Lingkar 98 Jabar Konsolidasi, Tegaskan Dukung Program Kerakyatan Presiden

Aktivis 1998 yang tergabung dalam Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network menggelar konsolidasi di Bandung pada Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi para eksponen gerakan reformasi 1998 untuk melakukan refleksi dan introspeksi selama 28 tahun perjalanan reformasi di Indonesia. Mereka menilai bahwa demokratisasi politik yang telah berjalan selama ini belum sepenuhnya sejalan dengan demokratisasi ekonomi. Akibatnya, muncul kesenjangan yang mencolok antara harapan reformasi dan kenyataan yang dirasakan rakyat.

Juru bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, menyampaikan bahwa gerakan reformasi masih meninggalkan pekerjaan rumah besar, terutama dalam hal pemerataan ekonomi. Menurutnya, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok yang ia sebut sebagai “serakahnomic” telah membajak demokrasi politik dan mengkhianati hajat hidup rakyat banyak. “Ketika sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kelompok yang disebut serakahnomic selama reformasi, hal ini sama saja membajak demokrasi politik dan sekaligus hajat hidup rakyat banyak,” ujar Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Lurusin.com.

Dukung Program Kerakyatan Presiden

Dalam konsolidasi tersebut, Lingkar 98 Jabar dan 98 Resolution Network secara tegas menyatakan dukungan mereka terhadap program-program kerakyatan yang diusung oleh Presiden. Mereka menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil sejalan dengan semangat reformasi yang sejati. Dukungan ini muncul setelah melihat adanya upaya nyata untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada rakyat melalui berbagai program strategis.

Agus menambahkan, perjuangan reformasi belum selesai dan perlu diteruskan dengan mendukung setiap kebijakan yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para aktivis 98, untuk bersatu padu mengawal program kerakyatan Presiden agar tidak lagi terjadi pembajakan demokrasi oleh kepentingan segelintir pihak. “Kami percaya, hanya dengan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, cita-cita reformasi dapat terwujud,” tegasnya.

Konsolidasi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain perlunya pengawasan ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemberantasan praktik ekonomi yang tidak adil, serta penguatan partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi. Lingkar 98 Jabar berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi substantif yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh puluhan tokoh reformasi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mereka sepakat bahwa semangat 1998 harus tetap menyala dan diarahkan untuk mendukung agenda-agenda kerakyatan yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan konsolidasi ini, diharapkan sinergi antara gerakan masyarakat sipil dan pemerintah semakin kuat dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.