BNPP Matangkan Indeks Pengelolaan Batas Negara demi Penguatan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar forum pembahasan Indeks Pengelolaan Batas Wilayah Negara (IPBWN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait pada Jumat (3/7). Forum yang diprakarsai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan batas negara berjalan secara terukur, terpadu, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, forum ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan persepsi antar kementerian dan lembaga dalam mengelola kawasan perbatasan. Diskusi terfokus pada penyempurnaan indikator-indikator yang akan menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan batas wilayah negara, baik di darat, laut, maupun udara.

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Gutmen Nainggolan, menegaskan bahwa penguatan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

RPJMN 2025-2029 sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang menjadi landasan hukum pembangunan nasional lima tahun ke depan. Dalam regulasi tersebut, pengelolaan perbatasan menjadi salah satu prioritas yang harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut Gutmen, IPBWN dirancang bukan sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai pendorong aksi nyata di lapangan. Indeks ini akan mengukur sejauh mana kebijakan lintas sektor benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak konkret bagi masyarakat di kawasan perbatasan. "Kami ingin memastikan kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mendorong aksi nyata dan terukur," tegasnya dalam forum tersebut, sebagaimana dikutip dari laporan resmi BNPP.

Penyusunan IPBWN melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan indikator yang dikembangkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan yang selama ini kerap menghadapi tantangan kompleks, mulai dari aspek keamanan, kesejahteraan masyarakat, hingga kedaulatan wilayah.

Dengan adanya indeks yang terukur, BNPP optimistis pengelolaan batas wilayah negara dapat lebih terarah dan memberikan dampak signifikan bagi penguatan kedaulatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Forum ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah untuk terus mengawal pembangunan perbatasan secara serius dan berkelanjutan.