DTKJ Usul Mikrotrans Tak Gratis Lagi, Tarifnya Rp 2.000

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyampaikan usulan agar layanan Mikrotrans yang selama ini gratis mulai dikenakan tarif. Ketua DTKJ Sugihardjo mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan tarif sebesar Rp2.000 untuk sekali perjalanan jarak dekat dengan angkutan pengumpan Transjakarta itu.

Menurut laporan yang diterima media kami, usulan ini disampaikan Sugihardjo di Balai Kota Jakarta, Jumat (3/7/2026). Mikrotrans saat ini beroperasi tanpa biaya sebagai bagian dari program transportasi inklusif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, perubahan skema pembiayaan dinilai perlu untuk menjaga keberlanjutan operasional serta meningkatkan mutu pelayanan.

"Kalau hanya untuk jarak dekat hanya naik Mikrotrans itu tarifnya Rp2.000. Kita mengusulkan Rp2.000. Nah ini memang dari nggak bayar, jadi bayar ya,"

Mikrotrans selama ini menjadi andalan warga untuk mencapai halte-halte Transjakarta atau menjangkau permukiman yang tidak dilalui bus besar. Dengan tarif baru, DTKJ berharap ada subsidi silang yang memungkinkan peningkatan frekuensi armada, peremajaan kendaraan, serta penambahan rute di kawasan padat penduduk.

Pro dan Kontra Usulan Tarif

Rencana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pengguna mengaku keberatan karena Mikrotrans kerap dimanfaatkan oleh pekerja informal dan pelajar yang mengandalkan moda gratis untuk mobilitas harian. Namun, kalangan pemerhati transportasi menilai tarif rendah seperti Rp2.000 masih jauh lebih murah dibandingkan ongkos ojek daring atau angkutan kota konvensional.

Di sisi lain, DTKJ menegaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap rekomendasi dan akan dikaji lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Apabila disetujui, penerapan tarif diharapkan bisa berjalan bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga Jakarta. Langkah ini, jika direalisasikan, akan menjadi bagian dari transformasi besar layanan transportasi publik Jakarta yang mulai beralih dari ketergantungan subsidi penuh ke model pembiayaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti pemberlakuan tarif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghitung potensi dampak sosial serta menyiapkan mekanisme integrasi tarif dengan layanan Transjakarta bus besar agar pengguna tidak terbebani biaya ganda saat berganti moda.