Tim Supervisi Dispendik Surabaya Awasi MPLS Demi Cegah Kekerasan

Surabaya – Menyambut tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya mengerahkan puluhan personel khusus untuk memantau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di seluruh jenjang. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada satu pun bentuk perundungan, kekerasan fisik, maupun verbal yang terjadi dalam kegiatan orientasi siswa.

Supervisi Ketat di Ratusan Sekolah

Tim supervisi yang diturunkan terdiri dari gabungan pengawas sekolah, staf Dispendik, serta unsur satuan tugas perlindungan anak. Mereka akan bergerak secara acak maupun terjadwal ke SD dan SMP negeri maupun swasta. Fokus utama pengawasan adalah interaksi antara kakak kelas dengan peserta didik baru, area-area rawan seperti kamar mandi dan sudut halaman, serta materi pengenalan yang disampaikan. Setiap sekolah wajib melaporkan agenda harian MPLS secara digital melalui sistem pemantauan terintegrasi.

Kepala Dispendik Surabaya, dalam keterangan resminya, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan sebuah mandat dengan pengawasan berlapis. "Kami tidak menoleransi sekecil apa pun tindakan yang merendahkan martabat siswa. Semua laporan masyarakat akan ditindak tegas," ujarnya. Sekolah yang terbukti melanggar aturan MPLS ramah anak terancam sanksi administratif hingga pembinaan khusus bagi kepala sekolahnya.

Protokol Baru: MPLS Kreatif Tanpa Senioritas

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Pendidikan telah melarang segala bentuk orientasi bergaya senioritas yang kerap memicu kekerasan. Dispendik Surabaya mengadopsi aturan itu dengan mewajibkan setiap sekolah merancang MPLS yang edukatif dan membangun karakter. Dalam supervisi tahun ini, tim akan menilai apakah sekolah sudah benar-benar mengisi kegiatan dengan seminar motivasi, pengenalan fasilitas sekolah, simulasi tanggap bencana, serta sesi pengenalan minat dan bakat—bukan lagi aktivitas perpeloncoan.

Sebagai bagian dari langkah preventif, Dispendik juga menggelar bimbingan teknis bagi guru dan komite orang tua agar mampu mendeteksi dini potensi perundungan. Materi pengenalan anti-kekerasan bahkan menjadi modul wajib yang harus disampaikan di hari pertama MPLS. Para siswa baru dibekali keberanian untuk melaporkan setiap ketidaknyamanan melalui kotak aduan yang disediakan di tiap kelas maupun melalui nomor pengaduan daring milik dinas.

Pelibatan Orang Tua dan Komunitas

Tak hanya pengawasan internal, Dispendik juga membuka ruang partisipasi publik. Posko pengaduan didirikan di kantor dinas dan setiap kecamatan selama dua pekan masa MPLS. Wali murid bisa langsung menyampaikan keluhan jika menemukan praktik tidak sesuai aturan. Tim reaksi cepat yang siaga 1x24 jam siap mendatangi sekolah yang dilaporkan. "Kami ingin membangun ekosistem yang transparan. Sekolah bukan lagi ruang tertutup yang sulit diawasi," kata seorang koordinator tim supervisi.

Langkah progresif ini mendapat dukungan dari lembaga perlindungan anak dan psikolog pendidikan. Mereka menilai bahwa kehadiran pengawas eksternal mampu menekan potensi perisakan karena efek jera dan kontrol langsung. Survei internal Dispendik sebelumnya menunjukkan bahwa angka insiden MPLS di Surabaya menurun drastis sejak protokol ketat diterapkan tiga tahun lalu. Meski demikian, dinas tak mau lengah dan terus memperkuat strategi pencegahan dari hulu.

Konsekuensi bagi Pelanggar

Sekolah yang terbukti mengabaikan pedoman MPLS bebas kekerasan akan menghadapi konsekuensi tegas. Sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis, penundaan bantuan operasional, hingga rekomendasi pergantian pimpinan jika pelanggaran bersifat berat dan berulang. Setiap temuan tim supervisi akan dituangkan dalam berita acara resmi dan dikirim ke Wali Kota Surabaya sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Di sisi lain, tim pengawas juga memberikan penghargaan simbolik kepada sekolah yang dianggap berhasil menyelenggarakan MPLS paling inovatif dan inklusif. Hal ini diharapkan menjadi stimulus positif agar semua satuan pendidikan berlomba-lomba menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus.

Dengan dikerahkannya tim supervisi ini, Dispendik Surabaya berharap tahun ajaran baru benar-benar menjadi awal yang menggembirakan, bukan pengalaman traumatis. Semua elemen—guru, orang tua, dan masyarakat—diminta untuk ikut mengawal agar tak ada lagi cerita kelam di balik seragam biru-putih yang baru dikenakan.

Baca juga:

• Wonderwall Oasis Menjadi Lagu Kebangsaan Suporter Inggris di Piala Dunia 2026
• Penangkapan Pelaku Ancaman Bom SDN Jaksel dalam Hitungan Jam