Bupati Purwakarta Disomasi Buntut Lagu Kontroversial 'Lalaki Langit'

Lurusin.com, Jakarta — Jabar Bantuan Hukum resmi melayangkan somasi terhadap Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein. Langkah hukum ini dipicu oleh lagu berbahasa Sunda ciptaannya yang berjudul 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat', yang dinilai sarat dengan muatan kontroversial.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media kami pada Kamis (2/7/2026), Ketua Umum Jabar Bantuan Hukum, Riyan Bintana Hasan, memaparkan sejumlah alasan yang mendasari pelayangan somasi tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa lagu tersebut telah melewati proses kajian yang mendalam sebelum akhirnya ditempuh upaya hukum.

"Setelah melakukan transkripsi, telaah yuridis, dan analisis semiotika hukum terhadap muatan lirik dalam lagu tersebut, ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lagu tersebut memuat diksi, narasi, dan substansi yang bersifat misoginis, merendahkan derajat eksistensial manusia, serta mendegradasi harkat dan martabat kaum perempuan secara vulgar," ujar Riyan dalam pernyataannya.

"Setelah melakukan transkripsi, telaah yuridis, dan analisis semiotika hukum terhadap muatan lirik dalam lagu tersebut, ditemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa lagu tersebut memuat diksi, narasi, dan substansi yang bersifat misoginis, merendahkan derajat eksistensial manusia, serta mendegradasi harkat dan martabat kaum perempuan secara vulgar."

Riyan menekankan bahwa temuan tersebut bukanlah opini semata, melainkan hasil dari pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum dan kebahasaan. Ia menegaskan bahwa lirik lagu tersebut mengandung elemen-elemen yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan.

Lagu 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat' sendiri telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Purwakarta. Meskipun Om Zein dikenal sebagai figur publik yang kerap menciptakan karya seni sebagai bagian dari identitas kulturalnya, kali ini karyanya justru menuai kecaman dari berbagai pihak yang menilai bahwa konten tersebut melewati batas norma dan etika yang berlaku di tengah masyarakat.

Pihak Jabar Bantuan Hukum dalam somasinya menuntut agar Bupati Purwakarta segera mengambil langkah korektif terhadap karyanya yang dianggap bermasalah tersebut. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa figur-figur publik tidak dengan seenaknya menyebarluaskan konten yang berpotensi memperkuat stereotip negatif atau merendahkan kelompok tertentu.

Kasus ini menyoroti bagaimana seorang kepala daerah yang juga seorang seniman harus bertanggung jawab penuh atas karya yang dihasilkannya. Publik pun menantikan respons resmi dari Om Zein terkait somasi ini serta langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan polemik yang telah memicu kegaduhan di ruang publik tersebut.