Golkar Panggil Anggota DPRD Terkait Dugaan Intimidasi Dokter Icha, Sanksi Menanti?

Jakarta - Partai Golkar mengambil langkah cepat menanggapi dugaan keterlibatan salah satu kader legislatifnya dalam kasus yang menyita perhatian publik. Adalah Thrensius Lazakar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang dipanggil oleh partai beringin tersebut. Sosoknya mencuat setelah namanya dikaitkan dengan dugaan intimidasi yang dialamatkan kepada almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang akrab disapa dr. Icha.

Pemanggilan Internal untuk Klarifikasi

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, pemanggilan terhadap Thrensius Lazakar telah dilakukan oleh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, membenarkan hal tersebut saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dirinya mengonfirmasi bahwa proses klarifikasi internal sedang bergulir untuk mendalami fakta-fakta yang berkembang di masyarakat.

"Sudah dipanggil yang bersangkutan. Kemarin saya bertelepon dengan Ketua DPD Provinsi NTT dan DPD NTT lagi menyusun laporan dari pemanggilan yang bersangkutan," ungkap Sarmuji di hadapan awak media. Pernyataan ini menegaskan bahwa partai tidak tinggal diam dan tengah menunggu hasil investigasi awal dari struktur partai di tingkat provinsi. Koordinasi intensif antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPD NTT menjadi kunci dalam menentukan langkah tegas selanjutnya.

Dinamika Kasus dan Sorotan Publik

Nama dr. Icha menjadi sorotan publik setelah kepergiannya yang tragis memunculkan berbagai dugaan terkait kondisi psikologis yang dialaminya sebelum meninggal. Isu intimidasi yang diduga melibatkan oknum anggota dewan semakin memanaskan diskursus di media sosial dan ruang publik. Dalam konteks inilah posisi Thrensius Lazakar sebagai kader sekaligus wakil rakyat diuji.

Meskipun Golkar belum mengumumkan secara resmi bentuk sanksi yang akan dijatuhkan, Sarmuji memberi sinyal bahwa partainya memiliki mekanisme penegakan disiplin yang ketat. Langkah pemanggilan ini merupakan tahapan awal untuk menilai apakah ada pelanggaran kode etik atau tindakan indisipliner yang mencoreng nama baik partai. "Kami akan menindaklanjuti secara serius sesuai dengan hasil rekomendasi dari DPD NTT dan aturan organisasi yang berlaku," tegasnya. Publik kini menunggu, akankah Golkar menjatuhkan sanksi tegas berupa pencopotan dari jabatan legislatif, atau akan ada bentuk pembinaan lain yang diterapkan kepada yang bersangkutan.

"Partai tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan intimidasi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat, apalagi hingga menimbulkan dampak fatal," demikian sikap tegas yang disuarakan oleh perwakilan partai terkait prinsip dasar yang mereka pegang dalam kasus ini.