Yulius Selvanus: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Utara

Profil Singkat

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Yulius Selvanus lahir di Tondano, Kabupaten Minahasa, pada 25 Juli 1963. Ia meniti karier di militer sebelum terjun ke politik dan terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2025—2030, menggantikan Olly Dondokambey. Selvanus berlatar belakang Korps Kavaleri dan tercatat sebagai lulusan Akademi Militer tahun 1988.

Jabatan terakhirnya di TNI adalah Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka pada tahun 2021—2022. Ia pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal sebelum mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Latar belakang militer yang kuat menjadi modal politik utama dalam kampanyenya, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang transisi dari pendekatan komando ke pemerintahan sipil yang partisipatif.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Selvanus di TNI AD cukup panjang sebelum mencapai posisi puncak di Sulawesi Utara:

• Komandan Batalyon Kavaleri 10/Mendagiri (2005—2007)
• Komandan Resimen Kavaleri 2/Marinir (2010—2012)
• Komandan Korem 173/Praja Vira Braja, Biak, Papua (2014—2016)
• Kepala Staf Divisi Infanteri 1/Kostrad (2017—2018)
• Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad (2019—2020)
• Pangdam XIII/Merdeka (2021—2022)

Selama menjabat Pangdam XIII/Merdeka, Selvanus terlibat dalam sejumlah operasi keamanan di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Satu catatan penting: pada September 2019, selaku Pangdivif 1/Kostrad, ia pernah dicopot dari jabatannya oleh KSAD Jenderal Andika Perkasa. Pencopotan ini terkait dengan tidak netralnya oknum prajurit Kostrad dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di wilayah Jakarta Timur—sebuah preseden yang jarang diungkap dalam narasi kampanyenya.

Kinerja dan Program Unggulan

Selvanus mengusung visi "Sulawesi Utara Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan" selama kampanye Pilkada 2024. Tiga janji utama yang menjadi pijakan kampanyenya adalah:

• Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah kepulauan dan perbatasan, termasuk ruas Tahuna—Manganitu dan Siau—Tagulandang yang sering terisolasi saat cuaca buruk.
• Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan melalui skema kredit berbunga rendah bagi petani dan nelayan, dengan target penyaluran sebesar Rp500 miliar pada tahun pertama.
• Reforma birokrasi, khususnya pemangkasan jalur perizinan dan pemberantasan pungutan liar di tingkat dinas.

Memasuki kuartal pertama tahun 2026, dokumen APBD Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 menunjukkan alokasi infrastruktur jalan dan jembatan hanya sebesar Rp320 miliar, atau 64 persen dari target awal yang dijanjikan. Proyek strategis di Sangihe—Talaud baru menjangkau 27 kilometer dari rencana 42 kilometer pada tahun pertama, berdasarkan data realisasi fisik Dinas PUPR per Januari 2026.

Untuk program kredit nelayan, Selvanus pada September 2025 meluncurkan kerja sama dengan Bank SulutGo dan PT Jamkrida. Namun, data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut mencatat hanya 1.300 dari target 5.000 nelayan penerima manfaat yang telah mengakses kredit hingga Desember 2025. Masalah utama yang diidentifikasi adalah persyaratan agunan dan jarak tempuh ke titik pencairan yang memberatkan nelayan pulau-pulau terluar.

"Program kredit ini belum menyentuh basis nelayan kecil. Syarat jaminan sertifikat tanah menjadi batu sandungan karena banyak nelayan di pesisir Sangihe tidak memiliki dokumen kepemilikan formal," — temuan LSM Swara Bahari, laporan monitoring November 2025.

Di sektor reformasi birokrasi, Selvanus meneken Peraturan Gubernur tentang Mal Pelayanan Publik pada Juni 2025. Namun, laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulut per Agustus 2025 mencatat masih terdapat 12 jenis perizinan yang melampaui batas waktu standar pelayanan, dengan penurunan tingkat kepatuhan hanya sebesar 5 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan tanda tanya tentang efektivitas instruksi pemangkasan birokrasi yang digaungkan.

Tantangan dan Harapan

Tantangan paling nyata bagi pemerintahan Selvanus adalah kesenjangan antara retorika kampanye dan realisasi fiskal. Defisit APBD Sulut yang mencapai Rp900 miliar pada 2025 memaksa pemangkasan di beberapa sektor, termasuk pengurangan anggaran operasional 17 OPD sebesar rata-rata 12 persen. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya implementasi program unggulan.

Isu gaya kepemimpinan juga menjadi sorotan. Sejumlah kalangan LSM dan akademisi mencatat pendekatan hierarkis ala militer yang cenderung satu arah dalam pengambilan kebijakan. Forum Akademisi Sulut dalam diskusi publik November 2025 merekomendasikan agar Selvanus lebih membuka ruang partisipasi publik, terutama dalam proses Musrenbang yang selama ini dinilai formalitas semata.

Satu catatan positif: tingkat elektabilitas Selvanus masih bertahan di angka 54 persen pada survei Indo Barometer Januari 2026, menandakan basis dukungan yang solid. Namun, dua tahun ke depan akan menjadi ujian sesungguhnya—apakah janji kampanye mampu bertransformasi menjadi realisasi konkret, atau justru tergerus oleh kendala struktural dan fiskal yang semakin kompleks.