Irjen Pol. Dwi Irianto: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Tenggara

Profil Singkat dan Latar Belakang

Inspektur Jenderal Polisi Dwi Irianto resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sejak mutasi besar-besaran di tubuh Polri pada akhir 2024. Ia menggantikan Irjen Pol. Teguh Pristiwanto dalam rotasi yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2775/XII/KEP./2024. Lahir di Bantul, Yogyakarta, Dwi Irianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1992. Sebelum menduduki posisi strategis di Sultra, ia dikenal sebagai perwira tinggi dengan spesialisasi di bidang reserse, khususnya penanganan kejahatan siber dan transnasional.

Karirnya melejit setelah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selama bertugas di Bareskrim, Dwi Irianto tercatat menangani sejumlah kasus besar, termasuk pengungkapan perdagangan data ilegal dan penipuan daring berskala internasional. Latar belakang ini menjadi modal utama dalam menghadapi dinamika kriminalitas di Sulawesi Tenggara yang kian kompleks, terutama terkait maraknya kejahatan berbasis digital dan penyelundupan.

Karier dan Riwayat Jabatan Strategis

Jabatan Kapolda Sultra bukanlah penugasan pertama Dwi Irianto di luar Pulau Jawa. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, posisi yang memberinya pengalaman langsung dalam mengelola keamanan di wilayah dengan karakteristik geografis yang menantang. Berikut kronologi jabatan kunci yang membentuk rekam jejaknya sebelum tiba di Kendari:

• Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Kapolres Metro Jakarta Barat (2015-2016), terkenal dengan operasi pemberantasan premanisme dan narkoba di kawasan ibukota.
• Komisaris Besar Polisi (Kombes): Dirreskrimsus Polda Metro Jaya (2019-2020), menangani kejahatan ekonomi dan siber skala metropolitan.
• Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (2021-2023), memimpin pengungkapan grup ransomware internasional.
• Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Wakapolda Kalimantan Selatan (2023-2024), dan Kapolda Sulawesi Tenggara (Desember 2024-sekarang).

Mutasi ke Kendari menempatkan Dwi Irianto di wilayah dengan sejumlah pekerjaan rumah pelik. Wilayah pertambangan nikel yang menjadi pusat konflik agraria, serta perairan rawan penyelundupan barang ilegal, menjadi panggung uji pertama bagi pendekatan reserse yang selama ini menjadi andalannya.

Kinerja dan Program Unggulan: Antara Janji dan Realisasi

Dalam sambutan perdananya sebagai Kapolda Sultra pada 31 Desember 2024, Dwi Irianto mengedepankan tiga janji utama: pemberantasan tambang ilegal, perlindungan investasi strategis, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang humanis. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan diliput oleh media lokal. Hingga triwulan pertama 2025, sejumlah langkah operasional telah diambil, namun ada kesenjangan antara deklarasi dan eksekusi yang perlu dicermati.

Pada sektor tambang ilegal, Polda Sultra di bawah komandonya tercatat menggelar Operasi Gabungan “Kandagha 2025” pada Januari-Februari. Operasi ini mengklaim penutupan 17 titik penambangan tanpa izin di Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka. Namun, laporan investigasi dari Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tenggara pada Maret 2025 menyebutkan bahwa beberapa titik yang disegel telah beroperasi kembali dua pekan setelah operasi berakhir. Ini menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan yang digunakan bersifat karantina permanen atau sekadar seremonial. Kapolda dalam konferensi persnya menyatakan:

Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penindakan di hulu harus disertai penegakan di sisi perizinan oleh pemerintah daerah. Kalau mesin disita, lalu keluar izin baru, itu bukan lagi domain kepolisian.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya friksi koordinasi antar-lembaga yang belum tuntas. Klaim penutupan 17 titik juga belum disertai data jumlah tersangka atau berkas perkara yang sudah P21 (lengkap dan diserahkan ke kejaksaan). Transparansi data penindakan menjadi kurang optimal.

Sementara itu, di bidang siber—keahlian asli sang Kapolda—terjadi lompatan signifikan. Pada Februari 2025, Satgas Siber Polda Sultra membongkar sindikat penipuan berkedok investasi kripto dengan korban 12.000 orang di 17 provinsi. Tersangka utama ditangkap di Kolaka. Kasus ini menjadi yang terbesar di kawasan timur Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Dwi Irianto turun langsung memimpin ekspos. Ini menjadi bukti nyata transfer keahlian dari pusat ke daerah, sesuai dengan narasi reformasi birokrasi Polri.

Dalam aspek kemasyarakatan, program "Kampung Tangguh Bebas Narkoba" yang digagas di dua kelurahan di Kendari pada Maret 2025 masih terlalu dini untuk diukur keberhasilannya. Anggaran program ini bersumber dari DIPA Polda Sultra sebesar Rp1,7 miliar. Belum ada audit independen yang mengevaluasi efektivitas penggunaan dana tersebut terhadap penurunan prevalensi narkoba di wilayah