DPRD Medan: PSI Soroti Realisasi PAD 2025 Hanya 90,8 Persen

MEDAN – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Kota Medan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, namun menyertakan sederet catatan kritis. Sorotan utama diarahkan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target serta rendahnya serapan belanja daerah. Sikap resmi itu dibacakan oleh perwakilan Fraksi PSI, Jeremy Anindita, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen pada Selasa (7/7).

Rendahnya Realisasi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan data yang dibacakan dalam sidang, realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp6,32 triliun atau 90,80% dari target Rp6,97 triliun. Fraksi PSI menilai deviasi PAD mencapai 16,54% sebagai indikasi bahwa target pendapatan disusun tanpa proyeksi yang realistis. Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi baru menyentuh Rp5,84 triliun atau 82,56% dari pagu anggaran Rp7,07 triliun. Rendahnya angka ini menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) serta tertundanya program-program pembangunan.

“Rendahnya serapan anggaran harus menjadi evaluasi serius. Perencanaan harus lebih matang agar SILPA dapat ditekan dan program pembangunan berjalan tepat waktu,” ujar Jeremy saat menyampaikan pendapat final fraksinya.

Tuntutan Transparansi dan Optimalisasi PAD

PSI secara spesifik meminta Pemerintah Kota Medan segera mengoptimalkan sejumlah pos PAD. Potensi yang dinilai belum tergarap maksimal meliputi retribusi persampahan, parkir tepi jalan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Tak hanya itu, fraksi ini juga menyoroti kontribusi tiga Perusahaan Umum Daerah (PUD) — Pasar, Rumah Potong Hewan, dan Pembangunan — yang diminta meningkatkan setoran ke kas daerah dengan disertai penyajian laporan keuangan yang lebih transparan.

Pada sisi perencanaan proyek, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong untuk mempercepat penyusunan Detail Engineering Design (DED). Langkah ini dianggap krusial agar pelaksanaan proyek tidak terlambat sejak awal tahun dan tidak kembali menciptakan penumpukan SILPA. PSI juga meminta fasilitas hasil proyek multiyears 2023–2024 segera dioperasikan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan warga.

Pelayanan Publik dan Isu Lingkungan

Catatan lain dari PSI menyasar bidang pelayanan publik. Mereka meminta agar program Universal Health Coverage (UHC) disosialisasikan lebih masif oleh dinas terkait, mengingat masih adanya kesenjangan informasi di kalangan warga. Di sektor perumahan, evaluasi rendahnya realisasi anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi poin penting.

Isu lingkungan juga mendapat perhatian. Fraksi PSI mendorong percepatan normalisasi sungai melalui kolaborasi lebih erat dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk menekan risiko banjir. Selain itu, dampak penebangan sekitar 2.700 pohon yang telah terjadi di wilayah Medan menuai permintaan evaluasi, termasuk pembentukan satuan tugas antinarkoba yang potongannya tertuang dalam berita asli. Seluruh catatan ini menjadi lampiran persetujuan Ranperda APBD 2025, menegaskan bahwa persetujuan politik tidak datang tanpa syarat pengawasan ketat terhadap kinerja eksekutif.