Picu Blackout, Dugaan Korupsi Batu Bara Terjadi Sejak 2018

Peristiwa pemadaman listrik total atau blackout yang sempat menerjang sejumlah wilayah di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ternyata bukan semata masalah teknis. Di balik gelapnya sejumlah daerah, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut tabir dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penyelidikan yang dilakukan secara intensif mengungkap adanya praktik manipulasi yang menyasar kualitas maupun kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU di Tanah Air.

Langkah hukum kini memasuki babak baru. Dalam jumpa pers yang dihadiri media kami di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026), Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto mengumumkan bahwa status penanganan perkara telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu diberikan setelah tim penyelidik mengantongi bukti permulaan yang cukup atas dugaan penyimpangan yang melibatkan pemasok batu bara.

"Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif, Kortas Tipikor Polri telah meningkatkan status penanganan perkara ini ke tahap penyidikan pada tanggal 4 Juli 2026," ujar Irjen Totok Suharyanto.

Manipulasi Kualitas dan Kuantitas Pasokan

Berdasarkan materi penyelidikan, penyidik menemukan jejak-jejak penyimpangan yang menyasar dua aspek vital pasokan batu bara: kualitas dan volumenya. Beberapa perusahaan penyedia batu bara diduga secara sistematis mengirimkan batu bara dengan nilai kalori di bawah spesifikasi kontrak. Tak jarang, batu bara tersebut dicampur dengan material lain demi menurunkan kadar panas yang semestinya. Sementara dari sisi kuantitas, volume pengiriman kerap dipangkas sehingga PLTU tak menerima stok batu bara sesuai yang dibutuhkan.

Dari hasil pendalaman, dua perusahaan yang namanya mencuat dalam pusaran kasus ini adalah PT OBP dan PT BRA. Keduanya diduga terlibat langsung dalam rantai pasok yang cacat tersebut. Lebih mencengangkan, menurut informasi yang dihimpun Lurusin.com, praktik penyelewengan ini tidak terjadi dalam hitungan bulan semata. Kronologi sementara menunjukkan bahwa manipulasi telah bergulir sejak tahun 2018 dan terus berlanjut hingga tahun 2026. Rentang waktu yang sedemikian panjang membuat akumulasi kerugian negara ditaksir sangat besar.

Dampak Langsung terhadap Kelistrikan Nasional

Rangkaian kecurangan itu perlahan menjadi krisis. Ketika PLTU tidak mendapatkan bahan bakar dengan spesifikasi yang diperlukan, kinerja pembangkit anjlok. Situasi ini memicu defisit pasokan listrik yang berujung pada pemadaman bergilir, bahkan blackout di sejumlah wilayah yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada aliran listrik stabil. Pemerintah pun mencatat gangguan kelistrikan yang merugikan tidak hanya PLN sebagai operator, tetapi juga sektor industri, pelayanan publik, dan masyarakat umum.

Saat ini Kortas Tipikor Polri terus mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan penyidik akan menyasar oknum di internal entitas kelistrikan yang memberi celah bagi aksi koruptif tersebut. "Kami akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas Irjen Totok. Proses penyidikan akan difokuskan pada pemeriksaan saksi, pengamanan barang bukti, dan penetapan tersangka dalam waktu dekat agar seluruh rantai penyelewengan ini bisa terang benderang dan dipertanggungjawabkan di muka hukum.