BI Kembangkan Layanan Bank Sentral Lintas Negara Dukung Ekonomi

Bank Indonesia (BI) tengah mempercepat pembangunan infrastruktur keuangan lintas batas yang dinilai menjadi tulang punggung baru aktivitas ekonomi antarnegara. Langkah ini bukan sekadar proyek teknokratik biasa, melainkan bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang kian tajam.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A. M. Djiwandono, menegaskan bahwa pengembangan layanan bank sentral yang andal tidak lagi bisa ditawar. Aktivitas ekonomi lintas negara, mulai dari perdagangan barang, investasi, hingga pengiriman uang pekerja migran, menuntut sistem pembayaran yang cepat, murah, dan aman.

"Pengembangan aktivitas ekonomi dan keuangan lintas negara harus ditopang oleh layanan bank sentral yang andal. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi menyangkut kepentingan strategis bangsa," ujar Thomas dalam keterangan resminya.

Pernyataan itu muncul di tengah derasnya arus digitalisasi keuangan yang mengubah peta transaksi global. Selama puluhan tahun, sistem pembayaran lintas batas dikuasai jaringan perbankan koresponden yang berlapis, mahal, dan lambat. Bank Indonesia melihat celah itu sebagai peluang untuk mendorong skema pembayaran regional yang lebih adil bagi negara berkembang.

Konektivitas Pembayaran Jadi Kunci Daya Saing

Dalam beberapa tahun terakhir, BI gencar menjalin kerja sama pembayaran lintas batas dengan sejumlah bank sentral negara mitra, termasuk kawasan ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya. Kerja sama ini memungkinkan transaksi menggunakan mata uang lokal tanpa harus melewati dolar Amerika Serikat.

Langkah ini sejalan dengan upaya mendorong penggunaan Local Currency Transaction (LCT) yang mampu menekan biaya konversi, mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut catatan BI, volume transaksi LCT terus menanjak dari tahun ke tahun. Angka ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha terhadap skema yang dibangun bank sentral.

Bukan Sekadar Infrastruktur Teknologi

Yang menarik, persoalan ini bukan semata soal mesin dan kode. Ada dimensi geopolitik yang melekat erat. Ketergantungan pada satu mata uang global membuat negara-negara berkembang rentan terhadap guncangan kebijakan moneter negara adidaya.

Pengamat ekonomi menilai diversifikasi sistem pembayaran adalah bentuk kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya di era globalisasi digital.

Bank Indonesia memastikan pengembangan layanan ini berjalan dengan prinsip tata kelola yang kuat, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap standar internasional anti pencucian uang. Tanpa itu, kepercayaan pasar akan sulit dibangun.

Ke depan, tantangannya jelas: memastikan integrasi sistem tidak berhenti di atas kertas. Kolaborasi antarnegara, kesiapan industri perbankan, dan literasi pelaku usaha menjadi PR besar yang harus dituntaskan bersama. Jika berhasil, Indonesia tak hanya menjadi pengguna sistem global, tetapi juga salah satu arsiteknya.