Sumarno Dorong Gerakan Kolektif Wujudkan Koperasi Tangguh di Jateng

Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sumarno menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengembalikan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa kebangkitan sektor perkoperasian tidak bisa ditanggung sendiri oleh para pengurus atau anggota, melainkan membutuhkan topangan penuh dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat akar rumput.

Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Secara historis, koperasi menjadi instrumen vital dalam pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Di Jawa Tengah sendiri, tercatat ribuan koperasi aktif yang bergerak di sektor pertanian, industri kecil, simpan pinjam, hingga jasa. Namun, banyak di antaranya masih berkutat pada keterbatasan permodalan, manajemen tradisional, dan minimnya akses terhadap teknologi digital. Sumarno mengingatkan bahwa tanpa kolaborasi yang solid, potensi besar ini hanya akan menjadi aset pasif yang tak berkontribusi maksimal terhadap produk domestik regional.

Prinsip gotong royong yang melekat pada jatidiri koperasi harus dihidupkan kembali dalam arti luas. Bukan hanya antaranggota, melainkan juga antara koperasi dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta perusahaan besar melalui program kemitraan. Langkah ini dinilai strategis agar koperasi mampu bersaing di tengah dominasi pelaku usaha modern yang agresif.

Dukungan Multisektor yang Dibutuhkan

Sumarno merinci beberapa bentuk dukungan konkret yang dapat diberikan oleh berbagai pihak. Pemerintah kabupaten/kota, misalnya, diharapkan tidak hanya menyalurkan bantuan keuangan, tetapi juga membuka ruang pelatihan manajemen, pendampingan hukum, dan fasilitasi pemasaran produk koperasi. Di sisi lain, kalangan perbankan didorong untuk merancang skema kredit khusus dengan bunga rendah dan persyaratan yang tidak memberatkan usaha mikro yang menjamur di bawah naungan koperasi.

Perguruan tinggi dan lembaga riset pun tidak luput dari perhatian. Mereka diminta turun tangan dalam menyediakan inovasi teknologi tepat guna, mendampingi digitalisasi layanan, hingga membantu penyusunan model bisnis yang adaptif terhadap perubahan pasar. Sementara itu, masyarakat umum diimbau untuk lebih memprioritaskan produk dan jasa dari koperasi lokal sebagai bentuk keberpihakan pada ekonomi mandiri.

“Kebangkitan koperasi bukan pekerjaan satu-dua orang. Ini gerakan bersama yang harus dimulai dari desa hingga perkotaan,” tegas Sumarno dalam arahannya yang disampaikan secara daring kepada para pemangku kepentingan pekan lalu. Ia menambahkan bahwa Pemprov Jateng akan memperkuat regulasi yang mendorong kemitraan antara BUMD, perusahaan swasta, dan koperasi untuk menciptakan rantai pasok yang berkeadilan.

Tantangan Klasik dan Arah Baru

Berbicara tentang kebangkitan, tidak bisa dilepaskan dari problem laten yang selama ini membayangi reputasi koperasi. Beberapa kasus gagal bayar, konflik internal, atau penyimpangan dana membuat tingkat kepercayaan publik merosot tajam. Sumarno mengakui hal tersebut dan meminta seluruh pemain dalam ekosistem koperasi untuk mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. Penerapan audit berkala, sistem laporan keuangan digital, serta pendidikan karakter bagi pengurus menjadi syarat mutlak untuk membersihkan citra negatif yang terlanjur melekat.

Di era ekonomi digital, koperasi juga dituntut bertransformasi. Pemasaran daring, integrasi dengan platform e-commerce, dan pemanfaatan media sosial adalah peluang yang harus langsung diambil. Pemprov Jateng, melalui dinas terkait, akan menggencarkan program literasi digital bagi kader-kader koperasi agar mereka tidak tertinggal. Tantangan ini sekaligus menjadi celah untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk ekspor produk-produk unggulan seperti kerajinan, kopi, dan makanan olahan khas Jawa Tengah.

Sumarno optimistis bahwa jika seluruh elemen bergerak serempak, koperasi di Jateng akan naik kelas menjadi entitas bisnis yang profesional, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Ia mencontohkan beberapa koperasi di wilayah Temanggung dan Banyumas yang telah sukses melakukan ekspor komoditas pertanian setelah mendapat pendampingan dari lembaga swadaya dan dinas perdagangan setempat. Model seperti ini, menurutnya, bisa direplikasi dengan penyesuaian di daerah lain.

Komitmen Pemerintah dan Harapan Masa Depan

Gubernur bersama Sekda akan terus memprioritaskan program pengembangan koperasi dalam rencana pembangunan daerah. Selain alokasi anggaran, pemerintah provinsi juga membuka jalur komunikasi langsung untuk menampung aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh koperasi-koperasi di pelosok. Rencananya, akan digelar forum rutin yang mempertemukan koperasi dengan investor, sehingga potensi kolaborasi lebih mudah terwujud.

“Koperasi harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Maka, dukunglah dengan hati dan tindakan nyata,” pesan Sumarno mengakhiri arahannya. Dengan semangat gotong royong yang menjadi inti dari seruan tersebut, diharapkan Jawa Tengah mampu menjadi contoh kebangkitan koperasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Gerakan ini bukan sekadar kampanye seremonial, melainkan peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Jika semua pihak menyadari perannya masing-masing dan bersedia turun tangan, maka koperasi tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi diakui sebagai mesin pertumbuhan yang kokoh dan merata.

Dengan fondasi sumber daya manusia yang melimpah dan potensi alam yang beragam, Jawa Tengah sesungguhnya memiliki modal berlebih untuk mewujudkan hal itu. Tinggal bagaimana mengorkestrasi seluruh potensi tersebut ke dalam satu gerakan terpadu di bawah komando visi yang sama: koperasi maju, rakyat sejahtera.

Baca juga:

• Meta Akuisisi Moltbook, Platform Media Sosial untuk Agen AI
• Agrinas Palma Perkuat Kemitraan Sawit Rakyat via Kolaborasi Petani dan Koperasi