Pramono Anung: Profil dan Kinerja Gubernur DKI Jakarta

Profil Singkat

Pramono Anung Wibowo lahir di Kediri, Jawa Timur, 11 Juni 1963. Ia menamatkan pendidikan S1 Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian meraih gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada, dan gelar doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran. Sebelum menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2030, Pramono dikenal luas sebagai politisi senior PDI Perjuangan dengan pengalaman panjang di lingkar kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Karier dan Riwayat Jabatan

Jejak karier Pramono Anung terbentang selama lebih dari dua dekade di pusat kekuasaan nasional. Ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode (1999-2009, 2009-2014, 2014-2015), di mana ia memegang posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat pada 2009-2014. Pada 2015, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Sekretaris Kabinet, posisi yang dipegangnya selama hampir satu dekade penuh hingga 2024. jabatan ini menjadikannya salah satu orang paling berpengaruh dalam mengelola agenda pemerintahan, menyaring informasi yang masuk ke presiden, dan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian. Ia mengundurkan diri dari Sekretaris Kabinet pada September 2024 untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024, yang kemudian dimenangkannya bersama wakil gubernur Rano Karno.

Kinerja dan Program Unggulan

Evaluasi kinerja Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga pertengahan 2026 mengacu pada janji kampanye dan realisasi program. Terdapat kesenjangan terukur antara retorika politik dan capaian administratif.

Janji vs Realisasi:

• Transportasi Publik: Janji kampanye menyebutkan integrasi penuh transportasi publik dan penambahan armada bus listrik dalam 100 hari pertama. Realisasi: Hingga April 2026, sebanyak 183 unit bus listrik telah beroperasi dari target 500 unit. Integrasi tarif JakLingko belum sepenuhnya berjalan. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025 menunjukkan realisasi anggaran Dinas Perhubungan terserap 67,4 persen.
• Penanganan Banjir: Normalisasi Kali Ciliwung segmen Jakarta Selatan yang dijanjikan tuntas pada akhir 2025 tidak tercapai. Data Dinas Sumber Daya Air mencatat baru 6,2 kilometer dari target 12 kilometer yang selesai dikerjakan, terkendala pembebasan lahan.
• Polusi Udara: Kampanye menekankan penurunan indeks kualitas udara hingga level aman WHO. Data IQAir menunjukkan rata-rata indeks PM2.5 Jakarta pada kuartal I 2026 berada di angka 47,8 µg/m³, masih dalam kategori "Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitif", belum memenuhi janji target di bawah 15 µg/m³.

Kontroversi dan Sorotan:

Sejumlah kebijakan dan peristiwa menimbulkan pertanyaan publik. Pengangkatan sejumlah pejabat eselon yang memiliki afiliasi politik dengan partai pengusung menjadi sorotan lembaga swadaya masyarakat pemantau pemerintahan. Komite Pemantauan Pelayanan Publik (KPPP) DKI Jakarta mengeluarkan laporan pada Januari 2026 yang mencatat adanya peningkatan komplain terhadap sistem lelang jabatan yang dinilai kurang transparan dibanding periode sebelumnya.

"Kami menemukan adanya penurunan skor transparansi rekrutmen pejabat sebesar 14 poin dibandingkan tahun terakhir era kepemimpinan Penjabat Gubernur sebelumnya. Ini bukan kemunduran kecil," ujar perwakilan KPPP dalam rilis laporannya yang dikutip dari laman resmi lembaga tersebut, 12 Januari 2026.

Kasus lain yang mencuat adalah kemacetan parah yang terjadi secara konsisten di kawasan Simpang Santa-Buncit menyusul proyek revitalisasi trotoar yang mangkrak selama empat bulan tanpa kejelasan penyelesaian. Proyek ini menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2025 senilai Rp 27 miliar. Hingga kuartal I 2026, kontraktor pelaksana belum menyelesaikan kewajiban kontrak.

Tantangan dan Harapan

Pramono Anung mewarisi problem struktural Jakarta yang telah berlapis selama puluhan tahun: penurunan muka tanah, krisis air bersih, kepadatan penduduk, dan kemacetan kronis. Modal politiknya yang besar di tingkat nasional menjadi pedang bermata dua — di satu sisi memudahkan koordinasi dengan pemerintah pusat, di sisi lain menciptakan ekspektasi tinggi yang belum sepenuhnya terbayarkan dalam 18 bulan pertama pemerintahannya. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur pada survei Februari 2026 berada di angka 58,7 persen, menurun dari 72,1 persen pada awal masa jabatan.

Tantangan terbesar yang belum terselesaikan adalah pengelolaan tata ruang dan penegakan aturan, dua area yang membutuhkan kemauan politik yang konsisten, bukan sekadar modal politik yang besar. Lembaga swadaya masyarakat dan dewan perwakilan rakyat daerah terus meminta agar gubernur menunjukkan tangan dinginnya dalam membenahi birokrasi sebelum memasuki tahun ketiga anggaran 2027.