Lulusan SMA dan SMK Diusulkan Ikut Magang Nasional, Menaker Buka Suara

Usulan perluasan sasaran Program Magang Nasional mencuat dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (6/7/2026). Program yang selama ini memberikan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya diperuntukkan bagi lulusan baru jenjang sarjana dan diploma, kini didorong agar turut menyertakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dorongan itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama yang akrab disapa Uya Kuya. Ia menekankan bahwa lulusan SMK dan SLTA sederajat, terutama yang berada di daerah dengan akses industri terbatas, memerlukan jembatan nyata menuju dunia kerja. Menurutnya, ketimpangan akses tersebut membuat banyak lulusan sekolah menengah terhambat memperoleh pengalaman kerja awal yang terstruktur dan layak secara finansial.

“Bagaimana Kemnaker ini memastikan bahwa program Magang Nasional dapat dirasakan oleh seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri,” ujar Uya Kuya dalam rapat yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung DPR, Jakarta.

Selama ini, Magang Nasional dirancang dengan sistem uang saku yang menarik sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat kompetensi lulusan perguruan tinggi dan menjembatani kesenjangan antara dunia kampus dan industri. Namun, usulan dari Komisi IX ini menyoroti kebutuhan yang lebih mendasar pada jenjang pendidikan menengah, di mana sebagian besar siswa SMK dan SMA belum tentu melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dengan perluasan cakupan, diharapkan para lulusan baru ini memiliki nilai tawar lebih di pasar kerja sejak dini.

Menaker Buka Suara

Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan keterbukaannya untuk mengkaji ulang cakupan program. Ia menegaskan bahwa Kemnaker akan mempertimbangkan berbagai masukan agar skema Magang Nasional lebih inklusif, tanpa mengabaikan kualitas dan kesiapan dunia usaha sebagai mitra penempatan magang. Pihaknya juga akan mendalami potensi daerah-daerah yang minim industri agar program ini benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan.

Pembahasan lebih lanjut dijadwalkan akan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk dunia industri dan dinas pendidikan, untuk merumuskan desain perluasan yang tepat guna. Jika disetujui, kebijakan ini dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis menurunkan angka pengangguran muda sekaligus mempercepat masa transisi dari bangku sekolah ke dunia kerja. Informasi selengkapnya terkait perkembangan program ini dapat Anda pantau melalui Lurusin.com.