admin
Profil Singkat
Rahmat Mirzani Djausal lahir dari rahim politik Lampung yang dinamis. Kiprahnya sebagai Gubernur Lampung periode 2024–2029 menandai fase baru pasca-era kepemimpinan sebelumnya. Ia bukanlah nama yang tiba-tiba muncul; ia adalah kader partai berlambang banteng yang merintis karier dari struktur paling bawah, mesin politik yang solid di wilayah pesisir timur Sumatera. Sebelum menduduki kursi tertinggi di provinsi berjuluk "Sai Bumi Ruwa Jurai" tersebut, rekam jejaknya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dalam dua periode menjadi fondasi basis massa yang signifikan. Latar belakangnya sebagai pengusaha lokal di bidang konstruksi dan energi kerap kali disandingkan dengan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan berorientasi pada pembangunan fisik.
Karier dan Riwayat Jabatan
Trajektori politik Djausal terbilang konvensional namun efektif. Puncaknya terjadi pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, di mana koalisinya yang gemuk berhasil mengantarkan ia menuju kemenangan. Sebelum menjabat Gubernur, catatan transparansi legislatifnya di DPRD Lampung menjadi sorotan. Ia tercatat aktif di Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, sebuah posisi strategis yang kelak menjadi cetak biru visi "Lampung Terang dan Maju" miliknya. Namun, masa transisi dari legislatif ke eksekutif tidak sepenuhnya mulus; sejumlah LSM lokal sempat mempertanyakan potensi konflik kepentingan antara bisnis keluarganya dengan proyek-proyek infrastruktur yang kini berada di bawah kendali mutlaknya.
Kinerja dan Program Unggulan: Uji Petik Janji vs Realisasi
Narasi kampanye Djausal bertumpu pada tiga pilar: percepatan jalan tol, industrialisasi berbasis komoditas pertanian, dan perbaikan layanan kesehatan. Setelah lebih dari satu tahun memimpin, cold facts di lapangan menunjukkan dikotomi yang tajam antara cetak biru dan eksekusi.
Janji Kampanye: "Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Lampung akan tersambung penuh dalam 100 hari kerja pertama."
Realisasi (data per akhir 2025): Hingga triwulan keempat 2025, progres pembebasan lahan untuk ruas Menggala–Simpang Pematang masih tersendat di angka 78,9%, terganjal sengketa lahan marjinal yang penyelesaiannya lambat. Pemerintah Provinsi di bawah Djausal lebih memilih pendekatan non-litigasi yang berkepanjangan.
Janji Kampanye: "Kami swasembada jagung. Tidak ada lagi petani yang menjerit karena harga anjlok."
Realisasi (data BPS & Disbunak 2025): Harga komoditas unggulan seperti singkong dan jagung di sentra produksi Lampung Tengah dan Tulang Bawang memang sempat mengalami stabilitas pada triwulan II 2025, namun para peneliti mencatat hal itu lebih disebabkan oleh kebijakan tarif ekspor nasional, bukan murni dari skema kartu tani digital yang digadang-gadang. Program "Kartu Petani Berjaya" yang diinisiasi pemprov justru menuai keluhan akibat gangguan teknis server dan keterlambatan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak tersinkron
Comments (0)