Irjen Pol. Yudhiawan Wibisono: Profil dan Kinerja Kapolda Sulawesi Utara

Profil Singkat

Irjen Pol. Yudhiawan Wibisono lahir di Jakarta pada 16 Juli 1968. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dikenal sebagai perwira tinggi dengan pengalaman panjang di bidang intelijen dan keamanan. Sebelum menjabat Kapolda Sulawesi Utara, namanya mencuat saat menangani sejumlah kasus strategis di tingkat Mabes Polri, termasuk pengamanan isu terorisme dan konflik sosial.

Pelacakan rekam jejak menunjukkan Yudhiawan merupakan tipikal perwira "birokratis-intelijen" yang jarang tampil di permukaan. Ia mengawali karier sebagai Perwira Pertama di Polda Metro Jaya, lalu bergerak ke berbagai posisi intelijen, termasuk di Detasemen Khusus 88 Antiteror, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Polda Sulut. Rekam pendidikan menunjukkan ia lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim Polri) dengan fokus pada strategi intelijen kontemporer.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jabatan Kapolda Sulut disandangnya sejak Desember 2024. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2775/XII/KEP/2024 resmi menempatkannya menggantikan Irjen Pol. Setyo Budiyanto. Berikut kronologi jabatan strategis yang pernah diemban:

• Kapolres Metro Jakarta Pusat (2016–2017)
• Dirintelkam Polda Metro Jaya (2017–2018)
• Analis Kebijakan Madya Bidang Intelijen Baintelkam Polri (2018–2019)
• Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri (2019–2020)
• Wakapolda Jawa Tengah (2020–2021)
• Karo Jianstra SSDM Polri (2021–2022)
• Kapolda Jambi (2022–2023)
• Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2023–Desember 2024)
• Kapolda Sulawesi Utara (Desember 2024–sekarang)

Masa jabatannya di Jambi tercatat relatif singkat, kurang dari dua tahun. Dokumen internal Polri menunjukkan rotasi tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi penanganan konflik agraria dan kebakaran hutan di wilayah itu. Belum ada penjelasan resmi apakah rotasi itu bersifat promosi atau evaluasi.

Kinerja dan Program Unggulan

Saat serah terima jabatan, Irjen Yudhiawan mengumumkan tiga program prioritas: pengamanan investasi strategis (terutama proyek Likupang Special Economic Zone), pemberantasan peredaran narkotika jalur laut Filipina–Sulut, dan pengamanan Pilkada Serentak 2024 lanjutan 2025. Dokumen Rencana Kerja Polda Sulut 2025 menetapkan target penurunan indeks kejahatan jalanan sebesar 15% dan peningkatan kepercayaan publik menjadi 82%.

Hingga pertengahan 2025, realisasi menunjukkan gambaran campuran. Data Pusiknas Polri menunjukkan tindak kejahatan narkotika justru naik 9% pada semester pertama 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan 247 kasus dan penyitaan 2,3 kg sabu jalur laut. Ini kontras dengan janji “zero tolerance” terhadap narkotika yang ia suarakan.

“Kami akan menutup semua celah masuk narkoba dari laut, tidak ada kompromi,” ujarnya dalam konferensi pers perdana, 20 Desember 2024.

Di sisi lain, pengamanan tahapan Pilkada 2025 di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Selatan berjalan kondusif, meski tidak sepenuhnya tanpa dinamika. Satu laporan Bawaslu mencatat tiga personel Polsek diduga tak netral, kasus yang belum tuntas ditangani Bidpropam Polda.

Kontroversi lain muncul dari pengadaan kendaraan dinas tahun 2025. Laporan BPK Perwakilan Sulut menemukan adanya kelebihan harga senilai Rp1,7 miliar dalam proyek pengadaan 12 unit kendaraan operasional. Irjen Yudhiawan merespons dengan pernyataan akan “mengaudit internal” tanpa menyebut jangka waktu. Kasus ini berpotensi menghambat target penyerapan anggaran yang ia canangkan 95%.

Tantangan dan Harapan

Sulawesi Utara 2025–2026 menghadapi risiko keamanan multidimensi. Laporan intelejen BIN mengidentifikasi tiga ancaman utama: peningkatan aktivitas jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sisa yang bergerak dari Poso, lalu konflik lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Bolaang Mongondow, serta operasi penyelundupan manusia dan barang dari Filipina Selatan. Ini semua menjadi ujian nyata bagi Kapolda yang berlatar belakang intelijen kuat.

Yang tak kalah penting adalah pengamanan agenda nasional 2026, termasuk Pemilu legislatif. Janji Irjen Yudhiawan untuk menjamin netralitas Polri akan diuji, mengingat kasus ketidaknetralan selama Pilkada 2024 lalu masih menyisakan ketidakpercayaan publik. Survei Litbang Kompas Januari 2026 menunjukkan indeks kepercayaan publik terhadap Polda Sulut di angka 72%, jauh di bawah target 82% yang ia patok.

Tanpa langkah konkret menyelesaikan temuan BPK dan penurunan kasus