JAKARTA, Lurusin.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna ke-23 untuk masa persidangan V tahun s

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Agenda utama sidang kali ini mencakup pengesahan calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) serta pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2027.

Pimpinan DPR Pimpin Langsung, Absensi Ketat di Awal Sidang

Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi jajaran wakil ketua. Tampak hadir mendampingi pimpinan rapat antara lain Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran lengkap pimpinan ini menandakan urgensi dan bobot politik dari agenda yang akan dibahas.

Di awal sidang, Puan Maharani terlebih dahulu membacakan dan mengesahkan daftar hadir anggota. Dari total anggota dewan yang terjadwal, 298 di antaranya menandatangani daftar hadir dan berada di ruang sidang, memenuhi syarat kuorum untuk pengambilan keputusan.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPR ke-23 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ucap Puan membuka sidang sesuai laporan tim liputan Lurusin.com di lokasi.

Tingginya tingkat kehadiran anggota dewan mencerminkan komitmen lembaga legislatif untuk menuntaskan sejumlah agenda krusial menjelang berakhirnya masa persidangan. Selain fit and proper test calon anggota BS OJK yang sebelumnya telah melalui serangkaian uji kelayakan di komisi terkait, RAPBN 2027 menjadi salah satu paket kebijakan yang paling dinantikan proses legislasi dan pengesahannya.

Agenda Strategis: Pengawasan Sektor Keuangan dan Postur APBN 2027

Pengesahan calon anggota BS OJK merupakan langkah penting untuk memperkuat pengawasan sektor keuangan nasional. Badan supervisi ini berperan krusial dalam memastikan OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan secara akuntabel. Sementara itu, pembahasan RAPBN 2027 akan menentukan arah kebijakan fiskal negara untuk satu tahun mendatang, termasuk alokasi belanja, target penerimaan, dan pembiayaan defisit.

Media kami mengamati, rapat paripurna ini juga dihadiri oleh perwakilan menteri dan pimpinan lembaga negara terkait yang diundang secara khusus. Sidang dijadwalkan berlangsung hingga seluruh agenda rampung, dengan mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak bila diperlukan.

Hingga berita ini ditulis, proses paripurna masih bergulir di bawah pengawalan ketat perangkat persidangan. Lurusin.com akan terus memantau perkembangan dan menyajikan informasi aktual seputar hasil sidang, termasuk profil calon BS OJK yang disetujui serta poin-poin penting RAPBN 2027.