Rulinawaty Kasmad: Akademisi dan Pejuang Pelayanan HAM Jakarta

Seorang perempuan dengan dua peran besar tengah menjadi sorotan di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jakarta. Ia adalah Rulinawaty Kasmad, figur yang tidak hanya mengajar di ruang kuliah tetapi juga memegang kendali di garda depan pelayanan publik.

Profil Perpaduan Dua Dunia

Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, namanya dikenal sebagai dosen yang berdedikasi. Namun, di luar kampus, ia mengemban tanggung jawab strategis sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta. Kombinasi langka ini menempatkannya di persimpangan antara teori dan praktik, antara kajian akademis dan implementasi nyata di masyarakat.

Latar belakang pendidikannya yang kuat di bidang hukum dan pemerintahan menjadi fondasi bagi kiprahnya. Ia kerap menekankan bahwa hak asasi manusia bukan sekadar konsep abstrak, melainkan kebutuhan konkret yang harus terpenuhi, terutama bagi kelompok rentan. Prinsip inilah yang ia bawa baik di ruang kelas maupun di balik meja birokrasi.

Memimpin Pelayanan dan Kepatuhan HAM

Sebagai kepala bidang, Rulinawaty mengawasi berbagai layanan esensial terkait HAM. Mulai dari pengaduan masyarakat, pendampingan hukum, hingga peningkatan kapasitas pemda dalam pemenuhan hak dasar. Di bawah komandonya, bidang ini tidak hanya bertindak reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya kepatuhan di kalangan aparatur dan masyarakat.

Inisiatif terbaru yang ia dorong adalah digitalisasi layanan pengaduan dan modul pelatihan HAM berbasis komunitas. Program ini menyasar sekolah, pondok pesantren, hingga balai desa, dengan tujuan menanamkan kesadaran HAM sejak dini. "Kepatuhan lahir dari pemahaman. Bila warga paham haknya, ia akan memperjuangkannya secara benar. Begitu pula pemerintah, bila sadar kewajibannya, akan melayani dengan tulus," begitu prinsip yang selalu ia sampaikan.

Data menunjukkan peningkatan jumlah pengaduan yang dilaporkan melalui kanal resmi setelah sistem baru diterapkan. Hal ini menandakan kepercayaan publik yang tumbuh, sekaligus tantangan untuk menuntaskan setiap laporan secara kredibel.

Sinergi Kampus dan Kanwil

Keunikan posisi Rulinawaty terletak pada kemampuannya menjembatani dunia akademik dan birokrasi. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, ia mengajar mata kuliah hukum tata negara dan hak asasi manusia. Mahasiswanya tidak hanya mendapat teori, tetapi juga wawasan empiris dari pengalaman langsung di lapangan. Sebaliknya, ia membawa riset dan kajian ilmiah ke dalam perumusan kebijakan di Kemenkumham.

Kolaborasi ini terwujud dalam sejumlah proyek, seperti penyusunan naskah akademik peraturan daerah tentang HAM di beberapa kabupaten/kota di Jakarta, serta riset evaluasi dampak layanan HAM bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Kampus menjadi laboratorium ide, sementara kantor wilayah menjadi wahana uji coba. Pendekatan ini mendapat apresiasi dari Kemenkumham pusat karena menghasilkan solusi berbasis bukti (evidence-based).

Tantangan dan Harapan

Meski demikian, perjalanannya tidak tanpa hambatan. Dualitas tugas menuntut manajemen waktu yang ketat. Anggaran terbatas dan cakupan wilayah yang luas menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan kreativitas. Rulinawaty mengandalkan tim solid dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, kampus lain, serta media untuk memperluas jangkauan.

Ke depan, ia berambisi memperkuat indeks kepatuhan HAM di Jakarta dengan mengintegrasikan indikator HAM ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia juga bermimpi membentuk klinik HAM di setiap kelurahan sebagai pusat konsultasi dan bantuan hukum ringan. “Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten,” ujarnya dalam sebuah seminar daring bulan lalu.

Dengan energi dan visi yang terintegrasi, Rulinawaty Kasmad menjadi bukti bahwa sekat antara akademisi dan pelayan publik bisa dipatahkan untuk menghasilkan dampak yang lebih luas. Sosoknya mengingatkan bahwa hakikat HAM adalah pelayanan, dan pelayanan itu sendiri adalah panggilan kemanusiaan.

Baca juga:

• Irjen Pol. Winarto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Selatan
• Indonesia Menuju Kepemimpinan Dewan HAM PBB 2026