Link Pendaftaran BLT via Ponsel Dipastikan Hoaks

Klaim bahwa masyarakat dapat mendaftar pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui sebuah tautan yang diakses lewat telepon seluler beredar luas di platform pesan instan. Pesan tersebut menyertakan sebuah link yang diklaim sebagai jalur resmi registrasi penerima dana bantuan. Setelah dilakukan verifikasi forensik terhadap alamat, konten, dan kebijakan distribusi bantuan resmi, klaim ini tidak memiliki dasar faktual.

Klaim dan Sumber yang Beredar

Narasi yang menyebar menyatakan: “Bagi yang belum dapat BLT, bisa daftar lewat link ini, langsung cair ke rekening.” Tautan yang disertakan menggunakan format tidak lazim dan tidak mengarah ke domain pemerintah sama sekali. Klaim ini muncul pertama kali di grup WhatsApp yang tidak terverifikasi, lalu meluas ke Facebook dan TikTok. Sumber asli pesan tidak dapat diidentifikasi karena disebarkan secara anonim dengan teknik copy-paste massal.

Pemeriksaan Teknis Tautan

Berdasarkan verifikasi terhadap tautan tersebut, sejumlah kejanggalan langsung terdeteksi. Pertama, struktur URL tidak menggunakan domain resmi berakhiran .go.id, melainkan domain publik dengan akhiran .site, yang kerap digunakan untuk situs penipuan. Kedua, ketika diakses melalui lingkungan terisolasi, halaman tersebut meniru tampilan situs resmi Kementerian Sosial, namun kode sumber menunjukkan tidak ada enkripsi data dan tidak tercatat di direktori SSL pemerintah. Tidak ada sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk domain itu. Ketiga, formulir yang disajikan meminta data pribadi seperti NIK, nomor KK, nama ibu kandung, hingga nomor handphone—informasi yang sering disalahgunakan untuk pembajakan akun keuangan.

Klarifikasi Otoritas Resmi

Kementerian Sosial melalui akun resmi Instagram @kemensosri telah berulang kali menegaskan bahwa pendaftaran BLT tidak pernah dilakukan melalui tautan terbuka yang disebar lewat WhatsApp atau media sosial. Berdasarkan data resmi, penyaluran BLT—khususnya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH)—dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Masyarakat yang memenuhi syarat terdaftar secara otomatis, bukan melalui registrasi mandiri lewat link. Dalam keterangan tertanggal 14 Maret 2025, Kemensos menyebutkan bahwa semua kanal pendaftaran hanya melalui aplikasi Cek Bansos resmi di Play Store dan situs cekbansos.kemensos.go.id, dan tidak ada link pendaftaran terpisah.

Modus Penipuan Serupa dan Jejak Digital

Penelusuran lebih dalam mengungkap bahwa pola serupa sudah muncul sejak tahun 2022. Modusnya identik: pelaku membuat tautan palsu yang mengatasnamakan program bantuan, lalu meminta korbannya mengirimkan kode OTP atau PIN perbankan dengan dalih verifikasi. Di kasus ini, halaman login palsu meminta calon korban mengisi sembilan digit kode rahasia yang mereka sebut sebagai “kode akses dana,” padahal faktanya kode OTP untuk transaksi penarikan. Hasil scan dengan perangkat analitik menunjukkan bahwa semua data yang dimasukkan langsung dikirim ke server di luar Indonesia tanpa melalui protokol standar keamanan. Alamat IP server tercatat di negara dengan regulasi siber yang lemah.

Dampak Sosial dan Risiko Keamanan

Efek dari klaim semacam ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga menempatkan masyarakat rentan pada kehilangan uang dan penyalahgunaan identitas. Risikonya meningkat karena pesan disebarkan secara berantai oleh individu yang percaya, sehingga memperluas korban. Data aduan dari Cyber Crime Polri mencatat peningkatan laporan penipuan berkedok bantuan sosial sebesar 37% selama kuartal pertama 2025, dengan rata-rata kerugian mencapai Rp2,7 juta per korban. Mayoritas bermula dari klik pada tautan tidak resmi yang beredar di ponsel.

Kesimpulan Verifikasi

Berdasarkan verifikasi teknis, klarifikasi otoritas, dan pola penipuan yang terekam, klaim tentang link pendaftaran pencairan BLT lewat handphone adalah Hoaks. Tidak ada satu pun bukti yang menghubungkan tautan tersebut dengan program resmi pemerintah. Faktanya, pendaftaran BLT hanya berlangsung lewat saluran tetap berbasis DTKS, tanpa perlu mengakses link eksternal. Masyarakat diimbau untuk tidak mengklik, tidak mengisi data, dan segera melaporkan pesan serupa ke layanan aduan Pemerintah melalui 1708 atau akun resmi Kemensos.