Medan — Fraksi NasDem Setuju Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan Catatan

MEDAN — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Selasa (7/7). Rapat turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Meski memberikan persetujuan, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan penting untuk Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Juru bicara fraksi, Antonius Devolis Tumanggor, menyatakan persetujuan diberikan setelah pihaknya mencermati jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.

Catatan Fraksi NasDem

Fraksi Partai NasDem memberikan tiga catatan utama kepada Pemko Medan:

• Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) — Pemko Medan diminta memaksimalkan PAD, dana perimbangan, maupun sumber pendapatan daerah lainnya yang sah guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
• Peningkatan kinerja OPD — Seluruh OPD didorong meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
• Penguatan efisiensi anggaran — Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel untuk menekan potensi kebocoran anggaran.

Realisasi APBD 2025

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp6,324 triliun, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp5,837 triliun. Pembiayaan netto tercatat sebesar Rp105,07 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp592,22 miliar.

Meski terdapat SiLPA yang cukup besar, Fraksi NasDem menilai penggalian sumber-sumber pendapatan daerah perlu lebih dimaksimalkan.

"Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah perlu lebih dimaksimalkan agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Antonius.

Fraksi NasDem menegaskan, apabila potensi pendapatan tidak terus digali, efisiensi tidak dilakukan, dan kebocoran anggaran tidak ditutup, maka tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.