RI-Malaysia Perkuat Kolaborasi Ekonomi di Wilayah Perbatasan Lewat Forum Bilateral

BANDUNG — Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali menegaskan komitmen untuk memperdalam kerja sama sosial ekonomi di kawasan perbatasan. Hal tersebut mengemuka dalam Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (SEKBER) KK/JKK SOSEK MALINDO Tahun 2026 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (10/6/2026).

Forum bilateral ini menjadi ajang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat di wilayah perbatasan. Pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh pejabat dari pemerintah pusat kedua negara, tetapi juga melibatkan perwakilan dari daerah-daerah yang berbatasan langsung, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara dari sisi Indonesia, serta Sarawak, Sabah, dan Melaka dari sisi Malaysia.

Forum ini menjadi wadah yang sangat penting untuk membahas isu-isu strategis di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia secara komprehensif

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Amran selaku Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara (Waskoban) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Sekretariat KK SOSEK Indonesia, ia menekankan bahwa forum bilateral ini dirancang untuk mencari solusi bersama atas dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di perbatasan.

Laporan media kami mengonfirmasi bahwa agenda pembahasan dalam persidangan kali ini mencakup spektrum isu yang cukup luas, mulai dari pengembangan infrastruktur konektivitas antarnegara, fasilitasi perdagangan lintas batas, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Kehadiran delegasi dari Sabah dan Sarawak menjadi krusial mengingat kedua negara bagian Malaysia tersebut memiliki garis perbatasan darat yang panjang dengan provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan.

Dengan semangat kolaborasi yang terus terjalin, forum SOSEK MALINDO diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan warga perbatasan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dari kedua negara dinilai menjadi kunci keberhasilan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai etalase kemajuan bersama, bukan sekadar garis demarkasi teritorial.