Djoko Setijowarno dan Pri Agung Rakhmanto Bahas Masa Depan Transportasi-Energi

JAKARTA – Dua pemikir strategis di bidang transportasi dan energi, Djoko Setijowarno serta Pri Agung Rakhmanto, bertemu dalam sebuah diskusi publik yang membedah kebijakan integrasi transportasi dan ketahanan energi nasional. Acara yang digelar di Jakarta pada awal pekan ini menjadi ajang adu gagasan antara akademisi transportasi dan pakar energi dalam merespons dinamika subsidi, elektrifikasi kendaraan, dan lifting minyak bumi yang terus menurun.

Gelaran Diskusi Strategis

Acara bertajuk “Menatap Transportasi dan Energi 2030: Antara Subsidi, Listrik, dan Ketahanan Fosil” itu diselenggarakan secara hibrida oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bekerja sama dengan ReforMiner Institute. Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata sekaligus Dewan Penasehat MTI, menjadi pembicara utama yang menyoroti sisi transportasi. Sementara Pri Agung Rakhmanto, Founder sekaligus Advisor ReforMiner Institute dan pengajar di Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, mengupas dimensi hulu migas dan keekonomian energi.

“Kita tidak bisa lagi memisahkan kebijakan transportasi dari realitas energi. Subsidi BBM yang membengkak, di saat yang sama kendaraan listrik mulai masuk, harus dikelola dengan strategi yang utuh,” ujar Djoko Setijowarno dalam paparannya.

Kegelisahan Sektor Transportasi

Djoko memaparkan sejumlah data kritis. Konsumsi bahan bakar minyak untuk transportasi darat masih mendominasi, menyedot lebih dari 60% total konsumsi BBM nasional. Pada 2025, tercatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menembus angka 156 juta unit, dengan sepeda motor sebagai kontributor terbesar. Subsidi energi yang mencapai Rp350 triliun per tahun menjadi beban fiskal yang terus meningkat.

1. Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi. Rendahnya utilisasi angkutan umum massal hanya berkisar 19% dari total perjalanan harian di perkotaan.
2. Integrasi antarmoda yang masih setengah hati. Sistem tiketing, jadwal, dan rute antarangkutan massal belum sepenuhnya terhubung secara digital dan fisik.
3. Kesiapan infrastruktur kendaraan listrik. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) baru mencapai 4.200 unit di seluruh Indonesia, belum merata dan jauh dari angka ideal.

Djoko menekankan bahwa transisi ke transportasi publik berbasis rel dan bus listrik memerlukan lompatan kebijakan, tidak bisa evolutif. “Kalau hanya mengandalkan mekanisme pasar, angkutan umum massal akan terus kalah bersaing dengan kendaraan pribadi yang disubsidi BBM-nya,” imbuhnya.

Tekanan dari Sisi Hulu Energi

Pri Agung Rakhmanto dalam sesi selanjutnya menyajikan fakta pahit sektor hulu migas. Lifting minyak Indonesia pada kuartal pertama 2026 berada di bawah 600 ribu barel per hari (bopd), jauh dari target APBN sebesar 650 ribu bopd. Ketergantungan impor minyak dan BBM kini melampaui 70% dari kebutuhan domestik, menjadikan neraca perdagangan migas terus defisit.

“Selama lifting minyak turun dan subsidi BBM tidak direformasi, maka transisi energi hanya akan menjadi beban ganda bagi APBN. Kita harus jujur, tanpa investasi hulu yang masif, cita-cita kedaulatan energi akan semakin sulit dicapai,” tegas Pri Agung.

Ia membeberkan bahwa investasi hulu migas tahun 2025 tercatat sekitar USD 13,7 miliar, naik tipis dibanding tahun sebelumnya, tetapi masih jauh dari angka yang dibutuhkan untuk mengembalikan produksi 1 juta bopd. Regulasi fiskal yang tidak stabil dan isu kepastian hukum menjadi penghambat terbesar. Tak heran, banyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menunda proyek eksplorasi besar.

Rekomendasi Sinergi Lintas Sektor

Diskusi yang berlangsung hampir tiga jam itu menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang mempertemukan dunia transportasi dan energi:

• Reformasi subsidi BBM dengan mekanisme tepat sasaran, bukan penghapusan total, agar dana bisa dialihkan ke pengembangan transportasi massal berbasis listrik.
• Percepatan pembangunan fasilitas pengolahan bahan bakar nabati (BBN) sebagai jembatan mengurangi ketergantungan impor BBM, sekaligus membuka peluang pencampuran biodiesel hingga B50.
• Insentif fiskal yang agresif untuk investasi stasiun pengisian kendaraan listrik, termasuk di luar Jawa, melalui skema kemitraan publik-swasta.
• Kebijakan “push and pull” transportasi: mengurangi ruang untuk kendaraan pribadi di pusat kota sembari memperkuat layanan BRT, LRT, dan kereta komuter.
• Stabilisasi kontrak fiskal hulu migas dengan revisi aturan bagi hasil yang lebih menarik agar eksplorasi masif dapat direalisasikan mendongkrak lifting minyak.

Baik Djoko maupun Pri sepakat bahwa keberhasilan elektrifikasi transportasi akan sangat bergantung pada bauran energi primer nasional. Saat ini, lebih dari 62% listrik nasional masih berasal dari batu bara. Artinya, kendaraan listrik hanya akan memindahkan emisi dari knalpot ke cerobong PLTU, kecuali diimbangi dengan percepatan tambahan kapasitas energi terbarukan seperti surya, bayu, dan panas bumi yang kini baru berkontribusi 14% dalam bauran energi nasional.

Penutup dan Komitmen

Kedua institusi yang diwakili, MTI dan ReforMiner Institute, berkomitmen akan terus mengawal kebijakan energi dan transportasi melalui kajian independen dan dialog publik rutin. “Ini bukan sekadar urusan satu kementerian. Energi dan transportasi adalah dua sisi koin yang sama. Harus diselesaikan bersama, atau kita terus terpuruk dalam jebakan subsidi dan impor,” kata Djoko menutup diskusi.