Irsyad Al Ghifari Bongkar Tantangan Komunikasi Kebijakan Fiskal Pemerintah

Jakarta, 20 Mei 2025 — Di tengah sorotan tajam publik terhadap kebijakan subsidi dan utang, Irsyad Al Ghifari, seorang praktisi komunikasi kebijakan publik dan keuangan, hadir sebagai pembicara kunci dalam forum 'Transparansi Fiskal Menuju Indonesia Emas'. Lulusan sarjana ekonomi dan magister ilmu komunikasi ini membedah akar masalah mengapa banyak kebijakan fiskal pemerintah gagal dipahami masyarakat, berujung pada resistensi dan spekulasi pasar yang merugikan.

Persepsi vs Realita: Informasi yang Tersesat

Irsyad membuka sesi dengan data mengejutkan: hasil survei internal sebuah lembaga think-tank pada kuartal pertama 2025 menunjukkan hanya 23,4% responden urban yang mampu menjelaskan dengan benar alokasi subsidi BBM setelah penyesuaian harga. Lebih dari 60% salah mengira bahwa seluruh subsidi dialihkan ke infrastruktur, padahal 40% di antaranya masuk ke perlindungan sosial. “Ini bukan semata-mata masalah literasi, tetapi kegagalan komunikasi yang segmentatif,” tegasnya. Pemerintah cenderung merilis data mentah tanpa narasi yang relevan bagi petani, nelayan, atau pelaku UMKM yang menjadi penerima manfaat langsung subsidi tepat sasaran.

Studi Kasus: Guncangan Pasar Akibat Ketidakjelasan Informasi

Irsyad merinci tiga peristiwa yang menunjukkan betapa komunikasi yang buruk dapat memicu volatilitas pasar keuangan:

1. Januari 2024: Pernyataan pejabat yang tidak terkoordinasi tentang rencana kenaikan PPN 12% memicu aksi jual di pasar obligasi. Yield SUN 10 tahun melonjak 35 basis poin dalam dua hari.
2. Agustus 2024: Simpang siur soal penundaan proyek strategis nasional membuat indeks saham konstruksi anjlok 4,8%.
3. Maret 2025: Keterlambatan klarifikasi target penerimaan pajak menyebabkan nilai tukar rupiah melemah ke Rp16.200 per dolar AS.

“Setiap kali pasar tidak mendapat sinyal yang konsisten, premi risiko langsung naik. Biaya akibat miskomunikasi ini bisa dihitung: tambahan beban bunga utang mencapai Rp7 triliun dalam sebulan saat yield bergerak liar,” urai Irsyad.

Membangun Arsitektur Komunikasi Kebijakan Terpadu

Ia mengajukan kerangka kerja ‘5C’: Clear, Consistent, Credible, Contextual, dan Citizen-Centric. Konsep ini mengharuskan adanya ruang redaksi kebijakan di lintas kementerian yang dipimpin oleh juru bicara dengan otoritas setara eselon I. Irsyad mengklaim bahwa negara-negara OECD dengan unit komunikasi fiskal terintegrasi berhasil menurunkan mispersepsi publik hingga 30% dalam dua tahun. Untuk Indonesia, ia menyarankan pembentukan Tim Komunikasi Makro-Fiskal di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, bukan hanya Kemenkeu atau BI sendiri-sendiri.

Berikut perbandingan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi kebijakan fiskal sebelum dan sesudah reformasi komunikasi di beberapa negara:

Data di Indonesia menunjukkan indeks kepercayaan sebesar 31% berdasarkan survei yang sama; Irsyad optimis bisa ditingkatkan menjadi 55% bila kerangka 5C dijalankan konsisten.

Teknologi sebagai Katalisator Transparansi

Selain kelembagaan, Irsyad mendorong pemanfaatan portal fiskal interaktif yang memungkinkan warga melihat simulasi dampak kebijakan pajak atau subsidi pada rumah tangga mereka. “Bayangkan jika setiap keluarga bisa memasukkan kode NIK dan langsung tahu berapa subsidi yang mereka terima, berapa pajak yang mereka bayar, dan kemana uang itu mengalir. Resistensi akan turun drastis,” katanya. Ia merujuk pada platform ‘MyTax Portal’ milik Estonia yang telah meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hingga 18%.

Peran Media dan Komunitas

Irsyad tak lupa menyoroti disinformasi yang kerap menyebar melalui grup percakapan. Untuk melawan hoaks fiskal, ia mengusulkan kemitraan dengan 100.000 komunitas lokal yang diberi akses informasi dua arah. “Pemerintah harus turun ke warung kopi digital, bukan hanya mengandalkan siaran pers,” pungkasnya. Pendekatan ini terbukti di Brasil saat sosialisasi program bantuan langsung tunai selama pandemi.

Dalam sesi tanya jawab, Irsyad menekankan bahwa komunikasi kebijakan fiskal bukan sekadar alat humas, tetapi instrumen stabilitas ekonomi. “Membangun narasi fiskal yang jujur dan terstruktur sama pentingnya dengan merancang kebijakan itu sendiri,” tutupnya.