Andi Sudirman Sulaiman: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Selatan

Profil Singkat

Andi Sudirman Sulaiman lahir di Bone, 25 September 1983. Ia merupakan adik kandung dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI periode 2014–2019 dan 2023–2024. Dinasti politik menjadi sorotan sejak awal kariernya. Sudirman meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Hasanuddin dan Magister Manajemen dari universitas yang sama.

Ia menjabat Gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi pada 2021. Sudirman kala itu berstatus Wakil Gubernur dan naik menjadi Plt Gubernur, kemudian definitif pada 5 September 2021 hingga 5 September 2023. Pada Pilkada 2024, ia kembali mencalonkan diri dan memenangkan kontestasi, dilantik kembali sebagai Gubernur Sulsel periode 2025–2030.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Sudirman tidak lepas dari bayang-bayang sang kakak. Ia memulai karier sebagai staf khusus Menteri Pertanian saat Amran menjabat (2014–2018). Lalu melompat ke posisi Wakil Gubernur pada 2018 mendampingi Nurdin Abdullah. Pola ini menuai kritik publik dan pengamat politik yang menyoroti praktik nepotisme struktural di Sulsel.

Pada Pilkada 2024, Sudirman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Paslon ini didukung koalisi gemuk 12 partai politik. Kemenangannya mengonfirmasi kuatnya pengaruh jaringan keluarga Amran-Sulaiman dalam politik lokal Sulsel.

Kinerja dan Program Unggulan

Infrastruktur Jalan

Selama periode pertama, Sudirman mengklaim pembangunan dan perbaikan 1.785 kilometer jalan provinsi dan kabupaten. Data Dinas PU Sulsel per Desember 2023 menunjukkan realisasi 1.420 kilometer. Selisih 365 kilometer belum terverifikasi independen. Program “1000 Jalan Mulus” sebagai janji kampanye 2021 tidak mencapai target tepat waktu. Per November 2023, progres tercatat 852 kilometer dari target 1.000 kilometer—defisit 15%.

Sektor Pertanian

Sudirman menggaungkan program “Sulsel Mandiri Benih” dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan). Pada 2023, produksi beras Sulsel tercatat 5,3 juta ton, turun 2,1% dari tahun sebelumnya menurut BPS. Klaim peningkatan produksi sering dikaitkan dengan program pusat yang dijalankan kementerian yang dipimpin sang kakak. Tumpang tindih kewenangan dan potensi konflik kepentingan tidak pernah dijawab secara terbuka oleh Sudirman.

Kesehatan

Program “BPJS Gratis” dan rumah sakit pratama di daerah terpencil menjadi andalan. Realisasi: 24 RS pratama dibangun per 2023 dari target 30 RS. Tingkat kepesertaan BPJS mencapai 94,7% per Desember 2023, melampaui target UHC 95%. Namun, sejumlah RS pratama dilaporkan kekurangan dokter spesialis dan alat kesehatan dasar. Media lokal mencatat tiga RS di Tana Toraja, Luwu Timur, dan Bone masih beroperasi minimal hingga awal 2024.

Kontroversi

• Kasus kelangkaan pupuk bersubsidi 2022–2023: Ribuan petani mengeluhkan distribusi pupuk tersendat. Ombudsman Sulsel mencatat 112 laporan. Pemerintah provinsi menyalahkan distributor, distributor menyalahkan regulasi pusat. Tidak ada evaluasi tuntas oleh Pemprov.
• Polemik perizinan tambang: Izin eksplorasi PT Vale Indonesia dan beberapa perusahaan tambak udang di pesisir Luwu menuai protes nelayan pada 2023. Sudirman tidak mengambil sikap tegas. LSM Walhi Sulsel mencatat 47 konflik agraria sepanjang 2022–2023.
• Isu OTT KPK: September 2023, menjelang akhir masa jabatan, rumor operasi tangkap tangan KPK menerpa Pemprov Sulsel. Tidak ada penangkapan, namun isu ini memunculkan pertanyaan soal transparansi pemerintahan Sudirman.

Tantangan dan Harapan

Periode kedua Sudirman (2025–2030) dihadapkan pada utang daerah Rp2,1 triliun per APBD 2025, defisit infrastruktur, dan tuntutan reformasi birokrasi. Janji kampanye Pilkada 2024 meliputi penciptaan 500.000 lapangan kerja, pembangunan pelabuhan internasional di Bone, dan revitalisasi pertanian berbasis agroindustri.

Pengamat kebijakan publik Unhas, Dr. Andi Lukman Irwan, menyatakan bahwa model kepemimpinan Sudirman cenderung elitis dan kurang partisipatif. Kunci keberhasilan periode kedua terletak pada independensi dari pengaruh keluarga politik dan keberpihakan pada sektor riil—bukan sekadar seremonial program.

Rekam jejak Sudirman menunjukkan pola inkonsistensi antara janji dan realisasi yang dapat diverifikasi. Data terpilah, akses informasi terbatas, dan ketiadaan audit independen menjadi tantangan besar dalam menilai kinerja objektif gubernur ini. Masyarakat Sulsel membutuhkan transparansi faktual, bukan narasi pencitraan yang tidak terverifikasi.