KPK Buka Peluang Panggil Menhut Raja Juli Terkait Kasus Bupati Kuansing

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan besar untuk memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. Langkah ini muncul setelah terungkapnya adanya pertemuan antara Raja Juli dan Suhardiman Amby beberapa waktu sebelum operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh tim penyidik KPK di wilayah tersebut.

Menurut laporan yang dihimpun Lurusin.com, pertemuan antara Menteri Kehutanan dengan Bupati Kuansing tersebut kini menjadi sorotan utama penyidik untuk menelusuri lebih jauh keterkaitannya dengan kasus yang tengah ditangani. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti alur bukti secara ketat dalam pengusutan kasus ini. Ia menyatakan, apabila bukti-bukti yang ada mengarah kepada pihak tertentu, termasuk pejabat tinggi negara, penyidik tidak akan ragu untuk melakukan pemanggilan guna menggali keterangan lebih lanjut.

"Kalau memang itu nanti ada bukti mengarah ke sana, penyidik tentu terbuka untuk kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan yang berkaitan dengan dugaan aliran tersebut," ujar Budi Prasetyo kepada media kami, Jumat (3/7/2026).

Pernyataan resmi tersebut disampaikan usai munculnya berbagai spekulasi di ruang publik terkait pertemuan antara Menhut Raja Juli dengan Bupati Kuansing menjelang OTT. KPK sendiri saat ini tengah mendalami aliran dana dan transaksi yang diduga terkait dengan praktik korupsi di wilayah Kuantan Singingi. Penyidik berwenang memanggil siapa saja yang dianggap dapat memberikan keterangan atau klarifikasi guna memperkuat temuan dalam penyelidikan dan pengembangan perkara.

Klarifikasi Menhut Soal Pertemuan Sebelum OTT

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah memberikan klarifikasi resmi terkait pertemuannya dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby menjelang dilakukannya OTT oleh KPK. Dalam klarifikasinya, Raja Juli membantah keras adanya pertemuan yang terkait dengan urusan terselubung atau praktik suap. Menurutnya, pertemuan tersebut semata-mata merupakan bagian dari koordinasi rutin terkait program kehutanan dan pembangunan di wilayah Kuantan Singingi.

KPK menegaskan bahwa hingga saat ini proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan diperiksa sebagai saksi atau bahkan tersangka. Masyarakat diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi penyidik untuk bekerja secara profesional, obyektif, dan independen. Lurusin.com akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru serta fakta yang akurat bagi publik.