Setoran Pajak Diprediksi Tak Capai Target, Purbaya Andalkan Coretax

Penerimaan negara dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai diperkirakan tidak mampu menyentuh angka yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Proyeksi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2025).

Dalam outlook postur APBN 2026 yang dipaparkan, penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya diprediksi mencapai Rp2.310,8 triliun. Angka itu setara dengan 98 persen dari target yang seharusnya Rp2.357,7 triliun. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai diestimasi berada di level Rp320,6 triliun, atau baru 95,4 persen dari target Rp336 triliun. Meski meleset dari patokan, kedua pos penerimaan ini masih mencatatkan pertumbuhan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

“Pajak Rp2.310,8 triliun tumbuh 20,5% year-on-year, serta kepabeanan dan cukai Rp320,6 triliun tumbuh 6,8%,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan, tekanan ekonomi global serta dinamika harga komoditas yang belum sepenuhnya pulih menjadi faktor utama yang menghambat laju setoran pajak dan cukai. Di sisi lain, konsumsi domestik yang mulai menggeliat belum cukup kuat untuk mengompensasi penurunan basis pajak dari sektor eksternal. Kondisi inilah yang membuat target fiskal sulit tergapai sepenuhnya, kendati tren pertumbuhan masih positif.

Untuk mengejar selisih yang ada, pemerintah kini menaruh harapan besar pada reformasi administrasi perpajakan melalui sistem inti administrasi perpajakan (Coretax). Sistem digital ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Dengan Coretax, Direktorat Jenderal Pajak dapat memperkuat basis data, meminimalkan celah penghindaran pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efisien.

Purbaya mengisyaratkan bahwa implementasi Coretax yang semakin matang akan menjadi senjata utama untuk mengerek penerimaan dalam jangka menengah. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Sistem perpajakan yang modern dan transparan adalah kunci agar ruang fiskal kita tetap sehat,” tegasnya. Harapannya, dengan beroperasinya Coretax secara penuh, potensi pajak yang selama ini belum tergali bisa segera dioptimalkan.

Di luar sektor pajak, outlook kepabeanan dan cukai juga menunjukkan sinyal kewaspadaan. Penurunan volume impor barang konsumsi dan bahan baku turut memberikan tekanan pada penerimaan bea masuk. Sementara itu, penerimaan cukai hasil tembakau relatif stabil namun belum cukup kuat untuk menutup kekurangan dari pos bea keluar yang melandai seiring normalisasi harga komoditas unggulan.

Badan Anggaran DPR pun mendorong agar pemerintah segera menyusun strategi mitigasi, termasuk memperluas basis pajak baru dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan. Beberapa anggota dewan meminta agar kenaikan tarif cukai dilakukan secara terukur agar tidak membebani industri padat karya yang sedang berupaya pulih.

Dengan outlook yang belum mencapai seratus persen ini, Kementerian Keuangan berkomitmen menjaga defisit APBN tetap dalam batas aman melalui optimalisasi belanja negara. Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa risiko fiskal masih terkendali dan tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah. Fokus kini diarahkan pada penguatan digitalisasi pajak melalui Coretax agar target penerimaan di tahun-tahun mendatang bisa lebih konsisten tercapai. Lurusin.com akan terus memantau perkembangan implementasi sistem ini serta dinamika APBN selanjutnya.