Andi Sudirman Sulaiman: Profil dan Kinerja Gubernur Sulawesi Selatan

Profil Singkat

Andi Sudirman Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 25 September 1983. Ia merupakan adik kandung dari Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian dua periode. Gelar doktor diperolehnya dari Program Studi Ilmu Pertanian, Universitas Hasanuddin, pada tahun 2021. Sebelum menjabat gubernur, ia dikenal sebagai akademisi dengan latar belakang teknik dan pertanian. Konfigurasi kekuasaan keluarga Andi Amran Sulaiman menjadi sorotan publik sejak Sudirman naik menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.

Karier dan Riwayat Jabatan

Andi Sudirman memulai karier birokrasi sebagai staf ahli di Kementerian Pertanian ketika sang kakak menjabat menteri. Ia kemudian maju sebagai wakil gubernur mendampingi Nurdin Abdullah pada Pilkada Sulsel 2018 dan memenangkan kontestasi dengan perolehan 43,8 persen suara. Setelah Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari 2021, Sudirman diangkat menjadi Pelaksana Tugas Gubernur, lalu dilantik sebagai Gubernur Sulsel definitif pada 10 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2022. Pada Pilkada Serentak 2024, ia kembali meraih kemenangan bersama pasangannya, Fatmawati Rusdi, dengan perolehan suara signifikan, dan dilantik untuk periode 2025-2030.

Kinerja dan Program Unggulan

Janji Kampanye: Dokumen visi-misi Sudirman pada Pilkada 2024 menekankan "Sulsel Maju Berkelanjutan" dengan 41 poin program prioritas. Tiga janji utama mencakup pembangunan infrastruktur jalan hingga 2.000 kilometer, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp7 triliun per tahun melalui digitalisasi pajak, serta subsidi pupuk dan bibit untuk 500.000 petani kecil.

Realisasi 2025-2026: Data APBD Sulsel 2025 menunjukkan alokasi infrastruktur sebesar Rp2,1 triliun, namun realisasi fisik hingga triwulan pertama 2026 baru mencapai 17 persen dari target 800 kilometer jalan yang diperbaiki. Program digitalisasi pajak daerah baru mencakup enam dari 24 kabupaten/kota. Subsidi pertanian dilaporkan menjangkau sekitar 210.000 petani, kurang dari setengah target yang dijanjikan.

Program Andalan Lain:

• Gratis Pendidikan Menengah: Program ini menyediakan pembebasan SPP untuk SMA/SMK negeri. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2025 mencatat realisasi anggaran Rp420 miliar, namun terdapat temuan ketidaktepatan sasaran pada 12 persen penerima.
• Layanan Kesehatan Rujukan: Pembangunan Rumah Sakit Regional di Parepare dan Bone. Progress fisik Rumah Sakit Parepare mencapai 65 persen per April 2026, sementara RS Bone masih dalam tahap pembebasan lahan yang bermasalah secara hukum.

Tantangan dan Harapan

Kontroversi dan Catatan Kritis:

Laporan BPK RI tahun 2025 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas LKPD Sulsel 2024, mencatat kelemahan pengendalian internal pada pengelolaan aset tetap senilai Rp1,7 triliun yang belum memiliki sertifikat kepemilikan.

Aliansi Masyarakat Sipil Sulsel merilis laporan pemantauan pada Februari 2026 yang menyoroti bahwa 34 dari 41 janji kampanye belum menunjukkan bukti realisasi konkret pada tahun pertama pemerintahan pasca-Pilkada 2024. Isu lain yang mencuat adalah konflik kepentingan dalam pengisian jabatan eselon II, di mana setidaknya enam pejabat yang dilantik memiliki hubungan kekerabatan atau afiliasi politik dekat dengan keluarga Gubernur.

Jaringan Aktivis Lingkungan Sulawesi mengkritik izin eksplorasi tambang di Kabupaten Luwu Timur yang ditandatangani pada Desember 2025, yang dinilai bertentangan dengan komitmen Sudirman dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tentang pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hutan lindung.

Harapan publik tertuju pada transparansi realisasi APBD, independensi birokrasi dari intervensi dinasti politik, serta pembuktian program infrastruktur yang langsung menyentuh petani dan nelayan di wilayah pesisir selatan yang masih tertinggal secara ekonomi.