sejumlah posisi strategis di bidang reserse, antara lain:

  • Kasat Reskrim Polrestabes Semarang (2011–2012)
  • Wakapolrestabes Semarang (2012–2013)
  • Kapolres Blitar (2013–2014)
  • Dirreskrimsus Polda Jatim (2017–2018)
  • Kapolrestabes Surabaya (2018–2019)
  • Dirresnarkoba Polda Metro Jaya (2019–2020)
  • Wakapolda Jawa Timur (2021–2024)

Puncaknya, pada mutasi besar-besaran perwira tinggi Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/497/III/KEP./2024 tertanggal 14 Maret 2024, Hadi Sudirman diangkat sebagai Kapolda Kalimantan Utara menggantikan Irjen Pol. Daniel Adityajaya yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri. Dalam sambutan pelantikannya, ia menegaskan komitmen:

“Kaltara adalah provinsi strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Keamanan perbatasan, pemberantasan narkoba, dan perlindungan sumber daya alam menjadi prioritas mutlak. Tidak ada ruang bagi pengabaian atau setengah hati.”

Kinerja dan Program Unggulan

Janji vs Realisasi: “Kaltara Aman” dan “Kampung Tangguh Narkoba”

Saat pertama bertugas, Hadi Sudirman memproklamirkan program “Kaltara Aman” yang mencakup lima pilar: patroli perbatasan intensif, penindakan tanpa kompromi terhadap peredaran narkoba, penegakan hukum ilegal logging dan tambang, peningkatan profesionalitas personel, dan penguatan kemitraan dengan tokoh adat. Dokumen internal Polda Kaltara tertanggal April 2024 menunjukkan alokasi anggaran tambahan Rp 8,7 miliar untuk mendukung program ini. Namun, realisasi lapangan menunjukkan kontradiksi.

Sepanjang 2024–2025, Polda Kaltara di bawah kendali Hadi Sudirman berhasil mengungkap 27 kasus besar narkotika, yang terbesar adalah penyitaan 42 kg sabu asal Tawau, Malaysia, di perairan Sebatik (Oktober 2024). Angka ini naik 15% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. “Kampung Tangguh Narkoba” diluncurkan di enam daerah rawan—Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Tarakan, dan Sebatik—dengan membentuk 84 relawan desa. Namun, LSM Gerakan Anti-Narkoba Kalimantan (GANAL) dalam laporan pemantauan Juni 2025 mencatat bahwa hanya 48% dari relawan yang menerima pelatihan memadai, dan tiga dari enam kampung percontohan masih mencatat kasus pengedaran pada semester pertama 2025.

Kontroversi Penanganan Illegal Logging

Di bidang lingkungan, janji tegas terhadap illegal logging di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang belum sepenuhnya terbukti. Data Koalisi Pemantau Hutan Kaltara mencatat 14 kasus perambahan hutan yang dilaporkan ke Polda sepanjang 2024, namun hanya empat yang naik ke tahap penyidikan hingga Desember 2024. Hadi Sudirman dalam wawancara dengan media lokal pada Maret 2025 menyatakan keterbatasan personel sebagai hambatan, meskipun pada saat yang sama 82 personel dari luar BKO ditugaskan untuk operasi “Bentang Perbatasan.” Transparansi ini dikritik oleh anggota Komisi III DPR-RI asal Kaltara yang mempertanyakan efektivitas penempatan personel tersebut.

Tantangan dan Harapan

Wilayah Kalimantan Utara memiliki 1.032 kilometer garis perbatasan darat dan laut dengan Malaysia, menjadikannya salah satu polda tersulit secara geografis. Hadi Sudirman mewarisi persoalan klasik: minimnya infrastruktur, terbatasnya personel (hanya sekitar 3.800 personel untuk 486 ribu penduduk tersebar), dan tingginya potensi kejahatan transnasional. Pada Agustus 2025, musibah longsor di Long Ampung, Kabupaten

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User