Rahmat Mirzani Djausal: Profil dan Kinerja Gubernur Lampung

Profil Singkat

Rahmat Mirzani Djausal lahir di Bandar Lampung, 18 Maret 1970. Ia merupakan putra dari Djausal Muhammad, tokoh birokrat senior Lampung yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung era 1990-an. Latar belakang keluarga birokrat membentuk jaringan politik yang kemudian menjadi fondasi kariernya. Rahmat menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (lulus 1993), kemudian melanjutkan S2 Administrasi Publik di Universitas Indonesia. Gelar doktor ia peroleh dari Universitas Padjadjaran pada 2012 dengan disertasi tentang tata kelola pemerintahan daerah.

Karier dan Riwayat Jabatan

Rahmat memulai karier sebagai PNS di Pemerintah Provinsi Lampung pada 1995. Ia menduduki posisi Kepala Biro Hukum (2005-2008), Kepala Dinas Pendapatan Daerah (2008-2011), dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (2011-2018). Pada Pilkada 2018, Rahmat maju sebagai calon gubernur didukung koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Ia memenangkan kontestasi dengan perolehan suara 38,2%, mengungguli dua pasangan calon lainnya. Pada Pilkada 2024, Rahmat terpilih kembali untuk periode kedua dengan kemenangan telak 52,7%, menunjukkan konsolidasi mesin politik yang kuat.

Kinerja dan Program Unggulan

Kampanye Rahmat 2018 bertumpu pada tiga janji utama: reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur jalan provinsi, dan pengentasan kemiskinan. Berikut rekam jejak realisasinya berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan laporan BPK Perwakilan Lampung:

Infrastruktur Jalan: Janji kampanye menargetkan pembangunan dan perbaikan 1.500 km jalan provinsi dalam lima tahun. Realisasi hingga 2024 tercatat 1.087 km (72,5%). Program ini didanai melalui pinjaman daerah sebesar Rp 2,3 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Laporan BPK 2023 mencatat bahwa 23% jalan yang dibangun mengalami kerusakan dini dalam dua tahun pertama. Dinas PUPR menyatakan faktor cuaca dan kelebihan muatan kendaraan sebagai penyebab.

Kemiskinan: Angka kemiskinan Lampung pada 2018 sebesar 12,62%. Target penurunan hingga 9% pada 2023. Realisasi per Maret 2024 tercatat 10,85%, turun 1,77 poin persentase, meleset dari target. Ketimpangan antarwilayah masih tinggi: Kota Bandar Lampung (4,2%) versus Kabupaten Pesisir Barat (18,1%).

Reformasi Birokrasi: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lampung meningkat dari nilai C (2018) menjadi B (2023). Indeks Reformasi Birokrasi naik dari 58,21 menjadi 67,40. Namun, pemerintah provinsi tercatat memiliki 1.247 tenaga honorer yang belum terselesaikan statusnya per Desember 2024, melampaui batas tenggat penghapusan honorer November 2023 sesuai mandat PP Nomor 49 Tahun 2018.

"Kami akan menghapus kemiskinan ekstrem di Lampung pada 2024." — Janji kampanye Rahmat Mirzani Djausal, debat publik Pilkada 2018.

Kemiskinan ekstrem di Lampung per Maret 2024 masih tercatat 2,1% (sekitar 187.000 jiwa), belum mencapai target 0%.

Tantangan dan Harapan

Beberapa catatan kritis selama kepemimpinan Rahmat:

• Kasus Korupsi: Pada 2022, Kejaksaan Tinggi Lampung menetapkan Kepala Dinas Perdagangan sebagai tersangka korupsi pengadaan pasar rakyat senilai Rp 42 miliar. Rahmat tidak tersangkut langsung, tetapi kasus ini memunculkan pertanyaan tentang pengawasan internal. Gubernur kemudian merotasi jabatan dan membentuk unit kepatuhan internal pada 2023.
• Konflik Agraria: Konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Mesuji dan Tulang Bawang Barat belum menemukan resolusi permanen. Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat 17 konflik agraria aktif di Lampung per 2024, tertinggi di Sumatra bagian selatan. Pemerintah provinsi membentuk tim penyelesaian konflik agraria pada 2023, tetapi baru menyelesaikan 3 dari 17 kasus.
• Kritik CSO: FITRA Lampung melaporkan bahwa 38% belanja APBD 2023 dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional rutin, sementara belanja modal hanya 14%, di bawah rata-rata nasional 22%. Pola ini dinilai menghambat percepatan pembangunan.
• Infrastruktur Strategis: Proyek Jalan Tol Trans-Sumatra ruas Bakauheni–Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar–Pematang Panggang terselesaikan pada 2024, membuka konektivitas baru. Namun, dampak ekonomi masih terkonsentrasi di koridor tol, belum menyebar ke daerah hinterland.
• Prospek Periode Kedua: Rahmat menjanjikan fokus pada industrialisasi hilir pertanian, pengembangan energi terbarukan (geothermal dan surya), serta reformasi tata kelola BUMD. Apakah periode kedua akan berbeda dari periode pertama? Publik Lampung menanti realisasi, bukan sekadar retorika.