Herman Deru: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Selatan

Profil Singkat

Herman Deru lahir di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 17 November 1964. Ia menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di Muara Enim sebelum melanjutkan studi ke Jakarta. Herman Deru bukan produk birokrasi murni — ia membangun karier dari dunia swasta dan organisasi kemasyarakatan sebelum terjun ke politik praktis. Ia dikenal sebagai kader Partai NasDem dan pernah menjabat Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Selatan.

Sebelum menjadi gubernur, Herman Deru menjabat Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur selama dua periode, 2005-2010 dan 2010-2015. Rekam jejaknya di OKU Timur menjadi modal politik utama. Pada Pilkada Serentak 2018, berpasangan dengan Mawardi Yahya, Herman Deru memenangkan kontestasi Gubernur Sumatera Selatan dengan perolehan suara 35,96 persen, mengalahkan tiga pasangan lainnya. Ia dilantik pada 1 Januari 2019 untuk periode 2019-2024. Pada Pilkada 2024, Herman Deru kembali terpilih sebagai gubernur untuk periode kedua — kali ini berpasangan dengan Cik Ujang — setelah memenangkan kontestasi dengan dukungan koalisi besar partai politik. Pelantikan periode kedua berlangsung pada 20 Februari 2025, menjadikannya gubernur Sumsel pertama dalam dua dekade yang memenangkan dua periode berturut-turut.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Herman Deru menunjukkan pola pengusaha-politikus yang khas di Indonesia. Ia mengawali kiprah sebagai pengusaha lokal di sektor perdagangan dan perkebunan sebelum memasuki dunia politik pada awal 2000-an. Jabatan formal yang pernah diemban meliputi:

• Bupati OKU Timur (2005-2010 dan 2010-2015)
• Ketua DPW Partai NasDem Sumsel (2013-2018)
• Gubernur Sumatera Selatan periode pertama (2019-2024)
• Gubernur Sumatera Selatan periode kedua (2025-2030)

Sumber: LKPJ Gubernur Sumsel 2023, Buku Profil Gubernur Sumsel 2019-2024 terbitan Humas Pemprov Sumsel, arsip berita Kompas.com dan Antara Sumsel.

Kinerja dan Program Unggulan

Pemerintahan Herman Deru periode pertama membawa sejumlah program yang diklaim sebagai unggulan. Data yang terdokumentasi secara terbuka memberikan gambaran capaian dan kesenjangan antara janji dan realisasi.

1. Program Sumsel Mandiri Pangan

Salah satu janji kampanye 2018 adalah menjadikan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintah provinsi menggencarkan cetak sawah baru dan optimasi lahan rawa pasang surut. Data BPS Sumsel menunjukkan produksi padi Sumsel naik dari 2,45 juta ton GKG pada 2019 menjadi 2,67 juta ton pada 2023. Namun target 3 juta ton yang dijanjikan dalam RPJMD 2019-2024 tidak tercapai. Pada 2024, produksi justru turun ke 2,58 juta ton akibat anomali cuaca dan konversi lahan yang tidak terkendali, terutama di kawasan Banyuasin dan OKI.

2. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pemprov Sumsel mengklaim telah membangun dan merehabilitasi lebih dari 1.200 kilometer jalan provinsi selama periode 2019-2024. Namun audit BPK Perwakilan Sumsel pada LKPD 2023 mencatat temuan keterlambatan penyelesaian beberapa paket pekerjaan jalan di wilayah OKU Selatan dan Musi Rawas. Realisasi anggaran infrastruktur jalan pada 2023 hanya mencapai 78 persen dari target.

3. Program Rumah Murah dan Sanitasi

Janji kampanye 100.000 rumah layak huni dalam lima tahun tidak sepenuhnya terpenuhi. Data Dinas Perkim Sumsel per Desember 2024 menunjukkan realisasi sekitar 62.000 unit dari berbagai skema, termasuk APBD provinsi, BSPS dari APBN, dan CSR. Terdapat kesenjangan signifikan antara narasi kampanye dan realisasi lapangan. Program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) juga belum mencapai target universal access air bersih dan sanitasi layak yang ditetapkan RPJMN.

4. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

Herman Deru meluncurkan aplikasi layanan publik terjadi "Sumsel Smart" pada 2020. Namun implementasinya tidak merata. Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel 2024 mencatat pengaduan masyarakat terkait lambatnya respons layanan perizinan daring di beberapa OPD. Indeks Reformasi Birokrasi Sumsel stagnan di kategori "B" sejak 2022 hingga 2024.

Tantangan dan Harapan

Tantangan terberat pemerintahan Herman Deru adalah kemiskinan struktural dan ketimpangan antarwilayah. Kemiskinan di Sumsel per Maret 2025 masih berada di 11,8 persen, sedikit turun dari 12,7 persen pada 2019, namun masih di atas rata-rata nasional. Kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan OKI dan Banyuasin tetap menjadi persoalan akut. Ketergantungan ekonomi Sumsel pada sektor tambang dan perkebunan sawit membuat ketimpangan pendapatan menjadi tinggi — Gini Ratio 0,342 pada 2024.

Kontroversi yang perlu dicatat adalah dinamika izin perkebunan sawit di kawasan hutan dan lahan gambut. Sejumlah LSM lingkungan, termasuk Walhi Sumsel dan Mongabay, mengkritisi pemberian izin baru oleh Pemprov Sumsel selama 2019-2024 yang dinilai berkontribusi pada deforestasi dan bencana karhutla. Pemprov membantah dan menyebut semua izin sesuai ketentuan.

Pada periode kedua, janji kampanye Herman Deru berfokus pada hilirisasi pertanian dan industrialisasi pedesaan. Ia menjanjikan pembangunan pabrik pengolahan karet dan sawit rakyat di tingkat kabupaten. Publik dan pemangku kepentingan menantikan realisasi janji ini, mengingat pengalaman periode pertama menunjukkan kesenjangan antara narasi politik dan hasil konkret di lapangan.

Sumber: BPS Sumsel 2023-2025, Laporan BPK Perwakilan Sumsel, LKPJ Gubernur Sumsel