Jakarta — Rulinawaty Kasmad Jabat Kepala Bidang Pelayanan HAM

Di ruang kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), ia adalah sosok yang akrab dengan tumpukan berkas perkara, diskusi panas tentang keadilan, dan suara lantang yang membela hak-hak marjinal. Namun, di balik gedung birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, ia kini menjelma sebagai pengawal utama kepatuhan hak asasi manusia di ibu kota. Dialah Rulinawaty Kasmad, seorang akademisi yang baru saja mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Perpaduan dua dunia yang jarang tersatukan itu justru menjadi kekuatan baru bagi penegakan HAM di Jakarta.

Dari Ruang Kuliah ke Birokrasi HAM

Perjalanan Rulinawaty menuju posisi strategis ini bukanlah kebetulan. Selama lebih dari satu dekade, ia mendedikasikan diri sebagai dosen di UMJ, mengampu mata kuliah hukum dan hak asasi manusia. Kepakarannya dalam menganalisis kebijakan serta mendampingi komunitas rentan membuat namanya diperhitungkan. Ketika Kemenkumham DKI Jakarta mencari figur yang mampu menjembatani teori dan praktik, Rulinawaty dinilai sebagai kandidat paling tepat.

“Ini bukan sekadar jabatan, melainkan panggilan jiwa untuk memastikan setiap warga Jakarta—tanpa terkecuali—mendapatkan pelayanan HAM yang manusiawi dan bermartabat,”

ujarnya dengan mata berbinar, menekankan bahwa pelayanan HAM bukan hanya slogan, tetapi napas birokrasi yang harus dihidupkan. Penunjukan ini sekaligus menjadi simbol bahwa pemerintah mulai melirik potensi besar dari kalangan akademisi untuk mengisi pos-pos teknis di birokrasi. Rulinawaty sendiri mengaku tidak meninggalkan dunia kampus; sebaliknya, ia justru membawa pengalaman riil birokrasi ke dalam kelas.

Mengawal Kepatuhan HAM di Ibu Kota

Sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Rulinawaty bertanggung jawab memastikan seluruh unit pelayanan publik di Jakarta mematuhi standar HAM. Mulai dari rumah tahanan, kantor imigrasi, hingga layanan administrasi hukum umum, semuanya harus bebas dari diskriminasi, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi. Bidangnya juga menangani pengaduan masyarakat dan menyusun rekomendasi perbaikan. Dalam tiga bulan pertama, ia telah memimpin audit kepatuhan di lima unit pelayanan dan menemukan bahwa 40% di antaranya belum sepenuhnya ramah disabilitas. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan pelatihan petugas dan revisi prosedur. “Kepatuhan HAM bukan hanya soal aturan, tapi soal hati dan kesadaran petugas,” tegasnya.

Dedikasi Ganda: Mengajar dan Melayani

Menjalani dua peran sekaligus bukan perkara mudah. Namun Rulinawaty memiliki formula sendiri. Pagi hingga sore ia berkutat dengan rapat dan inspeksi lapangan, sementara malam dan akhir pekan ia manfaatkan untuk menyusun modul ajar, membimbing skripsi, atau mengisi kuliah tamu. Ia bahkan kerap membawa kasus-kasus nyata dari pekerjaannya ke dalam diskusi kelas, membuat mahasiswa tidak hanya belajar teori tetapi juga bergulat dengan realitas penegakan HAM.

“Saya ingin mahasiswa saya tidak hanya pintar menghafal pasal, tetapi juga punya nyali untuk membela kebenaran. Birokrasi adalah laboratorium hidup terbaik untuk itu,”

tuturnya sambil tersenyum. Metode ini terbukti efektif. Beberapa mahasiswanya kini terlibat dalam proyek klinik hukum UMJ yang mendampingi warga miskin, menangani kasus kekerasan berbasis gender, bahkan magang langsung di Kemenkumham. Rulinawaty pun aktif menjadi narasumber di berbagai forum nasional tentang integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum perguruan tinggi.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Di tengah sorotan tentang masih maraknya pelanggaran HAM di Indonesia, Rulinawaty sadar posisinya tidak ringan. Tantangan terbesarnya adalah mengubah pola pikir aparatur yang belum sepenuhnya sadar HAM, sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan eksternal. Ia bermimpi Jakarta bisa menjadi percontohan kota peduli HAM, di mana setiap warga merasa aman mengakses layanan publik tanpa takut diperlakukan semena-mena.

“Kita harus bangun budaya HAM dari hulu hingga hilir. Mulai dari pendidikan, kebijakan, sampai pelayanan di lapangan. Kalau sinergi akademisi dan birokrat seperti ini terus dipupuk, saya yakin perubahan besar akan terjadi,”

pungkasnya penuh optimisme. Langkah konkret telah ia rancang. Rulinawaty tengah menginisiasi nota kesepahaman antara UMJ dan Kemenkumham DKI Jakarta untuk membuka kanal konsultasi hukum gratis, penelitian bersama, serta program magang bersertifikat. Dengan kolaborasi ini, ia berharap generasi muda hukum tidak hanya menjadi pengacara cerdas, tetapi juga negarawan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Sebagai penutup, berikut tiga pertanyaan yang sering muncul terkait profil dan peran Rulinawaty Kasmad: [SOCIAL_TWEET]: Rulinawaty Kasmad, dosen UMJ, kini resmi menjabat Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenkumham Jakarta. Simak kisah inspiratifnya menyatukan dunia akademik dan birokrasi demi penguatan HAM di ibu kota. #HAM #UMJ #Kemenkumham [SOCIAL_TG]: Rulinawaty Kasmad: dari dosen UMJ ke Kepala Bidang HAM DKI Jakarta. Dedikasinya menggabungkan teori hukum dan praktik birokrasi patut jadi teladan. Baca profil lengkapnya.