Irjen Pol. Yudhiawan: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Selatan

Profil Singkat

Inspektur Jenderal Polisi Yudhiawan Wibisono menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sejak mutasi besar-besaran pada Desember 2024. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 yang meniti karier panjang di jalur reserse. Sebelum bertugas di Makassar, perwira tinggi kelahiran 1968 ini dikenal sebagai figur yang banyak menghabiskan masa dinas di lingkungan Bareskrim Polri dengan spesialisasi pada kejahatan transnasional dan kejahatan terorganisir.

Karier dan Riwayat Jabatan

Rekam jejak Yudhiawan menunjukkan pola rotasi yang konsisten di fungsi reserse. Berdasarkan dokumen Surat Telegram Kapolri nomor ST/2775/XII/KEP./2024 yang diteken pada 29 Desember 2024, mutasi ke Polda Sulsel merupakan promosi strategis. Berikut tonggak karier kunci yang tercatat di arsip Divisi Humas Polri:

• Wadirtipidter Bareskrim Polri — Posisi terakhir sebelum menjabat Kapolda. Di sini ia mengawasi penanganan kejahatan terorisme dan pendanaan terorisme, termasuk pengawalan kasus bom bunuh diri yang melibatkan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Jawa Barat (2023).
• Kapolres Metro Jakarta Pusat (2018-2019) — Masa tugas yang beririsan dengan aksi massa besar-besaran pada September 2019. Laporan dari Komnas HAM menyebut adanya penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR/MPR. Tidak ada sanksi terbuka yang dijatuhkan kepada Yudhiawan secara personal, namun Komnas HAM merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan yang dipimpinnya saat itu.
• Penyidik Utama dan Kasubdit di Bareskrim — Menangani kasus-kasus pencucian uang dan pembalakan liar skala besar. Salah satu perkara yang ditanganinya adalah kasus illegal logging di Kalimantan yang menyeret dua perusahaan cangkang asing pada 2015, meskipun proses hukumnya berakhir dengan vonis ringan di tingkat kasasi.

Kinerja dan Program Unggulan

Memasuki triwulan pertama 2025, Kapolda Yudhiawan menetapkan tiga pilar prioritas dalam apel perdananya di Lapangan Karebosi pada 6 Januari 2025. Dokumen pidato yang dirilis Bidhumas Polda Sulsel mencatat janji spesifik: (1) penurunan kejahatan jalanan secara signifikan, (2) pengamanan Pemilu 2024 dan Pilkada 2025 yang netral, serta (3) pemberantasan narkotika jaringan Lapas.

"Saya tidak ingin ada laporan warga yang mandek di meja penyidik. Semua kasus harus jelas progresnya, dan anggota yang bermain-main dengan barang bukti akan saya tindak tegas," kutipannya dalam apel tersebut, sebagaimana dirilis Tribun Timur edisi 7 Januari 2025.

Berdasarkan data aplikasi Dashboard Kinerja Polri per Maret 2025, berikut realisasi versus janji tersebut:

• Kejahatan jalanan (curat, curas, curanmor): Angka laporan justru naik 4,2% pada Januari-Februari 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari 612 laporan, baru 187 kasus (30,5%) yang P21. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional. Polda Sulsel mengklaim ada peningkatan pengungkapan begal di Mamajang dan Biringkanaya, namun data spesifik tidak dipublikasikan secara rinci.
• Netralitas Pemilu dan Pilkada: Tidak ditemukan insiden besar yang melibatkan personel Polda Sulsel secara institusional selama masa tenang Pilkada 2025. Meski demikian, Bawaslu Sulsel mencatat satu laporan dugaan keterlibatan oknum perwira menengah dalam memfasilitasi kampanye salah satu pasangan calon di Kabupaten Gowa (Februari 2025). Propam Polda menyatakan laporan tersebut masih dalam pemeriksaan internal.
• Narkotika jaringan Lapas: Program ini menjadi sorotan setelah penggerebekan di Lapas Kelas I Makassar pada 18 Maret 2025 yang mengamankan 1,2 kg sabu. Namun tidak ada satu pun pegawai Lapas yang ditetapkan sebagai tersangka hingga saat ini. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSS), Basri Mappangara, menilai operasi tersebut bersifat reaktif dan tidak menyentuh aktor intelektual di balik jaringan Lapas.

Tantangan dan Harapan

Yudhiawan mewarisi situasi keamanan yang kompleks. Maraknya geng motor bersenjata di Makassar, konflik agraria di Luwu Timur, serta potensi kebangkitan jaringan terorisme pasca-pembebasan narapidana terorisme (napiter) dari Lapas Gunungsari menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.

Warga sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti-Kekerasan Sulsel menyampaikan skeptisisme terhadap kepemimpinan baru ini. Mereka merujuk pada catatan hukum Yudhiawan saat bertugas di Jakarta. "Kami khawatir pola represif lama terbawa ke sini. Kami menuntut transparansi penanganan kasus dan penghentian kriminalisasi terhadap pembela hak rakyat," ujar Haslinda, koordinator koalisi, dalam konferensi pers di KontraS Sulsel (10 Februari 2025).

Sementara itu, dari internal, Yudhiawan menghadapi tantangan budaya kerja. Menurut data Kompolnas, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri di Sulawesi Selatan