Herman Deru: Profil dan Kinerja Gubernur Sumatera Selatan

Profil Singkat

Herman Deru lahir di Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, pada 17 November 1964. Ia menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Baturaja. Sebelum memasuki panggung politik provinsi, ia membangun basis politik dan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebagai pengusaha lokal dan politisi Partai NasDem.

Karier dan Riwayat Jabatan

• Bupati Ogan Komering Ulu Timur (2005–2010, 2011–2016): Dua periode memimpin daerah pemekaran baru. Pada periode kedua, ia terpilih tanpa lawan (calon tunggal).
• Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Selatan: Memegang kendali partai sejak 2017 hingga sekarang.
• Gubernur Sumatera Selatan (2018–2023): Terpilih bersama Mawardi Yahya, mengalahkan petahana Alex Noerdin dengan perolehan 35,01% suara.
• Gubernur Sumatera Selatan (2025–sekarang): Memenangkan Pilkada 2024 kembali sebagai calon tunggal melawan kotak kosong, dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Fenomena calon tunggal di OKU Timur 2011 dan Sumsel 2024 memunculkan pertanyaan tentang dinamika demokrasi lokal dan efektivitas sistem rekrutmen partai politik di wilayah tersebut.

Kinerja dan Program Unggulan

Janji vs Realisasi: Beras Deru. Program unggulan “Beras Deru” menjanjikan harga beras premium yang terjangkau bagi masyarakat Sumsel melalui operasi pasar dan pengendalian rantai pasok. Dokumen RPJMD 2018–2023 mencantumkan target stabilisasi harga pangan sebagai prioritas. Data BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi komponen harga beras pada 2023 mencapai 5,2% (yoy), mengindikasikan tekanan harga yang belum sepenuhnya teratasi di akhir periode pertamanya. Program serupa dihidupkan kembali pada 2025 dengan alokasi APBD-P sebesar Rp1,8 triliun untuk ketahanan pangan, namun realisasi distribusi hingga triwulan pertama belum mencapai 40% dari target sasaran penerima manfaat.

Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan Jembatan Musi VI menjadi ikon janji kampanye 2018. Proyek ini sempat mangkrak dan baru beroperasi penuh pada 2023. Audit BPK Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 2023 mencatat adanya efisiensi Rp12,7 miliar dari nilai kontrak, namun tidak menemukan kerugian negara. Pada periode 2025, Herman Deru menginisiasi program “Gerakan Sumsel Sejahtera” dengan fokus perbaikan 2.000 kilometer jalan provinsi yang 47% di antaranya dikategorikan rusak sedang hingga berat berdasarkan data Dinas PU Bina Marga 2025.

Pendidikan dan Kesehatan. Program “Sekolah Gratis” jenjang SMA/SMK Negeri diluncurkan sejak 2019. Berdasarkan data APBD 2025, alokasi anggaran pendidikan mencapai 24% atau Rp3,1 triliun. Namun, DPRD Sumsel mempertanyakan kesiapan infrastruktur sekolah menghadapi lonjakan pendaftar setelah penghapusan zonasi ketat. Di sektor kesehatan, Universal Health Coverage Sumsel Semesta 2024 tercatat telah menjangkau 94% penduduk, menyisakan 6% warga yang belum terakomodasi, mayoritas di daerah perbatasan dan pedalaman.

Tantangan dan Harapan

Kontroversi Mutasi Jabatan. Pada Maret 2025, kebijakan mutasi 17 pejabat eselon II menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Peduli Birokrasi Sumsel. Mereka mendalilkan dugaan pelanggaran Peraturan Bappenas tentang masa jabatan minimal pejabat struktural. Ombudsman RI Perwakilan Sumsel menerima laporan dugaan maladministrasi dan tengah melakukan pemeriksaan pada Mei 2025. Pihak Pemprov menyatakan mutasi sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan merupakan kewenangan gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ketergantungan Fiskal. Ketergantungan Sumsel pada dana transfer pusat masih tinggi, mencapai 62% dari total APBD 2025. Ruang fiskal sempit menyulitkan pembiayaan program janji kampanye tanpa menambah utang daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya hanya tercatat Rp287 miliar.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya menilai pemerintahan Herman Deru periode kedua perlu membuktikan kapasitas eksekusi yang lebih terukur. Kerangka waktu hingga 2029 menjadi krusial untuk menunjukkan bahwa kemenangan melawan kotak kosong bukan sekadar refleksi dominasi elektoral, melainkan mandat yang diwujudkan melalui kinerja terukur.