Aturan Insentif Kendaraan Listrik Dijadwalkan Terbit Bulan Depan, Wamenperin: Sudah Dalam Koordinasi

Jakarta - Kabar baik bagi industri dan calon konsumen kendaraan listrik di tanah air. Pemerintah memastikan payung hukum terkait pemberian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) akan segera dirilis pada bulan depan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Lurusin.com, pada Kamis (18/6/2026), penerbitan aturan yang awalnya ditargetkan rampung pada bulan Juni terpaksa mengalami penundaan. Meski molor dari jadwal semula, Wamenperin menegaskan bahwa proses finalisasi kini tengah berjalan di tahap koordinasi akhir.

Faisol menjelaskan, regulasi yang dimaksud akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini nantinya menjadi fondasi hukum yang kuat untuk mengimplementasikan berbagai skema insentif, baik bagi produsen maupun konsumen kendaraan ramah lingkungan.

"(PMK insentif EV terbit bulan depan?) Sudah dalam koordinasi kita," ujar Faisol saat ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan.

Pentingnya Payung Hukum untuk Mengakselerasi Adopsi EV

Mundurnya jadwal penerbitan aturan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah terlihat sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal ini agar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional. Koordinasi yang dimaksud Faisol melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memastikan mekanisme insentif tidak memberatkan anggaran negara sekaligus efektif mendorong daya beli masyarakat.

Selama ini, kalangan industri otomotif sangat menantikan kepastian insentif tersebut. Adanya subsidi atau pengurangan pajak diyakini akan memangkas harga jual kendaraan listrik yang masih relatif tinggi di pasaran, sehingga bisa bersaing dengan kendaraan konvensional berbasis bahan bakar fosil.

Penundaan ini sempat memunculkan spekulasi di pasar. Akan tetapi, penegasan dari Wamenperin bahwa PMK akan terbit bulan depan menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius menjalankan peta jalan elektrifikasi kendaraan. Dengan adanya regulasi yang jelas, investasi di sektor hulu dan hilir EV, seperti pembangunan pabrik baterai dan infrastruktur pengisian daya, diharapkan semakin deras mengalir ke Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah mengejar target ambisius untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi. Tanpa dukungan insentif yang kompetitif, target produksi dan penggunaan EV massal dikhawatirkan sulit tercapai. Kebijakan ini juga menjadi senjata utama pemerintah untuk memikat investor global agar menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan listrik di Asia Tenggara.