admin
Profil Singkat
Anwar Hafid lahir di Morowali, 15 Juni 1963. Ia merupakan anak bungsu dari delapan bersaudara. Ayahnya, H. Abd Hafid, adalah seorang tokoh agama dan pendiri Pondok Pesantren Alkhairaat di Bungku. Anwar Hafid menempuh pendidikan dasar dan menengah di Morowali, kemudian melanjutkan studi sarjana di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Hasanuddin pada 2014.
Sosoknya dikenal sebagai pengusaha tambang nikel dan politikus Partai Demokrat. Sebelum menjadi gubernur, ia menjabat Bupati Morowali dua periode (2007–2017). Namanya kerap dikaitkan dengan jaringan bisnis pertambangan di kawasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Karier dan Riwayat Jabatan
- Anggota DPRD Morowali (1999–2004) dari Fraksi Partai Golkar.
- Wakil Ketua DPRD Morowali (2004–2007).
- Bupati Morowali dua periode (2007–2012 dan 2012–2017).
- Anggota DPR RI Komisi VIII (2019–2024), membidangi agama, sosial, dan kebencanaan.
- Gubernur Sulawesi Tengah (2025–2030), hasil Pilkada Serentak 27 November 2024.
Pada Pilkada 2024, pasangan Anwar Hafid–Reny Lamadjido meraih 51,3 persen suara (KPU Sulteng, 7 Desember 2024). Mereka unggul atas tiga pasangan lain termasuk petahana Rusdy Mastura yang hanya mengantongi 17,2 persen suara. Pelantikan berlangsung 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kinerja dan Program Unggulan
Janji Kampanye
Dokumen visi-misi pasangan "BERANI" (Anwar Hafid–Reny Lamadjido) yang disampaikan ke KPU Sulteng memuat sejumlah komitmen terukur:
- Pertumbuhan ekonomi 7 persen per tahun.
- Penciptaan 50.000 lapangan kerja baru dalam lima tahun.
- Pembangunan 1.000 km jalan baru dan perbaikan 2.000 km jalan eksisting.
- Listrik 24 jam menjangkau 100 persen desa.
- Beasiswa 10.000 mahasiswa Sulteng ke luar negeri.
- BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
- Dana bergulir Rp50 miliar untuk 2.000 UMKM perempuan.
- Pendirian Rumah Sakit Jantung Terpadu di Palu.
- Transformasi tambang ilegal menjadi legal dan dikelola koperasi.
Realisasi dan Fakta Lapangan (per April 2026)
Hingga kuartal pertama kepemimpinan, evaluasi berbasis data terbuka menunjukkan sejumlah catatan:
Infrastruktur. Anggaran infrastruktur dalam APBD 2025 sebesar Rp2,3 triliun — menurun dari APBD 2024 (Rp3,1 triliun) di era Rusdy Mastura. Target 1.000 km jalan baru belum memiliki peta jalan yang dipublikasikan. Dinas PUPR pada Rapat Koordinasi Teknis Maret 2026 melaporkan realisasi fisik baru mencapai 8 persen dari target tahunan.
Pertumbuhan Ekonomi. BPS Sulteng Maret 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen. Target 7 persen belum tercapai. Sektor pertambangan masih menjadi kontributor dominan (32,4 persen), sementara sektor pertanian dan perikanan justru terkontraksi 1,7 persen.
Tambang Ilegal. Janji transformasi tambang ilegal menjadi koperasi belum terealisasi secara regulatif. Data Dinas ESDM Sulteng per Desember 2025 mencatat masih ada 117 titik tambang tanpa izin yang beroperasi — sama dengan jumlah saat masa transisi pemerintahan.
"Gubernur sedang menggodok Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat, tapi prosesnya masih di tahap harmonisasi di Kementerian Hukum," kata Kepala Dinas ESDM Sulteng dalam wawancara dengan media lokal, Februari 2026.
Program yang Sudah Berjalan
Beberapa langkah konkret yang telah diambil:
- Beasiswa Luar Negeri. Tahap pertama diberangkatkan 287 mahasiswa ke Malaysia dan Filipina pada September 2025. Masih jauh dari target 10.000.
- BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah provinsi telah mendaftarkan 12.400 pekerja informal sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan premi ditanggung APBD. Realisasi anggaran Rp18 miliar dari rencana Rp40 miliar.
- Harga Komoditas. Pemerintah provinsi menetapkan harga pembelian komoditas pertanian langsung dari petani untuk komoditas kopra, kakao, dan cengkeh melalui Per
Comments (0)