Hendropriyono dan Mubasyier Fatah Soroti Kesiapan Pertahanan Siber Nasional

JAKARTA — Dua sosok dari dua generasi dan latar belakang berbeda bersatu menyoroti urgensi transformasi pertahanan siber Indonesia. AM Hendropriyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer sekaligus Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, berdampingan dengan Mubasyier Fatah, praktisi keamanan siber dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), dalam sebuah diskusi tertutup bertema “Menata Ulang Arsitektur Keamanan Nasional di Era Digital”. Pertemuan itu menyiratkan pergeseran wacana keamanan dari ranah militer murni menuju kolaborasi lintas sektor.

Sinyal Kuat dari Dua Kutub Strategis

Kehadiran Hendropriyono dan Mubasyier Fatah bukan sekadar simbol. AM Hendropriyono, yang juga menyandang gelar Profesor Emeritus Universitas Pertahanan Indonesia, adalah tokoh sentral dalam pembentukan doktrin intelijen modern tanah air. Sementara Mubasyier mewakili wajah baru keamanan siber yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil melalui jaringan NU. Bersama-sama, mereka menegaskan bahwa ancaman masa depan bukan lagi soal jumlah tank atau pesawat tempur, melainkan ketahanan terhadap serangan siber yang bisa melumpuhkan sektor perbankan, energi, dan komunikasi publik.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan konvensional. Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur vital negara tanpa satu pun tembakan dilepaskan,” tegas Hendropriyono, mengutip pengalamannya membidani Badan Intelijen Negara.

Ancaman Perang Generasi Keempat

Hendropriyono memaparkan konsep fourth-generation warfare—perang yang menggabungkan disinformasi massal, sabotase ekonomi digital, dan propaganda radikal—sebagai ancaman nyata bagi Indonesia. Menurutnya, intelijen pertahanan kini wajib memperluas radar pengawasan hingga ke dark web dan platform terenkripsi yang kerap menjadi ruang gerak jaringan transnasional.

Mubasyier Fatah menyambut dengan perspektif praktis. Sebagai seseorang yang sehari-hari bergelut dengan celah keamanan sistem digital, ia menekankan bahwa 80% insiden siber di Indonesia bermula dari kelalaian manusia, bukan dari kerumitan teknologi.

“Kita sering terjebak pada pembelian alat mahal, tetapi lupa membangun budaya keamanan. Nahdlatul Ulama mendorong literasi digital sampai ke pelosok pesantren agar umat tidak mudah terpancing hoaks yang menjadi pintu masuk radikalisasi,” ujar Mubasyier.

NU dan Paradigma Keamanan Berbasis Komunitas

Keterlibatan Mubasyier Fatah melalui ISNU menandai babak baru: keamanan siber dijadikan gerakan kultural. Dalam paparannya, ia menjelaskan program “Santri Cyber Aware” yang sudah menjangkau 200 pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Materinya mencakup pengenalan phishing, pengamanan akun media sosial, hingga verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Pendekatan ini dianggap lebih membumi dibanding seminar-serum elite di perkantoran Jakarta.

• Pilar utama program: Edukasi kritis terhadap konten digital.
• Target: 5.000 pesantren pada 2027.
• Kolaborator: BSSN, Kominfo, dan lembaga filantropi Islam.

Hendropriyono menyebut inisiatif tersebut sebagai “benteng kultural” yang sangat dibutuhkan negara kepulauan dengan keragaman media seperti Indonesia. Ia mengaku telah mendiskusikan skema sertifikasi kompetensi intelijen dasar yang bisa diadaptasi untuk para pengasuh pesantren guna memperkuat deteksi dini di akar rumput.

Regulasi dan Kesiapan Infrastruktur

Kedua tokoh sepakat bahwa Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang masih mandek di parlemen perlu segera disahkan. Namun, Hendropriyono mengingatkan agar regulasi itu tidak mencederai kebebasan sipil.

“Intelijen tanpa kontrol hukum hanya akan melahirkan tirani. Keseimbangan antara kecepatan penindakan dan perlindungan privasi harus menjadi garis merah,” katanya.

Mubasyier lebih vokal soal kebutuhan konkret: pemerintah harus segera membangun National SOC (Security Operations Center) terdesentralisasi yang terhubung ke pemda, serta memperbanyak talenta keamanan siber. Saat ini Indonesia kekurangan sekitar 30.000 profesional di bidang tersebut, ketimpangan yang bisa dieksploitasi oleh aktor jahat.

Kolaborasi Antar-Generasi Jadi Kunci

Di penghujung diskusi, keduanya menyepakati pembentukan forum berkelanjutan yang mempertemukan lembaga intelijen, perguruan tinggi, dan ormas keagamaan. Forum itu direncanakan bernama “Pusat Kajian Pertahanan Digital Nasional” dan akan dikelola bersama oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan PP ISNU. Hendropriyono diusulkan sebagai ketua penasihat, sementara Mubasyier akan memimpin tim teknis yang mengurusi roadmap keamanan siber berbasis komunitas.

Langkah ini merefleksikan semangat zaman: pertahanan tak lagi bisa dikerjakan dengan pendekatan otoriter dan satu arah. Negara perlu merangkul kekuatan masyarakat sipil, dunia akademik, dan ormas besar seperti NU agar fondasi keamanan digital benar-benar kokoh dari hulu ke hilir.