Bambang Suherman dan Didin Nasirudin Bahas Kunci Filantropi dan Komunikasi Politik

Jakarta — Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak hanya bertumpu pada sistem politik formal, melainkan juga pada kekuatan masyarakat sipil dan komunikasi publik yang sehat. Melihat urgensi itu, sebuah seminar nasional bertajuk “Sinergi Filantropi dan Komunikasi Politik untuk Demokrasi yang Berkeadilan” digelar di Universitas SAHID, Jakarta, menghadirkan dua sosok kunci dari ranah yang berbeda namun saling melengkapi: Bambang Suherman, Anggota Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, dan Didin Nasirudin, Managing Director Bening Communication yang juga menempuh Program Doktor Komunikasi Politik & Diplomasi di kampus tersebut.

Seminar yang dihadiri akademisi, aktivis, dan praktisi komunikasi ini menjadi panggung bagi kedua narasumber untuk memaparkan bagaimana pendekatan filantropi yang transformatif dan strategi komunikasi politik dapat memperkuat partisipasi publik sekaligus memitigasi polarisasi.

Filantropi Strategis: dari Karitas ke Pemberdayaan

Bambang Suherman membuka sesinya dengan menegaskan bahwa lanskap filantropi Indonesia telah bergeser dari sekadar aksi sosial karitatif menuju upaya pemberdayaan yang berkelanjutan. “Ini bukan lagi tentang memberi ikan, melainkan membangun kolam, jaring, dan pasar agar komunitas bisa mandiri,” tuturnya. Ia menyoroti peran Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dalam mengorkestrasi pendanaan sosial agar menyasar akar masalah, mulai dari pendidikan inklusif, pengembangan ekonomi lokal, hingga advokasi kebijakan publik.

“Filantropi modern harus berani bermitra dengan pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan dampak sistemik. Ketika modal sosial bertemu dengan kebijakan yang tepat, demokrasi akan tumbuh dari akar rumput,” ujar Bambang.

Data internal PFI yang dipaparkannya menunjukkan bahwa lebih dari 45% anggota kini mengalokasikan dana mereka pada program pembangunan kapasitas masyarakat, bukan hanya bantuan langsung. Angka itu menjadi sinyal bahwa filantropi di Indonesia semakin matang dan siap menjadi penopang demokrasi.

Komunikasi Politik di Era Disrupsi

Beralih ke sesi berikutnya, Didin Nasirudin mengupas pengaruh dinamika komunikasi politik global—khususnya Amerika Serikat—terhadap lanskap politik Indonesia. Sebagai pemerhati politik AS dan praktisi komunikasi strategis, ia menekankan bahwa disinformasi dan fragmentasi media telah menjadi musuh bersama demokrasi di banyak negara.

“Kita bisa belajar dari polarisasi di Amerika Serikat. Teknologi memang mempermudah partisipasi, tetapi ruang gema dan berita palsu dapat merusak deliberasi publik. Indonesia butuh literasi politik yang canggih untuk menyaring informasi,” tegas Didin.

Ia memaparkan pengalamannya memimpin Bening Communication dalam merancang kampanye komunikasi berbasis riset yang menekankan etika dan narasi positif. Selain itu, statusnya sebagai mahasiswa doktoral di Universitas SAHID memberinya perspektif akademis tentang diplomasi publik. Menurutnya, komunikasi politik yang efektif harus mampu menjembatani elit dan warga biasa, mengubah perdebatan menjadi dialog.

Kolaborasi Lintas Sektor: Sebuah Perbandingan

Seminar ini juga menyuguhkan peta kontribusi kedua tokoh dalam ranahnya masing-masing. Berikut perbandingan singkat peran mereka:

Melalui perbandingan ini, tampak bahwa meskipun titik tolak mereka berbeda, keduanya sama-sama menargetkan penguatan fondasi demokrasi dari sisi sosial dan komunikasi.

Para peserta seminar menyambut antusias, terutama saat sesi tanya jawab membahas kemungkinan kolaborasi antara lembaga filantropi dan konsultan komunikasi untuk melawan hoaks menjelang pemilu. Bambang dan Didin sepakat bahwa kepercayaan publik adalah aset mahal yang harus dijaga melalui transparansi dan partisipasi bermakna. Dengan semangat baru yang terpantik dari pertemuan itu, sinergi filantropi dan komunikasi politik di Indonesia diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi ekosistem yang saling memperkuat demi demokrasi yang lebih matang.